Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Revisi Insentif Motor Listrik Konversi Rp 10 Juta Diharapkan Berlaku Bulan Depan

image-gnews
Siswa SMK melakukan perawatan motor berbahan bakar minyak yang telah dikonversikan ke listrik di SMKN 8 Bandung, Jawa Barat, 10 Februari 2023. TEMPO/Prima Mulia
Siswa SMK melakukan perawatan motor berbahan bakar minyak yang telah dikonversikan ke listrik di SMKN 8 Bandung, Jawa Barat, 10 Februari 2023. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi berharap revisi aturan soal insentif motor listrik konversi bisa segera diselesaikan. Revisi aturan ini berisi soal perubahan besaran insentif motor listrik konversi dari Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta.

"Asosiasi berharap sebelum Desember atau minimal awal Desember sudah ada (hasil revisi)," kata Budi, dikutip dari Tempo.co hari ini, Kamis, 30 November 2023.

Saat ini insentif motor listrik konversi masih mengikuti Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023 dengan besaran insentif Rp 7 juta per unit. Padahal pada November lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa program insentif baru tersebut sudah berjalan.

"Sudah, Rp 10 juta yang diputuskan untuk yang konversi, mulai sekarang sudah jalan,” ujar Arifin beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Tjahajana Wirakusumah mengatakan bahwa saat ini baru ada 112 unit motor listrik yang dikonversi. Sementara, jumlah permohonan konversi motor listrik yang masuk ada 5.399 permohonan.

"Saat ini program konversi motor BBM ke listrik yang mendapatkan bantuan pemerintah sebesar Rp 7 juta masih belum sesuai target," kata Agus.

Jumlah tersebut terbilang masih jauh dari target yang ditetapkan untuk motor listrik konversi di tahun ini, yakni sebanyak 50 ribu unit. Padahal tahun 2023 hanya menyisakan kurang lebih satu bulan lagi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian, Agus juga mengungkapkan ada 1.716 permohonan motor listrik konversi yang dibatalkan. Menurutnya, pembatalan tersebut dilakukan karena sebagian besar pemohon menilai biaya konversi masih tinggi.

"Saat ini pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat masyarakat dalam penggunaan kendaraan listrik," ucapnya.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memperluas skema motor listrik konversi menggunakan baterai swap atau swap battery. Menurut Agus, skema ini bisa memperkecil pengeluaran karena baterai dimiliki pihak penyedia.

DICKY KURNIAWAN | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Spesifikasi Mobil yang Dimiliki Irjen Karyoto, Kapolda yang Digugat Firli Bahuri

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bamsoet Resmikan PT. Baterai Listrik Motorindo

5 hari lalu

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo (tengah) saat meresmikan peluncuran motor listrik eMOA (Elektrik Motor Aku) sekaligus meresmikan pabrik perakitan motor listrik dan baterai motor listrik oleh PT. Baterai Listrik Motorindo, di Bekasi, Kamis, 5 September 2024. Dok. MPR
Bamsoet Resmikan PT. Baterai Listrik Motorindo

Saat peresmiannya, PT. Baterai Listrik Motorindo juga merilis motor listrik eMOA, yang pada tahap awal akan dipasarkan dalam dua tipe yakni E1 dan E2, dengan garansi baterai di kedua tipe mencapai dua tahun.


Jokowi Perpanjang Insentif PPN Perumahan, Pengamat: Dampaknya Tidak Signifikan

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno sebelum dimulainya rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024. Rapat Terbatas terkait Penanganan Mpox dan Persiapan Penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali. TEMPO/Subekti.
Jokowi Perpanjang Insentif PPN Perumahan, Pengamat: Dampaknya Tidak Signifikan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi setuju perpanjangan insentif PPN perumahan. Pengamat menilai dampaknya tidak signifikan meningkatkan daya beli.


Jokowi Naikkan Insentif Pegawai KPU Sampai 50 Persen, Berikut Bunyi Pasal dan Besaran Insentifnya

19 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Jokowi Naikkan Insentif Pegawai KPU Sampai 50 Persen, Berikut Bunyi Pasal dan Besaran Insentifnya

Jokowi menaikkan insentif pegawai KPU yang dianggap sukses menyelenggarakan Pemilu 2024. Besaran insentif diatur dalam aturan hukum, begini bunyinya.


Terkini: Lion Air Group Sebar 50 Tiket Gratis Setiap Hari; Profil Suswono, Menteri Pertanian Era SBY yang Dampingi Ridwan Kamil

21 hari lalu

Ilustrasi Lion Air Group. Foto: @lionairgroup
Terkini: Lion Air Group Sebar 50 Tiket Gratis Setiap Hari; Profil Suswono, Menteri Pertanian Era SBY yang Dampingi Ridwan Kamil

Maskapai penerbangan Lion Air Group menebar promo dengan memberikan 50 tiket secara cuma-cuma alias gratis setiap harinya.


Tenaga Kerja Asing Diizinkan Kerja di IKN 10 Tahun, Pengamat: Harus Dibatasi, Terlalu Lama

21 hari lalu

Pekerja menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 15 Februari 2024. Pembangunan PLTS tersebut untuk fase pertama sebesar 10 megawatt (MW) dari total kapasitas 50 MW yang akan menyuplai energi terbarukan untuk IKN dan akan beroperasi pada 29 Pebruari 2024. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Tenaga Kerja Asing Diizinkan Kerja di IKN 10 Tahun, Pengamat: Harus Dibatasi, Terlalu Lama

Perizinan pekerja asing bisa bekerja di IKN selama 10 tahun dinilai terlalu lama dan bisa merugikan tenaga kerja lokal.


RAPBN 2025, Jokowi Sebut Belanja Negara Tahun Depan Direncanakan sebesar Rp 3.613,1 Triliun

25 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato terkait Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
RAPBN 2025, Jokowi Sebut Belanja Negara Tahun Depan Direncanakan sebesar Rp 3.613,1 Triliun

Presiden Jokowi mengatakan belanja negara tahun depan direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun.


Pengamat: Janji Insentif Ratusan Juta ke ASN Bukti IKN Tak Menarik Dihuni

30 hari lalu

Potret fasilitas rumah dinas Aparatur Sipil Negara Pertahanan Keamanan atau ASN Hankam di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin, 6 Mei 2024. Presiden Jokowi sempat menargetkan perpindahan aparatur sipil negara (ASN) Pertanahanan dan Keamanan (Hankam) ke Ibu Kota Negara (IKN) dimulai pada Juli 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Pengamat: Janji Insentif Ratusan Juta ke ASN Bukti IKN Tak Menarik Dihuni

Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menyebut penambanhan insentif bagi ASN yang bersedia pindah ke IKN menambah gemuk beban anggaran


Insentif Rp 100 Juta untuk ASN yang Pindah Ke IKN Nusantara Tambah Beban APBN

31 hari lalu

Pemerintah mengkaji beragam insentif untuk aparatur sipil negara yang bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengapa ASN perlu insentif Rp 100 juta untuk pindah ke IKN?
Insentif Rp 100 Juta untuk ASN yang Pindah Ke IKN Nusantara Tambah Beban APBN

Sejumlah pihak khawatir beban APBN bertambah berat setelah pemerintah memberikan beragam insentif untuk ASN yang bertugas di IKN Nusantara.


Usulan Insentif Rp 100 Juta untuk ASN yang Pindah ke IKN, Pengamat: Gak Usah Membohongi, Meninabobokan..

33 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Usulan Insentif Rp 100 Juta untuk ASN yang Pindah ke IKN, Pengamat: Gak Usah Membohongi, Meninabobokan..

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengkritisi usulan Kemenpan-RB terkait insentif Rp 100 juta untuk setiap ASN yang pindah ke IKN.


Kemenpan RB Usulkan Insentif Khusus Rp 100 Juta bagi PNS yang Mau Pindah ke IKN

36 hari lalu

Pekerja berjalan di kawasan Rusun ASN di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur, Selasa, 30 Juli 2024. Rumah susun ASN tersebut nantinya akan menjadi hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kemenpan RB Usulkan Insentif Khusus Rp 100 Juta bagi PNS yang Mau Pindah ke IKN

Kemenpan RB usulkan pemberian tukin atau insentif khusus sebesar Rp100 juta untuk pegawai setingkat Eselon I jika mau pindah ke IKN.