Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AEML Siap Berperan Dorong Percepatan Kendaraan Listrik

image-gnews
Anggota Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML). (Foto: Tempo/Kusnadi)
Anggota Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML). (Foto: Tempo/Kusnadi)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) merupakan kolaborasi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat, guna memajukan industri kendaran listrik sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Adapun AEML memandang kendaraan berbasis listrik sebagai solusi yang tepat mengurangi polusi udara dan menggantikan kendaraan bermesin pembakaran internal yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.

Dannif Danusaputro, selaku Ketua Umum Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) saat dijumpai di kawasan Jakarta, 24 Juli 2023 mengatakan bahwa adanya AEML yang akan berperan dalam memberikan suara yang mewakili kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam industri ini. Termasuk produsen baterai, produsen kendaraan roda empat dan roda dua, serta mitra lainnya, untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah dan membina kemitraan dengan pihak-pihak lain.

“Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan berbasis listrik. Indonesia memiliki potensi yang besar, baik dari sisi sumber daya di sektor hulu maupun volume pasar. Ini harus kita manfaatkan dalam rangka menekan emisi karbon serta hilirisasi sumber daya alam untuk kemajuan Indonesia,” kata Dannif Danusaputro.

Semakin banyaknya masyarakat menggunakan kendaraan listrik, diyakini negara dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengurangi dampak negatif ke lingkungan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

AEML juga bertujuan bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan kebijakan mendukung transisi ke kendaraan berbasis listrik. AEML siap menyampaikan masukan dan rekomendasi konstruktif untuk membentuk regulasi mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. 

AEML melihat penggunaan kendaraan listrik akan mengurangi ketergantungan dengan bahan bakar minyak (BBM) sehingga pemerintah dapat mengalokasikan dana subsidi BBM tersebut untuk keperluan yang lebih mendesak dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Pilihan Editor: Mario Aji Masih Jadi Harapan Honda Team Asia di Moto3 2023

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


VKTR Terima Pesanan Truk Listrik dari Perusahaan BUMN untuk IKN

15 jam lalu

Bus listrik VKTR-BYD yang beroperasi di jalur non-BRT Transjakarta. Dok. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
VKTR Terima Pesanan Truk Listrik dari Perusahaan BUMN untuk IKN

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) memasuki kuartal III 2024 menerima sejumlah pesanan produk untuk memasok truk listrik di IKN.


Laporan Pelecehan Seksual di KRL Dioper Polisi, Pemerintah Disarankan Buka Pengaduan di Kelurahan

5 hari lalu

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com
Laporan Pelecehan Seksual di KRL Dioper Polisi, Pemerintah Disarankan Buka Pengaduan di Kelurahan

Pegiat advokasi anti-kekerasan seksual Olin Monteiro mengatakan harus ada birokrasi pelaporan pelecehan seksual mulai dari tingkat terendah.


Ketua DPRD Jambi Mendorong Media Menjadi Pilar Demokrasi

7 hari lalu

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto memaparkan pentingnya peran media sebagai salah satu pilar demokrasi Indonesia, di gedung Tempo Media, Jakarta, Kamis, 19 Juli 2024.
Ketua DPRD Jambi Mendorong Media Menjadi Pilar Demokrasi

Media memiliki peran besar sebagai pemantau yang akan melakukan check and balance kepada pemerintah.


Jokowi Ungkap Dua Poin Penting Kunjungan ke Abu Dhabi, Ada MoU IKN

7 hari lalu

Presiden Indonesia, Joko Widodo disambut kehadirannya oleh Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan setibanya di Bandara Internasional Zayed, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Selasa, 16 Juli 2024. Kunjungan Joko Widodo di Abu Dhabi untuk mempererat hubungan kerja sama kedua negara, utamanya dalam bidang ekonomi dan investasi. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Ungkap Dua Poin Penting Kunjungan ke Abu Dhabi, Ada MoU IKN

Presiden Jokowi menyoroti dua poin penting dari lawatannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Rabu, 17 Juli 2024


Bahan Bakar Mahal, Warga Kuba Beralih ke Kendaraan Listrik

7 hari lalu

Ilustrasi pengisian daya mobil listrik. shutterstock.com
Bahan Bakar Mahal, Warga Kuba Beralih ke Kendaraan Listrik

warga Kuba sering bepergian menggunakan kendaraan listrik yang suku cadangnya buatan Cina setelah masalah kelangkaan bahan bakar


BSKDN Kemendagri Lakukan Evaluasi Kelembagaan

13 hari lalu

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Noudy R.P. Tendean saat memimpin Rapat Evaluasi Kelembagaan BSKDN di Aula BSKDN, Jumat, 12 Juli 2024. BSKDN Kemendagri tengah melaksanakan evaluasi kelembagaan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dok. Kemendagri.
BSKDN Kemendagri Lakukan Evaluasi Kelembagaan

Kegiatan ini menjadi upaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga memastikan setiap program dan kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.


Rupiah Melemah Sektor Ekonomi Terancam, HIPMI Sarankan Pemerintah Lakukan Hal-hal Ini

20 hari lalu

Rupiah Melemah Sektor Ekonomi Terancam, HIPMI Sarankan Pemerintah Lakukan Hal-hal Ini

HIPMI menyebut melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada sejumlah sektor ekonomi di Indonesia. Sektor industri terkena imbas.


Dengan Alasan Keamanan, Inilah 8 Negara Maju yang Larang Pegawai Pemerintah Bermain TikTok

21 hari lalu

Logo TikTok terlihat di smartphone di depan logo ByteDance yang ditampilkan dalam ilustrasi yang diambil pada 27 November 2019. [REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo]
Dengan Alasan Keamanan, Inilah 8 Negara Maju yang Larang Pegawai Pemerintah Bermain TikTok

Ada sebanyak delapan negara maju yang memutuskan untuk memblokir TikTok dari pegawai pemerintahan negara mereka. Berikut daftar dan alasannya.


Targetkan Produksi Kendaraan Listrik 600 Ribu Unit pada 2030, Luhut Yakin Tekan Subsidi BBM Rp 131 Miliar

23 hari lalu

Presiden Joko Widodo disaksikan Executive Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung (kedua kanan), dan Menteri Perdagangan, Investasi dan Energi Korea Selatan Inkyo Cheong (kanan) menandatangani mobil Hyundai Kona Electric saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Targetkan Produksi Kendaraan Listrik 600 Ribu Unit pada 2030, Luhut Yakin Tekan Subsidi BBM Rp 131 Miliar

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan produksi kendaraan listrik di Indonesia mencapai 600 ribu unit pada 2030.


Pusat Riset Kebijakan Publik TII Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh usai PDN Diretas

27 hari lalu

Lokasi Unit Pelayanan Percepatan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta di Area Perkantoran Lantai 4, Gedung Parkir Terminal 3 Internasional, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis 27 Juni 2024. Layanan diberitahukan dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan buntut ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara. FOTO: AYU CIPTA I TEMPO
Pusat Riset Kebijakan Publik TII Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh usai PDN Diretas

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab atas adanya peretasan terhadap PDN yang terjadi belakangan ini.