Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Efek Rangka eSAF Motor Honda Keropos, YLKI: Bila Masif Recall dan Dirikan Pengawas Produk Otomotif

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Bercak kuning di rangka eSAF (TEMPO/ Erwan Hartawan)
Bercak kuning di rangka eSAF (TEMPO/ Erwan Hartawan)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan tanggapan soal rangka Enhanced Smart Architecture Frame disingkat rangka eSAF pada motor Honda yang disebut keropos dan mudah patah. Tanggapan ini diberikan oleh YLKI, setelah YLKI menerima sejumlah aduan dari masyarakat.

“Pihak manajemen Honda harus melakukan investigasi kejadian tersebut, apakah kejadian tersebut bersifat kasuistik atau sistemik, untuk membuktikan apakah kejadian itu karena faktor cacat produk atau faktor lainnya,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi ketika dihubungi Tempo, Rabu, 23 Agustus 2023.

YLKI juga meminta supaya Honda memberikan penjelasan terkait rangka eSAF yang keropos ini dan untuk memberikan rasa aman, maka Honda perlu melakukan recall produk-produk yang menggunakan rangka eSAF dari pasaran.

“Jika memang kejadian itu bermula dari cacat produk, maka pihak Honda harus memberikan ganti rugi dan kompensasi kepada konsumen. Jika ditemukan adanya cacat produk dengan kemungkinan bersifat masif, maka perlu adanya recall produk dari pasaran,” jelas Tulus.

Selain itu, YLKI juga menyatakan bahwa dengan adanya kasus ini diperlukan sebuah lembaga khusus yangbertugas untuk mengawasi produk otomotif di Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk membentuk badan tersebut atau memperluas kewenangan lembaga atau kementerian untuk meminta produsen melakukan recall," kata Kepala Bagian Publikasi YLKI Agus Sujatno saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 Agustus 2023.

Sebagai informasi, saat ini Indonesia belum memiliki lembaga yang bertugas untuk mengawasi peredaran kendaraan di pasaran, termasuk lembaga yang memerintahkan supaya pabrikan melakukan recall terhadap produk-produk yang cacat.

EIBEN HEIZIER | DICKY KURNIAWAN
Pilihan editor: Ini 4 Motor Honda yang Pakai Rangka eSAF

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

1 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) minta pemerintah membatalkan rencana penarikan iuran wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera).


Cerita Warga Lampung Terdampak Pemadaman Listrik Pulau Sumatera: Tak Bisa Mencuci Baju, Kehilangan Sinyal, dan Berharap Kompensasi

5 hari lalu

Foto udara kondisi sebagian permukiman yang mengalami pemadaman listrik bergilir di Kelurahan Pisang, Pauh, Padang, Sumatera Barat, Rabu 5 Juni 2024. PLN UID Sumbar menyatakan kondisi kelistrikan di provinsi itu hampir 60 persen atau lebih dari 900 ribu pelanggan telah kembali menyala pascagangguan kelistrikan yang terjadi pada jaringan transmisi di Sumatera bagian selatan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Cerita Warga Lampung Terdampak Pemadaman Listrik Pulau Sumatera: Tak Bisa Mencuci Baju, Kehilangan Sinyal, dan Berharap Kompensasi

Aliran listrik di Kabupaten Lambung Tengah dikabarkan telah kembali normal pasca pemadaman listrik berkepanjangan pada Selasa, 4 Juni 2024.


YLKI Dorong PLN Bayarkan Kompensasi kepada Pelanggan Terdampak Pemadaman Listrik Bergilir di Sumatera

7 hari lalu

Pekerja merapikan susunan sepatu di salah satu toko yang menggunakan penerangan tambahan saat pemadaman listrik di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, 4 Juni 2024. Jaringan listrik PLN di lima Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung mengalami pemadaman serentak akibat adanya gangguan transmisi SUTT 275 kV Linggau-Lahat, Sumatera Selatan. ANTARA/Nova Wahyudi
YLKI Dorong PLN Bayarkan Kompensasi kepada Pelanggan Terdampak Pemadaman Listrik Bergilir di Sumatera

PLN harus bergerak cepat dan memberikan kompensasi kepada konsumen sesuai dengan aturan yang berlaku.


Penerapan KRIS dalam BPJS Kesehatan, YLKI: Karpet Merah untuk Industri Asuransi Komersial

24 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Penerapan KRIS dalam BPJS Kesehatan, YLKI: Karpet Merah untuk Industri Asuransi Komersial

YLKI menilai penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) menggantikan sistem kelas di BPJS Kesehatan bakal menghadirkan kasta baru


Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

27 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.


Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

29 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.


Jokowi Menghapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Dipertanyakan YLKI hingga Ditanggapi Direktur BPJS

29 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah
Jokowi Menghapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Dipertanyakan YLKI hingga Ditanggapi Direktur BPJS

Jokowi akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti sistem kelas 1, 2, 3 BPJS


YLKI: Peserta BPJS Kesehatan Butuh Standarisasi Kelas Bukan Kelas Rawat Inap Standar

29 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
YLKI: Peserta BPJS Kesehatan Butuh Standarisasi Kelas Bukan Kelas Rawat Inap Standar

YLKI mempertanyakan alasan pemerintah memberlakukan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan


Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

43 hari lalu

Ilustrasi bea cukai. Shutterstock
Bea Masuk Barang Impor Disoal, YLKI juga Mendapat Aduan

Bea Cukai sedang disorot karena kasus bea masuk impor yang mahal. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan ada sejumlah aduan serupa.


Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

45 hari lalu

Pesan penawaran pinjaman online yang ada di gawai saat rilis kasus di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 15 Oktober 2021. ANTARA/Sigid Kurniawan
Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.