TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta kembali macet setelah libur Lebaran 2023 usai. Kemacetan menjadi salah satu permasalahan kronis di Ibu Kota. Pemerintah Kota DKI Jakarta mencoba mengatasinya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP).
Pengamat Transportasi dari Universitas Sugijapranata Djoko Setijowarno menilai sistem jalan berbayar elektronik dapat menjadi solusi permanen untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta.
"ERP atau dikenal sebagai 'congestion charging' (pengisi kemacetan) adalah suatu metode pengendalian lalu lintas, yang bertujuan untuk mengurangi permintaan penggunaan jalan sampai kepada suatu titik dimana permintaan penggunaan jalan tidak lagi melampaui kapasitas jalan," kata Djoko seperti diwartakan ANTARA, Kamis, 4 Mei 2023.
Djoko, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini, menambahkan bahwa ada beberapa manfaat ERP jika diterapkan. Di antaranya adalah mengurangi kemacetan lalu lintas, mempersingkat waktu tempuh, meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.
Selain itu dari sisi hukum, lanjut Djoko, adalah penegakan hukum secara elektronik, memangkas birokrasi peradilan hukum terkait pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan ketertiban masyarakat.
"Demikian juga dari sisi lingkungan, yakni untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan kendaraan dan menurunkan tingkat polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor," ungkap Djoko.
Djoko mengatakan, ada beberapa keluhan dari oknum-oknum tertentu, seperti "perbaiki dulu angkutan umumnya sebelum berpikir soal ERP".
"Ini sanggahan orang yang menolak ERP Jakarta," katanya.
Sebaik apapun angkutan umumnya, lanjut Djoko, misalnya MRT yang sudah ada di seluruh sudut Jakarta, tetap saja tidak akan bisa mengalahkan nyamannya menggunakan mobil.
Karena, katanya, menggunakan mobil ada fleksibilitas, ruang privat, gengsi, status sosial, "door to door" dan lain-lain.
"Angkutan umum di Jakarta sudah cukup baik. Pengguna kendaraan pribadi harus dipaksa keluar dari mobil dan mau naik angkutan umum. Dengan ERP, masyarakat dipaksa rasional dalam memilih moda angkutan umum," tegas Djoko.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI sedang membahas pengaturan jam kerja kantor di Jakarta untuk mengurangi kemacetan.
Heru menjelaskan bahwa pihaknya sudah memiliki konsep jam masuk karyawan yang bisa dibagi menjadi dua sesi yaitu jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB.
Menurut Djoko, pembagian jam masuk karyawan tidak menyelesaikan masalah kemacetan secara permanen.
"Pembagian jam kerja karyawan hanya menyasar mobilitas masyarakat dalam kerangka kerja sehari-hari," katanya.
Ia lalu, mempertanyakan, "bagaimana dengan mobilitas di lalu lintas dalam kebutuhan masyarakat yang lain? Belum lagi potensi lobi yang alot dengan perusahaan-perusahaan yang terdampak kebijakan pembagian jam kerja karyawan tersebut".
Pilihan Editor: 4 Negara Ini Terapkan ERP Alias Sistem Electronic Road Pricing, Begini Aturannya
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.
