Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daftar Kendaraan Imelda Herawati, Hakim Tunggal yang Menangani Kasus Firli Bahuri

image-gnews
Imelda Herawati. Foto: PN Tanjung Selor
Imelda Herawati. Foto: PN Tanjung Selor
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Imelda Herawati Dewi Prihatin ditunjuk sebagai hakim tunggal untuk menangani persidangan kasus yang melibatkan mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Sidang perdana praperadilan Firli akan digelar pada 11 Desember 2023 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Imelda diketahui merupakan hakim di PN Jakarta Selatan. Sebelumnya, dia pernah bertugas di beberapa wilayah, yakni di PN Tanah Grogot Kaltim, PN Bontang, PN Tenggarong, hingga PN Batulicin.

Imelda juga pernah jadi Ketua PN Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Kini dia bertugas di PN Jakarta Selatan dan menjabat sebagai Pembina TIngkat I (IV/b).

Menjabat sebagai hakim di PN Jaksel, Imelda Herawati tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 522,8 juta. Harta tersebut terakhir kali disampaikan untuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 25 Januari 2023.

Total harta tersebut terdiri dari harta atas tanah dan bangunan senilai Rp 400 juta, harta alat transportasi dan mesin senilai Rp 155 juta, harta bergerak lainnya Rp 55,3 juta, kas dan setara kas Rp 2,5 juta, serta utang Rp 90 juta.

Imelda Herawati tercatat memiliki koleksi kendaraan yang nilainya sebesar Rp 155 juta. Ada satu unit mobil dan tiga unit motor yang mengisi garasi rumah wanita kelahiran Solo, Jawa Tengah pada 9 Agustus 1975 ini.

Mobil yang dimiliki Imelda adalah Daihatsu minibus tahun 2014 senilai Rp 100 juta. Sementara, ketiga motor miliknya terdiri dari skuter Piaggio tahun 2013 senilai Rp 20 juta, Honda Solo tahun 2015 senilai Rp 10 juta, dan Yamaha NMax tahun 2022 senilai Rp 25 juta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Harta Imelda sempat mencapai Rp 602.929.087 saat menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Bontang. Harta itu dilaporkan pada 31 Juli 2008.

Total harta itu terdiri dari harta atas tanah dan bangunan senilai Rp 375 juta, harta alat transportasi dan mesin Rp 141 juta, peternakan, perikanan, perkebunan, pertaninan, kehutanan, pertambangan, dan usaha lainnya Rp 10 juta, harta bergerak lainnya Rp 48.650.000, surat berharga Rp 7 juta, giro dan setara kas lainnya Rp 78.315.887, serta utang Rp 57.036.800.

Saat menjabat hakim PN Bontang, Imelda Herawati tercatat memiliki satu unit mobil dan dua unit motor, yang total nilainya sebesar Rp 141 juta.

Adapun mobil yang dimiliki Imelda ini adalah Honda Jazz tahun 2005 yang berasal dari hasil sendiri dan warisan, diperoleh tahun 2007 dengan nilai jual Rp 125 juta. Kemudian, ada dua motor Honda yang tidak diketahui modelnya, masing-masing lansiran tahun 2006 dan 1998 dengan masing-masing Rp 10 juta dan Rp 6 juta.

Pilihan Editor: Isi Garasi Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang Digugat Firli Bahuri

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram pilih grup GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Di Balik Pemeriksaan KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk Kasus Penyuapan Harun Masiku

5 jam lalu

Di edisi pekan ini Tempo ulas intrik-intrik di balik pemeriksaan KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dituduh menyembunyikan Harun Masiku, tersangka penyuao komisioner KPU.
Di Balik Pemeriksaan KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk Kasus Penyuapan Harun Masiku

KPK kembali membuka kasus Harun Masiku, tersangka penyuapan dengan memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.


Pimpinan KPK Tak Tahu Penyebab Citra KPK Jadi yang Terendah di Survei Litbang Kompas

7 jam lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan pembekalan saat pelepasan roadshow bus antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Dalam sambutannya Johanis menyampaikan tujuan dari kampanye jelajah negeri bangun antikorupsi ini adalah membumikan isu-isu pemberantasan korupsi dengan meningkatkan awareness terhadap antikorupsi dan menghindari perilaku koruptif. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pimpinan KPK Tak Tahu Penyebab Citra KPK Jadi yang Terendah di Survei Litbang Kompas

Pimpinan KPK berjanji akan memperbaiki kinerja sebagai respons atas hasil survei persepsi yang digelar Litbang Kompas.


12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

8 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

Indeks Persepsi Korupsi 2023 rilisan TII menunjukkan skor 34, merosot dari 110 menjadi 115. Siapa boleh jadi komisioner KPK?


Citra KPK Terendah di Survei Litbang Kompas, Eks Penyidik: Jadi Catatan bagi Pansel Pilih Capim dan Dewas KPK

8 jam lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Citra KPK Terendah di Survei Litbang Kompas, Eks Penyidik: Jadi Catatan bagi Pansel Pilih Capim dan Dewas KPK

Hasil survei Litbang Kompas menjadi catatan bagi Panitia Seleksi untuk memilih Calon Pimpinan KPK.


Sederet Kontroversi Alexander Marwata, Tak Malu Firli Bahuri Tersangka dan OTT KPK Hiburan Masyarakat

9 jam lalu

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menghadirkan Kepala kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean 8 Makassar, Andhi Pramono, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Andhi Pramono, dalam tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi sekitar Rp.28 miliar dan tindak pidana pencucian uang terkait pengurusan barang ekspor impor pada kantor pelayanan Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. TEMPO/Imam Sukamto
Sederet Kontroversi Alexander Marwata, Tak Malu Firli Bahuri Tersangka dan OTT KPK Hiburan Masyarakat

Pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kerap tuai kontroversi, sebut OTT KPK buat hiburan masyarakat dan tak malu Firli Bahuri sebagai tersangka


Komisioner KPK Alexander Marwata Sebut OTT KPK Seperti Hiburan Buat Masyarakat Senang, Apa Alasannya?

9 jam lalu

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menghadirkan antan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Komisioner KPK Alexander Marwata Sebut OTT KPK Seperti Hiburan Buat Masyarakat Senang, Apa Alasannya?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut OTT KPK seperti hiburan buat masyarakat senang. Apa maksudnya?


Citra KPK Terendah di Survei Litbang Kompas, Eks Penyidik Soroti 3 Hal Ini

11 jam lalu

Eks Pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang diwakili oleh Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, dan Yudi Purnomo Harahap melaporkan ke Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas pelaporannya terhadap Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Citra KPK Terendah di Survei Litbang Kompas, Eks Penyidik Soroti 3 Hal Ini

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan tidak pernah ambil pusing dan terpengaruh dengan hasil survei yang dikeluarkan lembaga-lembaga terkait.


Putusan Karen Agustiawan dalam Perkara Korupsi Pengadaan LNG Dibacakan Besok

13 jam lalu

Terdakwa Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009 - 2014, Galaila Karen Agustiawan, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Karen Agustiawan, pidana penjara badan selama 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp.1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.1,09 miliar dan 104 USDollar subsider 2 tahun penjara, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Putusan Karen Agustiawan dalam Perkara Korupsi Pengadaan LNG Dibacakan Besok

Majelis hakim besok akan membacakan putusan perkara korupsi pengadaan LNG yang menjerat eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan.


Kasus Korupsi Jalur Kereta, KPK Bakal Panggil Menteri Perhubungan Budi Karya?

15 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Korupsi Jalur Kereta, KPK Bakal Panggil Menteri Perhubungan Budi Karya?

Nama Budi Karya Sumadi diduga menggunakan uang hasil korupsi proyek rel kereta api. Apakah KPK bakal memanggil Menteri Perhubungan itu?


Vonis Achsanul Qosasi Rendah, KPK: Kalau Dikenakan Pasal Gratifikasi Minimal 4 Tahun Penjara

1 hari lalu

Terdakwa I Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan, Achsanul Qosasi, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 20 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa I Achsanul Qosasi, pidana penjara badan selama 2, 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 250juta subsider kurungan 4 bulan. TEMPO/Imam Sukamto
Vonis Achsanul Qosasi Rendah, KPK: Kalau Dikenakan Pasal Gratifikasi Minimal 4 Tahun Penjara

Wakil Ketua KPK menilai vonis Achsanul Qosasi lebih rendah dari pasal yang diterapkan.