Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korlantas Sebut Pelat Nomor RF yang Masih Berkeliaran Palsu, Apa Ganti Kode Pelat RF?

image-gnews
Petugas mencetak pelat nomor putih di kantor Samsat Solo, Jawa Tengah, Rabu 31 Agutus 2022. Satlantas Polresta Solo mulai memberlakukan perubahan penggunaan pelat nomor warna hitam menjadi pelat nomor putih sesuai dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Petugas mencetak pelat nomor putih di kantor Samsat Solo, Jawa Tengah, Rabu 31 Agutus 2022. Satlantas Polresta Solo mulai memberlakukan perubahan penggunaan pelat nomor warna hitam menjadi pelat nomor putih sesuai dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) menyatakan bahwa pelat nomor RF sudah tidak berlaku sejak November 2023. Jika ada yang masih menggunakan plat tersebut, sudah dipastikan palsu sebagaiaman dijelaskan oleh Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunusnya.

“Banyak keluhan dari masyarakat masih menemukan RF sampai 2023-2024, saya tegaskan, bulan 11 (November) 2023 stop, tidak ada lagi yang pakai,” kata Brigadir Jenderal Polisi Yusri Yunusnya pada Kamis 21 Desember 2023 sebagaimana dikutip dari humas.polri.

Pelat nomor khusus ini hanya akan tetap digunakan secara terbatas, terutama untuk pejabat eselon I dan II dari kementerian atau lembaga, TNI, dan Polri.

Yusri menekankan bahwa Polda tidak diperbolehkan lagi menerbitkan pelat nomor khusus atau rahasia. Sebagai langkah sosialisasi, kepolisian akan memberikan informasi mengenai penghentian penggunaan pelat nomor RF.

Pelat nomor khusus ini akan diganti dengan pelat nomor Z yang diawali dengan angka 1. Namun, untuk mendapatkan pelat nomor khusus ini, akan ada mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh setiap kementerian atau lembaga, TNI, dan Polri.

Pengajuan pelat nomor khusus harus diajukan kepada Baintelkam Polri dengan salinan ke Propam Polri untuk pejabat Polri, POM TNI untuk pejabat TNI, dan inspektorat bagi pejabat di kementerian atau lembaga.

Langkah ini diambil untuk mempermudah Korlantas Polri dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan-kendaraan dengan pelat nomor khusus dan rahasia.

Yusri menegaskan bahwa pelat nomor rahasia lain, seperti QH, IR, dan BH, sudah tidak berlaku lagi. Pelat nomor rahasia ini akan diganti dengan huruf acak yang hanya diketahui oleh database Korlantas Polri dan kamera tilang elektronik.

"Nomor rahasia yang boleh itu intelijen, kalau di polisi itu reserse intel. Enggak ada yang tahu, cuma kamera ETLE dan database saya. Itu rahasia jadi polisi di jalan enggak tahu itu nomor rahasia atau bukan," jelas Yusri.

Tentang Pelat Nomor RF

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kode RF merupakan kependekan dari "reformasi". Pelat itu diperuntukkan khusus untuk kendaraan yang dimiliki oleh individu yang bekerja di instansi atau badan tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2012, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus diberikan kepada kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat TNI, Polri, dan instansi pemerintahan, serta diberikan kepada pejabat eselon I, eselon II, dan eselon III.

Berbagai jenis pelat nomor RF melambangkan kode instansi tertentu, termasuk RFS, RFO, RFQ, RFH, RFP, RFL, dan RFU.

  1. Kode pelat RFS

Pelat nomor Reformasi Sekretariat Negara (RFS) adalah TNKB khusus untuk kendaraan pejabat sipil negara yang menempati jabatan eselon 1, setingkat direktur jenderal di kementerian.

  1. Kode pelat RFO, RFH, dan RFQ

TNKB Khusus dengan akhiran huruf RFO, RFH, dan RFQ digunakan untuk kendaraan pejabat eselon 2 setingkat direktur di kementerian. Contohnya, kode RFH adalah kepanjangan dari Reformasi Hukum, dan kendaraan dengan kode ini digunakan oleh petinggi departemen pertahanan dan keamanan.

  1. Kode pelat RFP

TNKB Khusus Reformasi Polisi (RFP) adalah kode yang diperuntukkan untuk kendaraan yang digunakan oleh pejabat Polri.

  1. Kode pelat RFD, RFL, dan RFU

TNKB Khusus juga ditujukan untuk kendaraan yang digunakan oleh pejabat TNI, termasuk TNKB Khusus Reformasi Darat (RFD) untuk kendaraan pejabat TNI Angkatan Darat, TNKB Khusus Reformasi Laut (RFL) untuk kendaraan pejabat TNI Angkatan Laut, dan TNKB Khusus Reformasi Udara (RFU) untuk kendaraan pejabat TNI Angkatan Udara.

ANANDA BINTANG  I  DICKY KURNIAWAN  I  HENDRIK KHOIRUL MUHID

Pilihan Editor: Mulai Oktober 2023 Pelat RF Tak Berlaku, Apa Arti Pelat Nomor Tersebut? Ini Alasan Korlantas Polri Menghapusnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Revisi UU TNI, Panglima Minta Masyarakat Pahami Tugas Angkatan Bersenjata

7 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra (kanan) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas persetujuan penerimaan hibah Alpalhankan dari luar negeri. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Revisi UU TNI, Panglima Minta Masyarakat Pahami Tugas Angkatan Bersenjata

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto menanggapi banyaknya kritik terhadap wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut Agus, masyarakat harus memahami bahwa tugas angkatan bersenjata bukan hanya soal berperang.


Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

8 jam lalu

Ilustrasi tentara wanita TNI. TEMPO/Subekti
Kemenhan Usul Anggaran 2025 Rp 155 Triliun dan TNI Rp 101,3 Triliun

Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesai (TNI) mengikuti rapat bersama Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan. Para pimpinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), ikut hadir dalam rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan membahas anggaran yang detail peruntukannya bersifat rahasia.


Presiden Prancis Tangguhkan Reformasi Pemilu di Kaledonia Baru

9 jam lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Presiden Prancis Tangguhkan Reformasi Pemilu di Kaledonia Baru

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan menunda rencana reformasi pemilu di wilayah luar negerinya di Kaledonia Baru.


DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

12 jam lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : Runi/Man
DPR Rapat Tertutup dengan Kemenhan dan TNI, Bahas Anggaran hingga Alutsista

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pimipinan ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), juga ikut menghadiri rapat. Diskusi mereka berlangsung tertutup dengan alasan untuk merahasiakan bahasan tentang anggaran dan alat utama sistem senjata (alutsista).


Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

19 jam lalu

Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto (tengah) berbincang dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo (kiri) dan Kabiddokkes Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Syamsul Bahar (kedua kanan) saat meninjau pelaksanaan bakti kesehatan Polri Presisi untuk Negeri di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan 9 November 2023. Bakti kesehatan yang diikuti 1.500 orang tersebut sebagai bentuk dukungan Polri dalam membantu masyarakat kurang mampu di Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

Diketahui, pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Polri awalnya adalah sebesar Rp 104,67 triliun. Polri usul agar naik jadi Rp 165,98 triliun.


Kapuspen Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Pasal Karet di Revisi UU TNI

22 jam lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir Pasal Karet di Revisi UU TNI

Masyarakat diminta tak khawatir dengan revisi UU TNI. Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan alasannya.


Mabes TNI Klaim Kondisi Lapangan Membutuhkan Multifungsi TNI

1 hari lalu

Panglima TNI menyebut peran ganda TNI sebagai multifungsi militer, yang ternyata serupa dengan dwifungsi.
Mabes TNI Klaim Kondisi Lapangan Membutuhkan Multifungsi TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkhawatirkan pernyataan Panglima TNI soal multifungsi ABRI berpotensi menghidupkan kembali


Kementerian dan Lembaga Minta Tambahan Anggaran untuk Pindah ke IKN, Siapa Saja Mereka?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Kementerian dan Lembaga Minta Tambahan Anggaran untuk Pindah ke IKN, Siapa Saja Mereka?

Sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran untuk 2025, di antaranya untuk biaya pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Profil Condro Kirono, Jenderal Polri Sekaligus Anggota TKN Prabowo yang Jadi Komisaris Pertamina

1 hari lalu

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (tengah) diapit oleh para pejabat yang baru menandatangani SK penjunjukkan sebagai Komisaris dan Direksi PT Pertamina (Persero). Dari kiri-kanan: Budi Gunadi Sadikin, Emma Sri Martini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Komjen Pol Condro Kirono. Penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina sebelumnya diumumkan Menteri BUMN Erick Thohir pada Sabtu, 23 November 2019.Foto: Istimewa
Profil Condro Kirono, Jenderal Polri Sekaligus Anggota TKN Prabowo yang Jadi Komisaris Pertamina

Condro Kirono merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat terakhir sebagai Komisaris Jenderal.


Wacana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Ini 4 Prestasi Pasukan Garuda di Berbagai Wilayah Konflik

1 hari lalu

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menaiki kendaraan militer saat menemui ratusan personel infrantri Kontingen Garuda pasukan perdamaian PBB di Indonesian Batalyon atau Indobatt pada hari kedua kunjungannya ke Libanon, 26 Februari 2018.  Pada kunjungan pertama Menlu Retno Marsudi, mengawali kunjungan ke Libanon dengan mendatangi pasukan perdamaian PBB Angkatan Laut Kontingen Garuda di KRI Usman Harun di Port of Beirut. Foto: Kemenlu
Wacana Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Ini 4 Prestasi Pasukan Garuda di Berbagai Wilayah Konflik

Indonesia berpartisipasi aktif dalam aksi perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan Garuda sejak tahun 1957 dan mencetak prestasi.