Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jakarta Dikepung Macet, Pakar Sebut Perlu Ada Kebijakan Baru

image-gnews
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen. ANTARA FOTO/Fauzan
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen. ANTARA FOTO/Fauzan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar transportasi dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Sutanto Soehodho menilai perlu adanya kebijakan baru dari pemerintah untuk mengatasi macet di Jakarta.

Sebenarnya Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menerapkan teknologi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan di 20 persimpangan jalan di Ibu Kota. Namun, teknologi ini dinilai belum cukup untuk mengatasi kemacetan tersebut.

"Teknologi bukan satu-satunya. Kita perlu tindakan, kebijakan (yang menjamin). Intinya, kita tahu bahwa Jakarta pasti macet, Jakarta hampir 24 jam pulang-pergi macet," kata Sutanto, dikutip dari situs berita Antara pada hari ini, Jumat, 7 Juli 2023.

Sutanto juga mengatakan bahwa berdasarkan survei yang ia lakukan, masyarakat menyetujui adanya kebijakan pengaturan jam kerja dan penerapan bekerja dari rumah alias work from home (WFH). Memang, saat ini kedua kebijakan tersebut masih dalam pembahasan untuk melihat solusi lain yang akan menjadi opsi.

"Banyak sekali yang menyetujui hal itu, namun kami menyadari bahwa itu  bukan merupakan satu-satunya obat untuk menyelesaikan kemacetan," ujar dia.

Selain itu, masyarakat juga menginginkan layanan angkutan umum untuk lebih dibenahi lagi demi meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan transportasi umum. Sutanto menilai, kemacetan yang terjadi di Jakarta disebabkan populasi masyarakat yang tinggi dan ketidaksesuaian infrastruktur transportasi yang sulit dikejar dengan rasio yang baik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam pembangunan infrastruktur ini, Sutanto mengatakan bahwa tidak hanya dibutuhkan waktu saja, tetapi juga dana yang cukup besar. DKI Jakarta perlu juga mengatur sistem transportasi, baik transportasi umum berbasis jalan maupun kereta.

DICKY KURNIAWAN | ANTARA

Pilihan Editor: 20 Lampu Lalu Lintas di Jakarta Sudah Pakai AI, Berfungsi Atasi Kemacetan

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Atasi Polusi Udara, Pemprov DKI Jakarta Bakal Lakukan Rekayasa Cuaca

4 jam lalu

Suasana Monas yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Atasi Polusi Udara, Pemprov DKI Jakarta Bakal Lakukan Rekayasa Cuaca

Dalam Perayaan Hari Ulang Tahun ke-497, Provinsi DKI Jakarta juga menempati peringkat kedua dunia sebagai kota dengan kualitas udara terburuk pada Sabtu pagi, 22 Juni 2024.


Ketua DPRD DKI Sebut Tidak Pernah Diajak DPR Bahas Perubahan DKJ

5 jam lalu

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam rapat pembahasan dan pendalaman fraksi mengenai Raperda APBD 2024 di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Oktober 2023. Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri
Ketua DPRD DKI Sebut Tidak Pernah Diajak DPR Bahas Perubahan DKJ

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku tidak pernah diajak oleh DPR RI perihal pembahasan perubahan Daerah Khusus Ibukota atau DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).


Heru Budi Targetkan Tambah 200 Bus Listrik Transjakarta hingga Akhir Tahun

2 hari lalu

Sebanyak 26 bus listrik milik Perum DAMRI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember 2023. Dok. PT Transjakarta.
Heru Budi Targetkan Tambah 200 Bus Listrik Transjakarta hingga Akhir Tahun

Pengadaan bus listrik Transjakarta telah diakukan sejak 2023 lalu.


Jakarta Tarik Investasi lewat JIF 2024

2 hari lalu

Jakarta Tarik Investasi lewat JIF 2024

JIF 2024 menawarkan 35 proyek infrastruktur dengan nilai total Rp325 triliun dari 10 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) DKI Jakarta yang terbuka bagi kolaborasi investasi sektor swasta maupun pemerintah dari dalam maupun luar negeri.


Jakarta Food Festival 2024 Jadi Bukti Upaya Pemprov Stabilkan Harga Pangan

2 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka Jakarta Food Festival 2024 di pasar induk beras Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Kamis (20/6).
Jakarta Food Festival 2024 Jadi Bukti Upaya Pemprov Stabilkan Harga Pangan

Kegiatan ini menandakan komitmen Pemprov DKI untuk terus mempertahankan inflasi dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga bahan pangan pokok di DKI Jakarta.


Pendaftaran PPDB Jakarta 2024 Jalur Afirmasi Prioritas Kedua Berakhir Besok, Catat Jadwal Pengumumannya

2 hari lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Pendaftaran PPDB Jakarta 2024 Jalur Afirmasi Prioritas Kedua Berakhir Besok, Catat Jadwal Pengumumannya

Jalur afirmasi prioritas kedua PPDB diberikan untuk anak pekerja atau buruh penerima KPJ yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.


Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

3 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

Berikut perbedaan kebijakan Pj Heru Budi Hartono dengan Anies Baswedan terkait pemungutan pajak hunian dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.


Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

3 hari lalu

Suasana Jalan Jati Baru yang terlihat lengang dan sepi dari lapak para pedagang pada H+3 Lebaran, 18 Juni 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli atau perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.


Bawaslu Petakan Jakarta sebagai Wilayah Kerawanan Tinggi di Semua Kategori IKP Pilkada 2024

4 hari lalu

Anggota KPU Mochammad Afifudin saat menghadiri Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta Pusat, Jumat, 16 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Bawaslu Petakan Jakarta sebagai Wilayah Kerawanan Tinggi di Semua Kategori IKP Pilkada 2024

Bawaslu mengungkap daftar provinsi yang paling rawan berdasarkan berbagai dimensi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.


Jambret Beraksi di CFD, Pj Gubernur DKI Bakal Koordinasi dengan Aparat Buru Pelaku

4 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Jambret Beraksi di CFD, Pj Gubernur DKI Bakal Koordinasi dengan Aparat Buru Pelaku

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengaku heran jambet bisa masuk dalam acara CFD. Ia menyebut akan berkoordinasi dengan aparat untuk memburu pelaku