Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Brand Sepeda Motor Listrik Minta Insentif dari Pemerintah Bisa Lebih Fleksibel

Reporter

image-gnews
Deretan motor listrik Selis di PEVS 2023. (Tempo/Erwan Hartawan)
Deretan motor listrik Selis di PEVS 2023. (Tempo/Erwan Hartawan)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memberikan insentif sebesar Rp 7 juta untuk pembelian sepeda motor listrik sampai pada Desember 2023. Subsidi tersebut berlaku untuk pembelian sebanyak 200 ribu unit sepeda motor listrik. Namun sayangnya tidak semua masyarakat bisa mendapatkan insentif tersebut.

Sulitnya mendapatkan insentif tersebut juga turut menjadi sorotan dari para brand motor listrik. Salah satunya Volta yang berharap insentif bisa dirasakan semua golongan.

"Saat ini insentif masih dibatasi, jadi kami berharap nanti pemerintah bisa lebih fleksibel untuk persyaratan-persyatannya," kata Tamara Giovanni selaku Head Of Marketing Volta Indonesia kepada Tempo, Kamis 18 Mei 2023.

Hal serupa juga diutarakan General Manajer Davigo Aprizal yang berharap insentif nantinya dirasakan semua kalangan.

"Kami berharap untuk semua kalangan, jadi tidak ada pembatasan karena tujuannya zero emisi jadi bisa lebih cepat," ujar dia.

Di sisi lain, Ketua Perkumpulan industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko buka suara kenapa pembelian sepeda motor listrik masih kurang diminati padahal sudah mendapatkan insentif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Insentif motor listrik masih berjalan lambat hingga sekarang. Artinya kan ada sesuatu dong, pemerintah cari tahu itu,” ungkap Moeldoko saat pembukaan PEVS 2023.

Ia juga menyebut saat ini Periklindo telah mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi.

"Evaluasi ini terlihat orang mau beli kan ada aplikasinya, bisa diperhatikan populasinya di situ, kenapa yang berminat baru sedikit. Dasarnya masyarakat diberikan kesempatan insentif tapi kok tidak direspons," Moeldoko melanjutkan.

Pilihan Editor: PEVS 2023: Tak Dapat Insentif Motor Listrik, Davigo Dragon-S Didiskon Rp 4 Juta

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

7 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR minta publik tidak membandingkan Tapera dengan kasus Asabri.


Listrik Padam Berhari-hari di Sumatera, Moeldoko: Memang Perlu Penguatan Kapasitas

9 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Listrik Padam Berhari-hari di Sumatera, Moeldoko: Memang Perlu Penguatan Kapasitas

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi pemadaman listrik berhari-hari di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera belakangan ini.


Moeldoko Sebut Tapera Tak Akan Berakhir Seperti Asabri, Ini Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

12 hari lalu

Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Moeldoko Sebut Tapera Tak Akan Berakhir Seperti Asabri, Ini Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Kasus Jiwasraya dan Asabri kembali diperbincangkan seiring pemberlakuan potong gaji 3 persen untuk Tapera. Moeldoko yakin tak akan seperti Asabri.


Moeldoko Ungkap Alasan Tapera Tetap Dilanjutkan Meski Diprotes Pekerja dan Pengusaha

12 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Ungkap Alasan Tapera Tetap Dilanjutkan Meski Diprotes Pekerja dan Pengusaha

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sampaikan alasan pemerintah jalankan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) meski diprotes pekerja dan pengusaha.


Terkini: Kepala Otorita IKN dan Wakilnya yang Mundur Pernah Curhat Gaji Telat 11 Bulan, Basuki Hadimuljono Sebut Banyak Sekali Usulan soal Tapera

13 hari lalu

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono saat wawancara dengan Tempo di Palmerah, Jakarta, Senin 21 Maret 2022. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Kepala Otorita IKN dan Wakilnya yang Mundur Pernah Curhat Gaji Telat 11 Bulan, Basuki Hadimuljono Sebut Banyak Sekali Usulan soal Tapera

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Bambang Susantono dan Wakilnya, Dhony Rahajoe, mengundurkan diri dari jabatannya.


Ramai soal Tapera, Basuki Hadimuljono: Banyak Sekali Usulan

13 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan sambutan saat upacara penutupan World Water Forum ke-10 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat 24 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum 2024/Bayu Pratama
Ramai soal Tapera, Basuki Hadimuljono: Banyak Sekali Usulan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kembali mengomentari ramai kontroversi soal pemotongan gaji pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).


Moeldoko Dukung Penuh Tapera, Sampai Meyakini Tak Berakhir Seperti Kasus Korupsi Asabri

13 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Dukung Penuh Tapera, Sampai Meyakini Tak Berakhir Seperti Kasus Korupsi Asabri

Moeldoko mendukung secara penuh terhadap iuran Tapera bagi seluruh pekerja. Ia sangat yakin tak akan berakhir seperti kasus korupsi Asabri.


Basuki Hadimuljono Ogah Berkomentar soal Polemik Tapera: Penjelasannya Sudah Cukup

13 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Wakil Menteri ATR/BPN ketika ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Senin, 3 Juni 2024. Per hari ini, Basuki ditugaskan Presiden Jokowi menjadi Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Raja Juli menajdi Plt Wakil Kepala Otorita IKN setelah Bambang Susantono dan Doni Rahayu mundur dari jabatannya. TEMPO/Riri Rahayu
Basuki Hadimuljono Ogah Berkomentar soal Polemik Tapera: Penjelasannya Sudah Cukup

Menteri Basuki Hadimuljono enggan suara soal polemik kebijakan pemotongan gaji pekerja untuk Tapera.


Pro dan Kontra Tapera, dari Moeldoko hingga Mahfud Md

13 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Pro dan Kontra Tapera, dari Moeldoko hingga Mahfud Md

Keputusan Presiden Jokowi untuk memasukkan seluruh pegawai baik PNS atau swasta mengikuti program atau Tapera menuai pro dan kontra.


Ramai-ramai Kritik Kebijakan Pemerintahan Jokowi soal Iuran Tapera

14 hari lalu

Logo Tapera.  Foto : Tapera
Ramai-ramai Kritik Kebijakan Pemerintahan Jokowi soal Iuran Tapera

Sejumlah kalangan merespons kebijakan Pemerintahan Jokowi yang disebut tak bakal menunda Tapera. Apa kata mereka?