Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menperin Bakal Izin ke DPR Terkait Insentif Kendaraan Listrik

Reporter

image-gnews
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.
Iklan

TEMPO.CO, JakartaInsentif kendaraan listrik saat ini tengah dicanangkan pemerintah untuk mendongkrak minat masyarakat beralih ke energi terbarukan pada tahun depan. Nantinya para calon konsumen bakal mendapatkan keringanan dalam pembelian mobil listrik dan motor listrik.

Terkait hal ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bakal meminta izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pihaknya sejauh ini masih mempersiapkan regulasi yang tepat untuk pemberlakuan insentif kendaraan listrik.

"Lagi digodok pemerintah. Ya, nanti pemerintah pasti akan minta izin ke DPR," kata Menperin seperti dilansir Tempo.co dari situs berita Antara hari ini, Selasa, 20 Desember 2022.

“Jumlah dari subsidinya ini akan kami hitung, tapi kira-kira untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar Rp80 juta, untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid akan diberikan insentif Rp40 juta,” tambah dia.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa mobil listrik dan motor listrik yang mendapatkan subsidi tersebut harus diproduksi di Indonesia. Artinya, kendaraan listrik yang masih diimpor belum bisa mendapatkan insentif tersebut.

“Pemerintah sekarang sedang dalam tahap finalisasi menghitung untuk memberikan insentif terhadap pembelian mobil dan motor listrik. Insentif akan diberikan kepada pembeli yang membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di di Indonesia,” ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agus menilai bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik ini sangat penting untuk mempercepat era elektrifikasi di Tanah Air. Apalagi Indonesia saat ini telah belajar banyak dari sejumlah negara terkait percepatan ekosistem kendaraan listrik.

Sekedar informasi tambahan, beberapa negara lain juga memberlakukan insentif kendaraan listrik. Negara tersebut adalah Amerika Serikat, Cina, Norwegia, Belanda, Jepang, Thailand, Vietnam, India, dan Sri Langka.

Baca juga: Toyota Bicara Cukup atau Tidaknya Insentif Mobil Listrik Rp 80 Juta

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Habiburokhman: DPR Bakal RDPU dengan Hakim, Bahas Masalah Kesejahteraan

10 jam lalu

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman usai mengikuti Rapat Pimpinan Nasional di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 30 Agustus 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Habiburokhman: DPR Bakal RDPU dengan Hakim, Bahas Masalah Kesejahteraan

Anggota DPR terpilih Habiburokhman mengatakan, DPR akan menggelar audiensi RDPU dengan Solidaritas Hakim Indonesia terkait masalah kesejahteraan.


Capim KPK: Penyerahan Nama hingga Sorotan dari IM57+ Institute

13 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Capim KPK: Penyerahan Nama hingga Sorotan dari IM57+ Institute

Nama capim KPK yang lolos seleksi akhir pansel sudah di tangan Jokowi hingga kini belum diserahkan ke DPR


Profil Mira Murati, Chief Technology Officer OpenAI yang Mengundurkan Diri

13 jam lalu

Mira Murati. Dok.ChatGPT
Profil Mira Murati, Chief Technology Officer OpenAI yang Mengundurkan Diri

Mira Murati adalah Chief Technology Officer di OpenAI , dan salah satu inovator paling berpengaruh dalam teknologi dan AI.


Rusdi Kirana Berjanji Perjuangkan UMKM di Senayan

14 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 3 November 2024. ANTARA/Melalusa Susthira Khalida
Rusdi Kirana Berjanji Perjuangkan UMKM di Senayan

Rusdi Kirana akan perjuangkan UMKM di Senayan. Ia memilih pensiun mengurus Lion Air Grup.


Said Abdullah: DPR Siapkan Jumlah Komisi Jadi 13

16 jam lalu

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. ANTARA
Said Abdullah: DPR Siapkan Jumlah Komisi Jadi 13

Said Abdullah mengonfirmasi bahwa DPR akan membentuk 13 komisi. Sudah mendapatkan restu dari fraksi-fraksi.


DPR 2019-2024 Dinilai Tinggalkan Deret Panjang Catatan Negatif Bidang Agraria

19 jam lalu

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri
DPR 2019-2024 Dinilai Tinggalkan Deret Panjang Catatan Negatif Bidang Agraria

Tak pernah ada evaluasi dari DPR sehingga menjadikan satu dekade Pemerintahan Presiden Jokowi sebagai era tertinggi letusan konflik agraria.


Jadi Ketua DPR Lagi, Ini Deretan Kontroversi Puan Maharani

19 jam lalu

Ketua DPR RI 2024-2029 Puan Maharani menerima palu sidang usai diambil sumpah jabatannya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jadi Ketua DPR Lagi, Ini Deretan Kontroversi Puan Maharani

Sebagai pejabat publik, Puan Maharani tercatat beberapa kali menuai kontroversi. Berikut sederet kontroversi Puan saat jadi ketua DPR RI.


Ragam Tanggapan Soal Rencana Hakim Cuti Bersama Pekan Depan

22 jam lalu

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Ragam Tanggapan Soal Rencana Hakim Cuti Bersama Pekan Depan

Ribuan hakim cuti bersama pekan depan. Ini dilakukan sebagai bentuk protes atas rendahnya kesejahteraan dan jaminan keamanan profesi mereka.


Jamaludin Malik Sang Ultraman, Anggota DPR Fraksi Golkar Ingin di Komisi III dan Memberantas Kejahatan

1 hari lalu

Anggota DPR dari Dapil Jateng II, Jamaludin Malik, menggunakan kostum Ultraman saat menghadiri acara pelantikan anggota DPR, Selasa, 1 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Jamaludin Malik Sang Ultraman, Anggota DPR Fraksi Golkar Ingin di Komisi III dan Memberantas Kejahatan

Anggota DPR Fraksi Golkar, Jamaludin Malik mengatakan, alasannya menggunakan kostum Ultraman melambangkan pemberantasan kejahatan.


PAN, Gerindra, dan PKS Beri Respons Soal Wacana Penambahan Komisi di DPR

1 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna terakhir periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024. Selama periode 2019-2024, DPR telah menyelesaikan 225 Undang-Undang yang terdiri dari 48 RUU dari daftar Prolegnas 2019-2024 dan 177 RUU kumulatif terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
PAN, Gerindra, dan PKS Beri Respons Soal Wacana Penambahan Komisi di DPR

Puan Maharani memastikan penambahan komisi di DPR akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta sesuai dengan mekanisme.