Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Revisi Perpres Kendaraan Listrik: Syarat TKDN Berubah, Mobil CBU Dapat Insentif

image-gnews
Presiden Joko Widodo meninjau sebuah kendaraan listrik dan alat pengisi daya baterainya saat meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) yang menandai pembangunan pabrik baterai mobil listrik di Karawang, Jawa Barat, Rabu 15 September 2021. Proyek pembangunan pabrik baterai mobil listrik pertama di Asia Tenggara ini merupakan realisasi investasi konsorsium LG dan Hyundai yang terdiri atas Hyundai Motor Company, KIA Corporation, Hyundai Mobis dan LG Energy Solution. ANTARA FOTO/Biro Pers Media Setpres/Agus Suparto/Handout
Presiden Joko Widodo meninjau sebuah kendaraan listrik dan alat pengisi daya baterainya saat meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) yang menandai pembangunan pabrik baterai mobil listrik di Karawang, Jawa Barat, Rabu 15 September 2021. Proyek pembangunan pabrik baterai mobil listrik pertama di Asia Tenggara ini merupakan realisasi investasi konsorsium LG dan Hyundai yang terdiri atas Hyundai Motor Company, KIA Corporation, Hyundai Mobis dan LG Energy Solution. ANTARA FOTO/Biro Pers Media Setpres/Agus Suparto/Handout
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) soal kendaraan listrik. Dalam regulasi baru ini, Jokowi merevisi soal syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kendaraan listrik dan juga soal insentif kendaraan listrik. 

Revisi aturan ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Perpres tersebut diundangkan pada 8 Desember 2023.

Pada Pasal 8 Perpres tersebut, disebutkan bahwa industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan industri komponen kendaraan listrik wajib mengutamakan penggunaan TKDN. Berikut ketentuan TKDN terbarunya:

Kendaraan Listrik Roda Dua atau Tiga
- Tahun 2019 sampai tahun 2026, TKDN minimal 40 persen
- Tahun 2027 sampai tahun 2029, TKDN minimal 60 persen
- Tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimal 80 persen

Kendaraan Listrik Roda Empat atau Lebih
- Tahun 2019 sampai tahun 2021, TKDN minimal 35 persen
- Tahun 2022 sampai tahun 2026, TKDN minimal 40 persen
- Tahun 2027 sampai tahun 2029, TKDN minimal 60 persen
- Tahun 2030 dan seterusnya, TKDN minimal 80 persen

Pada Pasal 8 ayat 2, disebutkan bahwa kewajiban penggunaan TKDN itu tidak berlaku untuk kendaraan listrik hasil konversi yang dilaksanakan oleh bengkel konversi. Kemudian ayat 3, cara penghitungan TKDN itu ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian dengan melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Kemudian, di Pasal 17 Perpres tersebut, disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan insentif untuk mempercepat program kendaraan listrik untuk transportasi jalan. Insentif itu berupa insentif fiskal dan insentif non fiskal.

Pasal 17 ayat 3 mengatur soal pihak yang mendapatkan insentif tersebut. Berikut daftarnya:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

a. Perusahaan industri, perguruan tinggi, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri KBL Berbasis Baterai;
b. perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan prototipe dan/atau komponen yang
bersumber dari perusahaan industri dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi serta vokasi industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri;
c. perusahaan industri yang memenuhi TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan yang
melakukan produksi KBL Berbasis Baterai dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
d. perusahaan industri komponen KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
e. perusahaan industri KBL Berbasis Baterai Bermerek Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
f. perusahaan yang menyediakan penyewaan Baterai (battery swap) sepeda Motor Listrik;
g. perusahaan industri yang melakukan percepatan produksi serta penyiapan sarana dan prasarana
untuk penggunaan KBL Berbasis Baterai;
h. perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah Baterai;
i. perusahaan yang menyediakan SPKLU, SPBKLU, dan/atau instansi atau hunian yang menggunakan instalasi listrik privat untuk melakukan pengisian listrik KBL Berbasis Baterai;
j. perusahaan angkutan umum yang menggunakan KBL Berbasis Baterai; dan
k. orang perseorangan yang menggunakan KBL Berbasis Baterai.

Kemudian pada Pasal 18 revisi Perpres ini disebutkan juga bahwa insentif ini juga bisa diberikan kepada kendaraan listrik yang berasal dari impor dalam keadaan utuh atau Completely Built-Up (CBU). Insentif juga diberikan untuk perusahaan kendaraan listrik yang dapat mempercepat proses perakitan di dalam negeri dalam masa atau jangka waktu importasi CBU sampai dengan akhir 2025.

Perusahaan industri kendaraan listrik harus berkomitmen memproduksi kendaraan listrik di dalam negeri dengan jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu dengan TKDN yang sudah ditentukan. Kemudian perusahaan juga wajib menyampaikan jaminan senilai insentif yang diberikan.

Apabila komitmen tersebut tidak dipenuhi, maka perusahaan dikenai sanksi sebesar jumlah insentif yang telah diterima proporsional dengan komitmen jumlah produksi yang tidak dipenuhi. 

Pilihan Editor: Polytron Bersiap Ramaikan Pasar Motor Listrik Murah

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Luncurkan Buku Gibran The Next President, Penulis: Terkait Budaya

36 menit lalu

Tim penulis buku Ahmad Bahar memperlihatkan buku Gibran The Next President saat peluncuran di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 14 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Luncurkan Buku Gibran The Next President, Penulis: Terkait Budaya

Penulis buku Gibran The Next President, Ahmad Bahar mengaku belum berkomunikasi dengan Wali Kota Solo itu untuk peluncuran bukunya ini.


Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

1 jam lalu

Ilustrasi Inflasi. kemenkeu.co.id
Inflasi RI 2,84 Persen, Jokowi: Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Jokowi mengatakan salah satu hal yang selalu dia tanyakan saat kunjungan ke daerah adalah tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonominya.


Jokowi Sahkan Pembentukan KEK Setangga Usulan Perusahaan Haji Isam

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 14 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Sahkan Pembentukan KEK Setangga Usulan Perusahaan Haji Isam

Pembentukan KEK Setangga yang disahkan Jokowi memiliki luas lahan 668,3 hektare (ha) dengan target realisasi investasi Rp67,69 triliun.


Jokowi Lanjutkan Bansos Beras hingga Desember 2024

3 jam lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Jokowi Lanjutkan Bansos Beras hingga Desember 2024

Di setiap kunjungan kerja, Jokowi selalu mengungkit distribusi beras 10 kilogram ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat.


Daftar Politisi yang Pernah jadi Komisaris BUMN, Dari Ahok Hingga Budiman Sudjatmiko

4 jam lalu

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Daftar Politisi yang Pernah jadi Komisaris BUMN, Dari Ahok Hingga Budiman Sudjatmiko

Bagi-bagi jabatan komisaris BUMN dianggap hal wajar dan tidak ada larangannya.


Mencuat Wacana Duet Anies-Kaesang dan Ridwan Kamil-Kaesang di Pilkada Jakarta

4 jam lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Mencuat Wacana Duet Anies-Kaesang dan Ridwan Kamil-Kaesang di Pilkada Jakarta

Jelang Pilkada Jakarta 2024 mencuat wacana duet Anies-Kaesang dan Ridwan Kamil-Kaesang. Begini kronologi mencuatnya wacana tersebut.


Pakar Ingatkan Pembentukan Satgas Judi Online Bukan Hanya Karena Kasus Viral

5 jam lalu

Merespons kasus 'Polwan bakar suami' Menko Polhukam Hadi Tjahjanto membeberkan sejumlah upaya pemerintah untuk memberantas judi online.
Pakar Ingatkan Pembentukan Satgas Judi Online Bukan Hanya Karena Kasus Viral

Pakar Ilmu Hukum Pidana Khusus ini menyebut pemerintah perlu untuk mengevaluasi kembali kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas judi online.


Antisipasi Kekeringan, Jokowi Perintahkan Kementerian PUPR dan TNI Pasang 20 Ribu Pompa

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 14 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Antisipasi Kekeringan, Jokowi Perintahkan Kementerian PUPR dan TNI Pasang 20 Ribu Pompa

Pemerintah memprioritaskan pemasangan pompa pada wilayah yang menjadi tempat produksi beras dan rawan mengalami kekeringan.


Airlangga Sebut Pertemuan Jokowi dan Ketum Partai Mei Lalu Bahas Keberlanjutan Program Pemerintah

6 jam lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 11 Mei 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Airlangga Sebut Pertemuan Jokowi dan Ketum Partai Mei Lalu Bahas Keberlanjutan Program Pemerintah

Airlangga Hartarto mengatakan pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketua umum parpol pada akhir Mei 2024 membahas keberlanjutan program pemerintah


Beri Kuliah ke Kader PDIP, Mahfud Md: Kita Sedang Kehilangan Arah Hukum

6 jam lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Beri Kuliah ke Kader PDIP, Mahfud Md: Kita Sedang Kehilangan Arah Hukum

Mahfud Md menyoroti kondisi hukum dan demokrasi di Indonesia saat mengisi Sekolah Hukum PDIP.