Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran Mobil Dinas Hampir Rp 1 M, Ini Daftar Mobil Listrik yang Bisa Dibeli

Reporter

image-gnews
Hyundai meluncurkan kendaraan listrik Ioniq 5 rakitan Singapura mereka di Singapore Motor Show, di Singapura 13 Januari 2023. 100 unit rakitan pertama memiliki pelat mobil khusus, dari EVS1L hingga EVS100J, sebagai bagian dari lelang untuk amal. REUTERS/Edgar Su
Hyundai meluncurkan kendaraan listrik Ioniq 5 rakitan Singapura mereka di Singapore Motor Show, di Singapura 13 Januari 2023. 100 unit rakitan pertama memiliki pelat mobil khusus, dari EVS1L hingga EVS100J, sebagai bagian dari lelang untuk amal. REUTERS/Edgar Su
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mengucurkan dana Rp 966.804.000 untuk setiap unit mobil listrik dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon I. Angka tersebut sebagai batas tertinggi atau estimasi komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024. 

Sedangkan untuk pejabat eselon II, akan diberikan dana sebesar Rp 746 juta untuk mobil dinas listrik. Namun nominal yang ditetapkan belum termasuk biaya kirim dan pemasangan instalasi pengisian daya di rumah.

Anggaran tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Aturan itu di antaranya menetapkan anggaran kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

"Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB," bunyi aturan tersebut.

Selain itu terdapat anggaran pengadaan motor listrik dinas sebesar Rp 28 juta per unit dan kendaraan listrik operasional kantor dipatok Rp 430 juta per unit.

Tak hanya biaya pengadaan, nantinya juga terdapat biaya perawatan tahunan untuk kendaraan listrik. Biaya perawatan tahunan mobil listrik pejabat negara dipatok sebesar Rp 14,84 juta per unit per tahun.

Dari angka pengadaan tersebut, Tempo.co telah merangkum beberapa mobil listrik dinas yang bisa dibeli PNS:

1. Hyundai

- Kona Electric Signature : Rp 750 juta

- Ioniq Electric Prime : Rp 682 juta

- Ioniq Electric Signature : Rp 723 juta

- Ioniq 5 Prime Standard Range : Rp 673,2 juta

- Ioniq 5 Signature Standard Range : Rp 728,1 juta

- Ioniq 5 Prime Long Range : Rp 710,1 juta

- Ioniq 5 Signature Long Range : Rp 773,1 juta

2. Wuling 

- Air ev Standard Range : Rp 218,7 juta 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Air ev Long Range : Rp 269,5 juta

3. DFSK

- Gelora Electric E-BV : Rp 350 juta

- Gelora Electric E-MB : Rp 399 juta

4. Esemka

- Bima EV Cargo : Rp 530 juta

- Bima EV Passenger : Rp 540 juta

5. Nissan

- Leaf One Tone : Rp 728 juta

- Leaf Two Tone : Rp 730 juta

6. Renault

- Twizy : Rp 409 juta

- Zoe : Rp 888 juta

Pilihan Editor: Aismoli: Motor Listrik yang Terima Insentif Tak Boleh Dijual Lagi

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Reaksi Bahlil dan Zulhas Saat Anggaran 2025 Kementerian Investasi dan Kementerian Perdagangan Turun

7 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Reaksi Bahlil dan Zulhas Saat Anggaran 2025 Kementerian Investasi dan Kementerian Perdagangan Turun

Pada 2025, anggaran Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi mengalami penurunan. Begini reaksi Bahlil dan Zulhas.


PM Cina Tiba di Australia, Kunjungi Panda di Kebun Binatang dan Makan Siang di Kilang Anggur

10 jam lalu

Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang (kanan) menyambut Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong (kiri) di Bandara Adelaide pada 15 Juni 2024 di Adelaide, Australia. Asanka Ratnayake/Kolam renang melalui REUTERS
PM Cina Tiba di Australia, Kunjungi Panda di Kebun Binatang dan Makan Siang di Kilang Anggur

Perdana Menteri Cina Li Qiang tiba di Adelaide, Australia, pada Sabtu malam untuk melakukan kunjungan resmi ke negara tersebut.


Jubir Pemkot Ambon Bantah Pakaian Dinas Pj Wali Kota Seharga Rp400 Juta

1 hari lalu

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota
Ambon Ronald H Lekransy.
Jubir Pemkot Ambon Bantah Pakaian Dinas Pj Wali Kota Seharga Rp400 Juta

Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon sekaligus juru bicara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Ronald H Lekransy, membantah pemberitaan terkait jumlah anggaran pakaian Dinas Pj. Wali Kota Ambon di tahun 2023.


Bahlil Minta Sri Mulyani Dipanggil DPR karena Anggaran Turun, Berapa Besar Penurunannya?

1 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal investasi Stalink di Indonesia saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Minta Sri Mulyani Dipanggil DPR karena Anggaran Turun, Berapa Besar Penurunannya?

Menteri Investasi Bahlil dalam rapat dengan DPR sempat sampaikan minta panggil Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apa urusannya?


Anggaran Jumbo Sekolah Kedinasan Lampaui Alokasi Dana Perguruan Tinggi Negeri

1 hari lalu

KPK menyebutkan sekolah-sekolah kedinasan di bawah kementerian tidak menetapkan standar biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek.
Anggaran Jumbo Sekolah Kedinasan Lampaui Alokasi Dana Perguruan Tinggi Negeri

Anggaran sekolah kedinasan mencapai Rp 32 triliun, lebih besar dari alokasi dana perguruan tinggi negeri yang hanya mendapat Rp 7 triliun.


Kepala Bappenas Ungkap Ada Anggaran Revolusi Mental Dipakai Beli Motor Trail

2 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan tanggapan Pemerintah atas perubahan UU IKN dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Rapat Paripurna beragendakan mengambil keputusan terhadap RUU tentang perubahan UU No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pengambilan keputusan tentang RUU perubahan UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengambilan keputusan evaluasi kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023, perubahan ke-6 Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2024, perpanjangan waktu pembahasan 7 RUU dan mendengarkan Pidato Ketua DPR RI pada penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kepala Bappenas Ungkap Ada Anggaran Revolusi Mental Dipakai Beli Motor Trail

Bappenas menyatakan perlu perbaikan kewenangan.


Menko Airlangga: Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi hingga Mei 2024 Sebesar Rp 39 Triliun

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022, di Surabaya, Rabu (14/9).
Menko Airlangga: Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi hingga Mei 2024 Sebesar Rp 39 Triliun

Anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar Rp39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun.


Alasan Kemendag Minta Tambah Anggaran Sebesar Rp2,4 Triliun pada 2025

2 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat ditemui usai acara sosialisasi Permendag di bidang ekspor di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Agustus 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Alasan Kemendag Minta Tambah Anggaran Sebesar Rp2,4 Triliun pada 2025

Dari tahun ke tahun, Zulkifli Hasan mengatakan anggaran Kemendag selalu berkurang.


Potongan Gaji PNS mulai Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan sampai Tapera

2 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Potongan Gaji PNS mulai Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan sampai Tapera

Meskipun mendapatkan gaji tetap, serta beragam tunjangan dan pensiun, tetapi PNS harus mendapatkan pemotongan gaji setiap bulan. Apa saja?


Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tempo/Tony Hartawan
Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

Pengamat menilai Indonesia saat ini mengalami defisit anggaran yang berpotensi menembus 3 persen. Pemerintahan Prabowo-Gibran mesti hati-hati.