Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Intip Isi Garasi Masinton Pasaribu, Anggota DPR yang Ajukan Hak Angket MK

image-gnews
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Masinton Pasaribu tengah menjadi sorotan karena mengajukan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) soal keputusan batas usia capres-cawapres yang disampaikan pada 16 Oktober 2023. Pengajuan hak itu dilakukan saat interupsi Sidang DPR di Senayan.

"Kami harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya Masinton Pasaribu, anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II, mengajukan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi," kata Masinton, Selasa, 31 Oktober 2023.

Masinton menilai bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah keputusan kaum tirani untuk melanggengkan kekuasaan. Putusan tersebut mengatur tentang batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun, yang kini MK kabulkan putusan dengan menambah klausul "pernah menjabat kepala daerah".

"Ini bukan urusan menang-kalah, tetapi keputusan MK adalah keputusan kaum tirani yang ingin merasakan kelanggengan kekuasaan tadi," ujar Masinton.

Terlepas dari pernyataannya mengajukan hak angket tersebut, Masinton Pasaribu memiliki harta kekayaan yang terdata di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp 5,207 miliar. Harta tersebut terakhir kali dilaporkan pada 6 Juli 2023.

Total harta kekayaan Masinton terdiri dari harta atas tanah dan bangunan senilai Rp 4 miliar, harta alat transportasi dan mesin Rp 497 juta, kas dan setara kas Rp 1,310 miliar, serta utang Rp 600 juta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari data kekayaannya, Masinton tercatat memiliki koleksi kendaraan yang nilai Rp 497 juta. Tercatat ada tiga unit mobil dan satu unit motor yang mengisi garasi rumah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Berikut daftar kendaraan yang dimiliki Masinton Pasaribu:

1. Toyota Fortuner tahun 2012 senilai Rp 250 juta
2. Daihatsu Xenia tahun 2009 senilai Rp 80 juta
3. Toyota Yaris tahun 2015 senilai Rp 150 juta
4. Yamaha NMax tahun 2015 senilai Rp 17 juta

Pilihan Editor: Isi Garasi Agus Subiyanto yang Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ditunjuk Jadi Jampidum, Asep Nana Mulyana Punya Harta Rp 10,3 Miliar

10 hari lalu

Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Asep Nana Mulyana. ANTARA
Ditunjuk Jadi Jampidum, Asep Nana Mulyana Punya Harta Rp 10,3 Miliar

Asep Nana Mulyana yang ditunjuk menjadi Jaksa Agung Muda Pidana Umum alias Jampidum Kejagung memiliki harta miliaran rupiah.


Perbandingan Harta Kekayaan Kadensus 88 dan Jampidsus

14 hari lalu

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah saat memberikan keterangan pers soal korupsi di PT Timah Tbk. Acara itu berlangsung di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu, 29 Mei 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Perbandingan Harta Kekayaan Kadensus 88 dan Jampidsus

Berapa harta kekayaan Brigjen Pol Sentot Prasetyo dan Jampidsus Febrie Adriansyah? Berikut rangkuman informasi mengenai perbandingan harta keduanya.


KPK Periksa LHKPN Janggal Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy, Bagaimana Progresnya?

23 hari lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
KPK Periksa LHKPN Janggal Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy, Bagaimana Progresnya?

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy dilaporkan ke KPK karena LHKPN-nya diduga janggal


Terkini: Luhut Tawarkan Dua Investasi Potensial ke Elon Musk, Pakar Minta Pemerintah Audit Kekayaan Pejabat Bea Cukai

26 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersalaman dengan CEO Tesla Inc. Elon Musk saat berkunjung ke pabrik perakitan kendaraan listrik Tesla Inc, di Austin, Texas, Amerika Serikat, 26 April 2022. Foto/Istimewa
Terkini: Luhut Tawarkan Dua Investasi Potensial ke Elon Musk, Pakar Minta Pemerintah Audit Kekayaan Pejabat Bea Cukai

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan ada dua investasi potensial yang ditawarkan kepada Elon Musk di Indonesia.


LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Indikasi Tindak Pidana Korupsi Belum Bisa Disimpulkan

26 hari lalu

Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding saat menjelaskan mekanisme acara Paku Integritas yang mengundang ketiga Paslon Capres-Cawapres di Gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 15 Januari 2024. Bagus Pribadi/TEMPO
LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Indikasi Tindak Pidana Korupsi Belum Bisa Disimpulkan

Jubir KPK mengatakan tim LHKPN telah mengkonfirmasi soal kepemilikan harta Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean.


Duduk Perkara Dugaan Rekening Gendut Rp 60 Miliar Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Perseteruan dengan Bekas Dirut PT Mitra Cipta Agro

26 hari lalu

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahean, seusai memenuhi panggilan Direktorat LHKPN KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Rahmady Effendi Hutahaean, yang telah dibebastugaskan Kementerian Keuangan dari Jabatannya, menjalani pemeriksaan klarifikasi selama 7 jam, atas dugaan kepemilikan harta tidak wajar dan kepemilikan saham sebuah perusahaan tidak sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara tahun 2017 sebanyak Rp.3,5 miliar dan LHKPN tahun 2021 sebesar Rp.6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Duduk Perkara Dugaan Rekening Gendut Rp 60 Miliar Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Perseteruan dengan Bekas Dirut PT Mitra Cipta Agro

Perseteruan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Hutahaean dan eks Direktur Utama PT Mitra Cipta Agro Wijanto Tirtasana kian memanas.


LHKPN Janggal, Kepala Bea Cukai Purwakarta Bungkam saat Tinggalkan KPK

27 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean. bcpurwakarta.beacukai.go.id
LHKPN Janggal, Kepala Bea Cukai Purwakarta Bungkam saat Tinggalkan KPK

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean bergegas meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa dugaan kejanggalan dalam LHKPN-nya


Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Istri akan Penuhi Panggilan KPK soal LHKPN Janggal Hari Ini

27 hari lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Istri akan Penuhi Panggilan KPK soal LHKPN Janggal Hari Ini

KPK juga akan mengklarifikasi eks Kepala Bea Cukai Purwakarta itu soal kepemilikan saham sebuah perusahaan.


Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

29 hari lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK


Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

29 hari lalu

Kepala KPPBC TMP A Purwakarta, Rahmady Effendi Hutahaean. Dok Bea Cukai Purwakarta
Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN