Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jakarta Dicoret dari Kalender Formula E 2024, Sekda DKI Jakarta: Kami Sudah Membayar

image-gnews
Porsche 99X Electric, Pascal Wehrlein Formula E Jakarta E-Prix 2023 hanya finis posisi 6 di seri ke 11. Minggu, 4 Juni 2023. (Foto: Porsche)
Porsche 99X Electric, Pascal Wehrlein Formula E Jakarta E-Prix 2023 hanya finis posisi 6 di seri ke 11. Minggu, 4 Juni 2023. (Foto: Porsche)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengomentari soal dicoretnya Jakarta dari kalender balap Formula E 2024. Menurutnya, keputusan ini akan dikaji lagi karena Pemprov DKI Jakarta telah membayar biaya komitmen atau commitment fee untuk gelaran Jakarta E-Prix 2024.

"Saya kaji dulu karena kalau di sana dibatalkan berarti kami tidak bisa menyelenggarakan. Sementara kami sudah membayar," kata Joko, dikutip dari Tempo.co, Senin, 23 Oktober 2023.

Joko juga mengatakan bahwa harus ada risiko yang ditanggung Pemprov DKI jika Formula E Jakarta tidak jadi digelar tahun depan. Hanya saja, dia tidak merinci risiko apa yang harus ditanggung karena perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus membayar commitment fee sebesar 36 juta pound sterling atau sekitar Rp 653,08 miliar untuk tiga musim penyelenggaraan Formula E Jakarta, yakni dari tahun 2022 hingga 2024.

Dari total biaya komitmen itu, Pemprov DKI masih harus membayarkan 5 juta pound sterling atau sekitar Rp 90,7 miliar lagi. Pada September 2021, DPRD DKI menerima informasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI bahwa total biaya komitmen yang sudah dibayarkan sebesar Rp 560,3 miliar.

Sebelumnya, FIA telah merilis kalender balap Formula E 2024. Dalam kalender musim ke-10 itu, Jakarta yang dijadwalkan semula menjadi tuan rumah Formula E pada 8 Juni 2024, terpaksa dicoret dari kalender.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun alasan dicoretnya Jakarta dari kalender balap Formula E 2024 karena waktu pelaksanaannya bersamaan dengan masa kampanye pemilihan presiden Indonesia yang berlangsung pada Juni 2024. Hal itu akan berdampak pada pengiriman logistik balapan di jalan Ibu Kota secara bersamaan.

Kendati demikian, dalam keterangan resmi Formula E, FIA dan pihak berwenang di Jakarta sedang menjajaki kelayakan balapan di Ibu Kota dan mencari tanggal alternatif.

Pilihan Editor: Jakarta Tak Masuk Kalender Formula E 2024, Ini Penyebabnya

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Atasi Polusi Udara, Pemprov DKI Jakarta Bakal Lakukan Rekayasa Cuaca

4 jam lalu

Suasana Monas yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Atasi Polusi Udara, Pemprov DKI Jakarta Bakal Lakukan Rekayasa Cuaca

Dalam Perayaan Hari Ulang Tahun ke-497, Provinsi DKI Jakarta juga menempati peringkat kedua dunia sebagai kota dengan kualitas udara terburuk pada Sabtu pagi, 22 Juni 2024.


Ketua DPRD DKI Sebut Tidak Pernah Diajak DPR Bahas Perubahan DKJ

5 jam lalu

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam rapat pembahasan dan pendalaman fraksi mengenai Raperda APBD 2024 di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Oktober 2023. Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri
Ketua DPRD DKI Sebut Tidak Pernah Diajak DPR Bahas Perubahan DKJ

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku tidak pernah diajak oleh DPR RI perihal pembahasan perubahan Daerah Khusus Ibukota atau DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).


Heru Budi Targetkan Tambah 200 Bus Listrik Transjakarta hingga Akhir Tahun

2 hari lalu

Sebanyak 26 bus listrik milik Perum DAMRI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember 2023. Dok. PT Transjakarta.
Heru Budi Targetkan Tambah 200 Bus Listrik Transjakarta hingga Akhir Tahun

Pengadaan bus listrik Transjakarta telah diakukan sejak 2023 lalu.


Jakarta Tarik Investasi lewat JIF 2024

2 hari lalu

Jakarta Tarik Investasi lewat JIF 2024

JIF 2024 menawarkan 35 proyek infrastruktur dengan nilai total Rp325 triliun dari 10 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) DKI Jakarta yang terbuka bagi kolaborasi investasi sektor swasta maupun pemerintah dari dalam maupun luar negeri.


Jakarta Food Festival 2024 Jadi Bukti Upaya Pemprov Stabilkan Harga Pangan

2 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka Jakarta Food Festival 2024 di pasar induk beras Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Kamis (20/6).
Jakarta Food Festival 2024 Jadi Bukti Upaya Pemprov Stabilkan Harga Pangan

Kegiatan ini menandakan komitmen Pemprov DKI untuk terus mempertahankan inflasi dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga bahan pangan pokok di DKI Jakarta.


Pendaftaran PPDB Jakarta 2024 Jalur Afirmasi Prioritas Kedua Berakhir Besok, Catat Jadwal Pengumumannya

2 hari lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Pendaftaran PPDB Jakarta 2024 Jalur Afirmasi Prioritas Kedua Berakhir Besok, Catat Jadwal Pengumumannya

Jalur afirmasi prioritas kedua PPDB diberikan untuk anak pekerja atau buruh penerima KPJ yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.


Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

3 hari lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

Berikut perbedaan kebijakan Pj Heru Budi Hartono dengan Anies Baswedan terkait pemungutan pajak hunian dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.


Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

3 hari lalu

Suasana Jalan Jati Baru yang terlihat lengang dan sepi dari lapak para pedagang pada H+3 Lebaran, 18 Juni 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di Jakarta Kena Pajak Lagi, Apa Itu NJOP?

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli atau perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.


Antisipasi Dinas SDA DKI Hadapi Krisis Air

3 hari lalu

Petugas membantu warga saat pendistribusian air bersih oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan PAM Jaya di kawasan Cengkareng Barat, Jakarta Barat.
Antisipasi Dinas SDA DKI Hadapi Krisis Air

Dinas SDA menyiapkan 12 mobil tangki air, lima Instalasi Pengelolaan Air (IPA) mobile, serta 22 kios air yang tersebar di Jakarta Utara dan Jakarta Barat.


Bawaslu Petakan Jakarta sebagai Wilayah Kerawanan Tinggi di Semua Kategori IKP Pilkada 2024

4 hari lalu

Anggota KPU Mochammad Afifudin saat menghadiri Launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta Pusat, Jumat, 16 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Bawaslu Petakan Jakarta sebagai Wilayah Kerawanan Tinggi di Semua Kategori IKP Pilkada 2024

Bawaslu mengungkap daftar provinsi yang paling rawan berdasarkan berbagai dimensi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.