TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kendaraan listrik sebagai bagian dari desain besar transisi energi fosil ke energi baru terbarukan. Bahkan ia menilai bahwa kendaraan elektrifikasi ini bisa menekan impor BBM (bahan bakar minyak) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Hal itu disampaikan Jokowi pada acara peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging pertama di Badung, Bali, Jumat 25 Maret 2022. SPKLU itu sengaja dihadirkan untuk mendukung operasional kendaraan listrik delegasi negara-negara peserta G20.
Dalam peresmian itu pula Jokowi menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini masih ketergantungan dengan BBM dan energi fosil. Hal itu juga berdampak pada APBN, karena sebagian besar BBM masih impor.
"(Hal itu) Membebani APBN kita, membebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan," ujar Presiden Jokowi seperti dikutip Tempo dari situs berita Antara, hari ini, Minggu, 27 Maret 2022.
Lebih lanjut orang nomor satu di Indonesia ini juga menyatakan kondisi seperti ini tidak boleh lama-lama dibiarkan. Menurutnya, Indonesia harus mencari cara agar bisa mewujudkan kemandirian energi.
"Presidensi G20 adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menunjukkan berbagai komitmen terhadap pengurangan emisi CO2," ujar Jokowi menambahkan.
Jokowi juga menjelaskan bahwa G20 bisa menjadi ajang yang tepat bagi Indonesia untuk membuktikan diri sebagai negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik.
"Mulai dari hulu di Industri baterai dan industri komponen lainnya. Sampai di hilir, pada penyiapan SPKLU dan home charging. Kita tunjukkan pada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat," tutup Jokowi.
Baca: Tesla Ingin Berinvestasi di Indonesia, Luhut Pandjaitan Berikan 4 Syarat
ANTARA
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.
