Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Akan Produksi Secara Lokal, Electrum Kejar TKDN Biar Dapat Insentif Motor Listrik

image-gnews
Electrum. (Foto: TEMPO/Dimas Prassetyo)
Electrum. (Foto: TEMPO/Dimas Prassetyo)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Electrum telah meluncurkan motor listrik pertamanya, yakni H5, yang masih diuji coba sebagai armada Gojek. Motor listrik ini masih didatangkan dalam bentuk completely built up (CBU) dari Cina.

"Ini dari Cina, tapi enggak semua komponennya dari Cina, sebagian CBU, sebagian CKD," kata Managing Director Electrum, Patrick Adhiatmadja saat ditemui di acara peluncuran Electrum H5 di Jakarta, Kamis, 9 November 2023.

Saat ini Electrum tengah membangun pabriknya di Cikarang, Jawa Barat, untuk merakit motor listrik secara lokal. Langkah ini dilakukan untuk mengejar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar bisa mendapatkan insentif dari pemerintah.

"Jadi memang R&D (research and development) dilakukan secara lokal, itu ada hitungannya dikalkulasi TKDN. Kami sedang mengurus proses untuk kami bisa tersertifikasi bahwa kami cukup TKDN-nya, sehingga kami bisa qualified untuk mendapatkan insentif pemerintah," ujar Patrick.

Electrum memulai pembangunan pabriknya di Cikarang pada Juni 2023. Pembangunan pabrik perakitan ini dijadwalkan rampung  pada awal 2025 dan akan memproduksi sekitar 200 ribu hingga 250 ribu unit motor listrik setiap tahunnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Progresnya sampai saat ini masih berjalan. Kita lihat mungkin awal 2025 bisa sampai ke sana," ujar Patrick.

Untuk diketahui, pemerintah memberikan insentif pembelian motor listrik sebesar Rp 7 juta setiap unit. Adapun syarat untuk mendapatkan insentif ini adalah dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan ketentuan satu unit untuk satu KTP.

Pilihan Editor: Meski Harganya Lebih Mahal, Prabowo Lebih Pilih Jip Buatan Indonesia

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Family Office akan Dapat Insentif Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani

4 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menkeu Sri Mulyani saat menghadiri peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024.Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Family Office akan Dapat Insentif Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons rencana pemberian insentif pajak untuk orang kaya di Family office. Desain rancangan dan insentif untuk Famlily Office masih dikaji.


Beragam Insentif Pajak Bumi Bangunan pada Era Heru

7 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Beragam Insentif Pajak Bumi Bangunan pada Era Heru

Selain pembebasan pajak untuk NJOP rumah hunian hingga 2 miliar rupiah, ada insentif 50 persen dan nilai tertentu. Ada juga insentif lain karena wajib pajak mengalami kondisi tertentu.


Dua Dekade Berkontribusi Rp 5.000 Triliun untuk Negara, SKK Migas Sebut Hulu Migas Jadi Penyumbang Terbesar Setelah Pajak

10 hari lalu

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto ketika ditemui di Kementerian ESDM, Kamis, 12 Oktober 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Dua Dekade Berkontribusi Rp 5.000 Triliun untuk Negara, SKK Migas Sebut Hulu Migas Jadi Penyumbang Terbesar Setelah Pajak

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) menjadi penyumbang negara terbesar kedua setelah pajak.


Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 Kelompok Industri Berlanjut, Menteri ESDM Beberkan Dampaknya

11 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu untuk 7 Kelompok Industri Berlanjut, Menteri ESDM Beberkan Dampaknya

Insentif HGBT berlaku untuk tujuh kelompok industri yang meliputi industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.


Berapa Besaran Insentif Prakerja Gelombang 70? Ini Rinciannya

16 hari lalu

Kartu Prakerja
Berapa Besaran Insentif Prakerja Gelombang 70? Ini Rinciannya

Prakerja gelombang 70 sudah dibuka pada 5 Juli lalu. Berapa besaran insentif Prakerja gelombang 70? Berikut ini rinciannya.


Jokowi Lanjutkan Insentif Harga Gas untuk 7 Industri

18 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Lanjutkan Insentif Harga Gas untuk 7 Industri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk melanjutkan insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk 7 industri.


Kurang Sepakat Ada Insentif Pajak di Family Office, Suharso: Orang Kaya Tinggal di Tempat Kita itu Terbuka

21 hari lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Juni 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Kurang Sepakat Ada Insentif Pajak di Family Office, Suharso: Orang Kaya Tinggal di Tempat Kita itu Terbuka

Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa kurang setuju usulan Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan tentang pemberian insentif fiskal bagi orang kaya di Family Office


Oppo A3 Pro 5G Kantongi TKDN Indonesia, Punya Sertifikasi IP69 Mirip Vivo X100 Ultra

38 hari lalu

Bocoran Oppo A3 Pro 5G (@Onleaks x @Giznext)
Oppo A3 Pro 5G Kantongi TKDN Indonesia, Punya Sertifikasi IP69 Mirip Vivo X100 Ultra

Oppo A3 Pro 5G hadir dengan peningkatan di bagian baterai dan teknologi AI yang disematkan ke perangkat lunaknya.


Penyerapan Realisasi TKDN Pertamina Menyentuh 374 Triliun pada Tahun 2023

44 hari lalu

Penyerapan Realisasi TKDN Pertamina Menyentuh 374 Triliun pada Tahun 2023

Pertamina Group berhasil melakukan penyerapan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 47 persen dari total TKDN BUMN secara nasional.


Pemerintah Sahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus Baru, Salah Satunya di BSD, Tangerang

58 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Pemerintah Sahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus Baru, Salah Satunya di BSD, Tangerang

Pemerintah baru saja mengesahkan 3 Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK baru di sektor pendidikan, kesehatan dan teknologi. Salah satunya di BSD, Tangerang