Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Usulan Aturan Ganjil Genap Motor di Jakarta, PJ Gubernur: Kami akan Pikirkan

Reporter

image-gnews
Kendaraan bermotor melintas di jalan yang dilintasi LRT Jabodebek kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa 26 September 2023. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI mengungkapkan terdapat usulan untuk menerapkan aturan ganjil genap di jalan yang dilintasi LRT Jabodebek. TEMPO/Subekti.
Kendaraan bermotor melintas di jalan yang dilintasi LRT Jabodebek kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa 26 September 2023. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI mengungkapkan terdapat usulan untuk menerapkan aturan ganjil genap di jalan yang dilintasi LRT Jabodebek. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusulkan penerapan aturan ganjil genap (gage) untuk sepeda motor di wilayah Ibu Kota. Usulan tersebut mendapat respons Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Menurutnya, terkait penerapan aturan ganjil genap bagi sepeda motor di beberapa ruas jalan Ibu Kota masih akan dikaji terlebih dahulu dengan pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya.

"Kami akan pikirkan. Semua itu harus dikaji bersama dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya," kata Heru Budi dari Antara, Rabu, 11 Oktober 2023.

Oleh karenanya, Heru Budi belum bisa berkomentar banyak apakah usulan ganjil genap motor akan terlaksana dan kapan berlaku jika memang jadi diberlakukan di ruas-ruas jalan di DKI Jakarta.

"Masih kami obrolkan dulu," ujar Heru.

Senada dengan Pj Gubernur, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut kebijakan ganjil genap tersebut masih perlu adanya kajian lebih lanjut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Usulan itu kami akan kaji lebih lanjut secara komprehensif," kata Syafrin.

Sebelumnya, Kapolri mengusulkan aturan ganjil genap bagi sepeda motor sebagai salah satu langkah proaktif untuk semakin mengurangi polusi udara di Jakarta. Usulan ini melengkapi aturan serupa yang sudah diberlakukan untuk kendaraan roda empat.

"Suatu saat nanti tolong dipikirkan, karena memang 67 persen emisi kendaraan bermotor menyebabkan polusi," tutur Listyo pada September lalu.

Pilihan Editor: Pj Gubernur Heru Budi Tolak Usulan Aturan Ganjil Genap 24 Jam di Jakarta

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

20 jam lalu

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto (tengah) berbincang dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo (kiri) dan Kabiddokkes Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Syamsul Bahar (kedua kanan) saat meninjau pelaksanaan bakti kesehatan Polri Presisi untuk Negeri di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan 9 November 2023. Bakti kesehatan yang diikuti 1.500 orang tersebut sebagai bentuk dukungan Polri dalam membantu masyarakat kurang mampu di Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

Diketahui, pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Polri awalnya adalah sebesar Rp 104,67 triliun. Polri usul agar naik jadi Rp 165,98 triliun.


KPID Minta DPRD Jakarta Agendakan Seleksi Komisioner Baru

1 hari lalu

Rapat paripurna penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022. TEMPO/Lani Diana
KPID Minta DPRD Jakarta Agendakan Seleksi Komisioner Baru

Masa jabatan para anggota KPID Jakarta sebenarnya sudah habis sejak 2020 lalu.


Alasan Walhi Sebut Kampanye Jalan Kaki Tak Efektif Kurangi Polusi Jakarta

1 hari lalu

Gedung-gedung diselimuti polusi udara di kawasan Kota Jakarta, Selasa 24 Oktober 2024. Kualitas udara di Jakarta pada Selasa (24/10/2023) pagi tidak sehat dan menempati peringkat ke 4 terburuk di dunia. Berdasarkan data IQAir, tingkat polusi di Ibu Kota berada di angka 170 AQI US pada pukul 06.00 WIB. Peringkat kualitas udara Jakarta saat ini berada di posisi ke-4 di dunia dengan indikator warna merah, yang artinya tidak sehat. Adapun indikator warna lainnya yaitu ungu yang berarti sangat tidak sehat, hitam berbahaya, hijau baik, kuning sedang, dan oranye tidak sehat bagi kelompok sensitif. TEMPO/Subekti.
Alasan Walhi Sebut Kampanye Jalan Kaki Tak Efektif Kurangi Polusi Jakarta

Walhi menyebut kampanye jalan kaki 7.500 langkah per hari yang dicetuskan Pemerintah Jakarta tak efektif. Dianggap hanya seremonial.


Cara Startup Milik Mahasiswa ITS Menyulap Tumbuhan Mikroalga jadi Pembersih Udara

2 hari lalu

Mahasiswa ITS ciptakan Air Purifier berbasis Bioteknologi Mikroalga (Dok. ITS)
Cara Startup Milik Mahasiswa ITS Menyulap Tumbuhan Mikroalga jadi Pembersih Udara

Aither, startup besutan mahasiswa ITS, mengembangkan alat pembersih udara berbasis mikroalga, tumbuhan air penyerap CO2.


Kelebihan dan Kelemahan Aplikasi MLFF untuk Transaksi di Gardu Jalan Tol

7 hari lalu

Multi Lane Free Flow (MLFF) - Foto dok: Creative Common
Kelebihan dan Kelemahan Aplikasi MLFF untuk Transaksi di Gardu Jalan Tol

Jalan tol nirsentuh MLFF digadang-gadang sebagai solusi kemacetan di Indonesia. Namun, sistem ini juga memiliki sejumlah kelemahan dan tantangan.


Heru Budi Lantik 35 Anggota Gugus Tugas Tim Daerah Bisnis dan HAM, Apa Tugasnya ?

8 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik, mengukuhkan, dan mengambil sumpah jabatan 203 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta pada Rabu, 27 Desember 2023/Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta
Heru Budi Lantik 35 Anggota Gugus Tugas Tim Daerah Bisnis dan HAM, Apa Tugasnya ?

Heru Budi melantik 35 anggota tim gugus tugas daerah bisnis dan HAM yang berasal dari sejumlah pejabat OPD di Pemprov Jakarta.


Sudah Tertangkap Basah, Polri Masih Tutupi Motif Bripda Iqbal Mustofa Kuntit Jampidsus Malam-malam

13 hari lalu

Inspektur Jenderal Sandi Nugroho resmi menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Polri setelah dilantik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di gedung Rupatama, Mabes Polri, Jumat, 31 Maret 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Sudah Tertangkap Basah, Polri Masih Tutupi Motif Bripda Iqbal Mustofa Kuntit Jampidsus Malam-malam

Polri enggan ungkap penyebab anggota Densus 88 AT Polri Bripda Iqbal Mustofa membuntuti Jampidsus Kejagung. Kenapa?


Ini Alasan Polri Anggap Penguntitan Jampidsus Oleh Densus 88 Bukan Masalah,

13 hari lalu

Konferensi pers oleh Mabes Polri menjawab isu Jampidsus diikuti oleh anggota Densus 88, Kamis, 30 Mei 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Ini Alasan Polri Anggap Penguntitan Jampidsus Oleh Densus 88 Bukan Masalah,

Polri menyatakan penguntitan Jampidsus oleh Densus 88 sudah diselesaikan oleh Kapolri dan Jaksa Agung,


PDIP Minta Heru Budi Bertindak soal Penggunaan Logo Pemprov DKI di Poster Budi-Kaesang

13 hari lalu

Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. Foto: ANTARA/HO-DPRD DKI/am.
PDIP Minta Heru Budi Bertindak soal Penggunaan Logo Pemprov DKI di Poster Budi-Kaesang

Logo Pemprov DKI Jakarta pada poster digital Budi-Kaesang mendapat sorotan dari Anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gilbert Simanjuntak. Apa alasannya?


Terpopuler Hukum: Respons Jokowi Soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Tanggapan Menkopolhukam, dan Daftar 6 Orang yang Dicegah KPK

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.  Kegiatan ini menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah dan peluncuran GovTech Indonesia dengan nama INA Digital akan menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. TEMPO/Subekti.
Terpopuler Hukum: Respons Jokowi Soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Tanggapan Menkopolhukam, dan Daftar 6 Orang yang Dicegah KPK

Berita terpopuler di kanal hukum pada Rabu pagi, 29 Mei 2024, mengenai respons presiden Jokowi ihwal kabar Jampidsus dikuntit Densus 88.