Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Isi Garasi Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga yang Terjaring OTT KPK

image-gnews
Erik Adtrada Ritonga. Instagram
Erik Adtrada Ritonga. Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara. Salah satu pejabat yang terjaring OTT tersebut adalah Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga.

"Benar, salah satunya Bupati Labuhanbatu," kata Juru Bicara Penindakan dan Kepagawaian KPK Ali Fikri, dikutip dari Tempo.co hari ini, Jumat, 12 Januari 2024.

Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, OTT di Labuhanbatu ini dilakukan terhadap pejabat publik dengan dugaan penerimaan suap. Dalam OTT itu, KPK telah menangkap beberapa pihak, sejumlah orang, dan barang bukti lainnya.

"Kami masih terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman. Setelah selesai, selanjutnya kami informasikan," ujar Ghufron.

Terlepas dari OTT tersebut, Erik Adtrada Ritonga tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 15 miliar, tepatnya Rp 15.595.539.150. Harta tersebut terakhir kali dilaporkan untuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 21 Maret 2023.

Harta kekayaan Erik terdiri dari harta atas tanah dan bangunan senilai Rp 12,214 miliar, harta alat transportasi dan mesin Rp 600 juta, harta bergerak lainnya Rp 350,5 juta, serta kas dan setara kas Rp 2.431.039.150.

Dari total kekayaan tersebut, Politikus Partai NasDem itu tercatat memiliki lima kendaraan dengan nilai Rp 600 juta. Seluruh kendaraan tersebut adalah Mitsubishi Dump Truck dengan tahun yang berbeda.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berikut daftar kendaraan Erik Adtrada Ritonga:

1. Mitsubishi Dump Truck tahun 2001 senilai Rp 120 juta
2. Mitsubishi Dump Truck tahun 1998 senilai Rp 120 juta
3. Mitsubishi Dump Truck tahun 1999 senilai Rp 150 juta
4. Mitsubishi Dump Truck tahun 1998 senilai Rp 120 juta
5. Mitsubishi Dump Truck tahun 2006 senilai Rp 90 juta

Sempat Punya Pajero Sport dan Alphard

Pada LHKPN 29 Maret 2022, Erik Adtrada memiliki harta kekayaan lebih besar, yakni RP 17.078.534.996. Kemudian, harta atas alat transportasi dan mesinnya juga tercatat 1,970 miliar.

Tercatat ada delapan kendaraan yang dimiliki Erik, lima di antaranya adalah Mitsubishi Dump Truck yang ada di LHKPN terbarunya. Selain itu, ada tiga kendaraan lain yang tidak ada di LHKPN terbarunya, yakni Hino Dumpt Truck tahun 1997 senilai Rp 70 juta, Mitsubishi Pajero Sport tahun 2017 senilai Rp 450 juta, dan Toyota Alphard tahun 2017 senilai Rp 850 juta.

Pilihan Editor: Mercedes-Benz Sprinter, Mobil yang Setia Antar Anies ke Debat Capres

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Syahrul Yasin Limpo Rekening Gajinya Dibuka, Ini Alasan Hakim Pengadilan Tipikor Belum Kabulkan Permohonan

7 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Syahrul Yasin Limpo Rekening Gajinya Dibuka, Ini Alasan Hakim Pengadilan Tipikor Belum Kabulkan Permohonan

Kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo memastikan bahwa rekening tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara SYL yang saat ini disidangkan.


HP hingga Catatan Staf Hasto Disita KPK, Tim Hukum PDIP: Berisi Rahasia Partai

8 jam lalu

Tim hukum Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristyanto, Rony Talapessy dan tim mendatangi Komnas HAM di Menteng, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Kedatangan mereka melaporkan atas penyitaan ponsel milik Hasto yang dilakukan oleh penyidik KPK, sebelumnya Rony juga melaporkan ke Dewas KPK karena hal tersebut yang dinilai tidak benar, mengingat Hasto diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. TEMPO/ Febri Angga Palguna
HP hingga Catatan Staf Hasto Disita KPK, Tim Hukum PDIP: Berisi Rahasia Partai

Cerita kuasa hukum Kusnadi soal barang-barang yang disita KPK saat Hasto diperiksa.


Kata KPK soal Posisi Harun Masiku yang Diduga Disembunyikan Pihak Tertentu

8 jam lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
Kata KPK soal Posisi Harun Masiku yang Diduga Disembunyikan Pihak Tertentu

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan selama empat tahun ini penyidik terus memburu Harun Masiku hingga ke luar negeri.


10 Tersangka Korupsi Timah Masuk Tahap 2 Besok

8 jam lalu

Harli Siregar. Dok. Kejati Papua Barat
10 Tersangka Korupsi Timah Masuk Tahap 2 Besok

Kejaksaan Agung menyebut 10 tersangka kasus dugaan korupsi timah akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum besok.


Ketua Pansel dan Pimpinan KPK Bertemu Bahas Kriteria Pimpinan KPK Baru

8 jam lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
Ketua Pansel dan Pimpinan KPK Bertemu Bahas Kriteria Pimpinan KPK Baru

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan Ketua Panitian Seleksi Pimpinan KPK Yusuf Ateh


Staf Hasto Kristiyanto Ajukan Laporan ke Komnas HAM Soal Penyitaan Ponsel Oleh KPK

9 jam lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Staf Hasto Kristiyanto Ajukan Laporan ke Komnas HAM Soal Penyitaan Ponsel Oleh KPK

Staf Hasto Kristiyanto mengajukan laporan ke Komnas HAM soal penyitaan oleh KPK.


Sebut akan Tangkap Harun Masiku Seminggu Lagi, KPK: Kan Harapan

9 jam lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dan Nurul Ghufron mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam rapat tersebut, Nawawi Pomolango mengusulkan kenaikan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 117 miliar dari total pagu indikatif Rp 1,23 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sebut akan Tangkap Harun Masiku Seminggu Lagi, KPK: Kan Harapan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap Harun Masiku segera ditangkap.


Harun Masiku Sempat Bolak-Balik Jakarta-Singapura tapi Tak Pernah Tertangkap

9 jam lalu

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Januari 2020 lalu. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Tim gagal menangkap lantaran dia diduga ditahan oleh sejumlah anggota kepolisian. Terhitung sejak 30 Juli 2021 lalu, Harun kemudian menjadi buronan internasional. Tak tanggung-tanggung, Interpol bahkan telah menerbitkan red notice untuk Harun Masiku. Facebook
Harun Masiku Sempat Bolak-Balik Jakarta-Singapura tapi Tak Pernah Tertangkap

Harun Masiku jadi buron usai lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu, 8 Januari 2020.


Alexander Marwata Umumkan Keberadaan Harun Masiku Dianggap Menghalangi Penyelidikan

10 jam lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
Alexander Marwata Umumkan Keberadaan Harun Masiku Dianggap Menghalangi Penyelidikan

Eks penyidik KPK menilai langkah Alexander Marwata umumkan keberadaan Harun Masiku bukanlah hal yang lazim dalam proses penegakan hukum.


Soal Penyitaan HP Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kasus Harun Masiku, Ini Kata Ketua KPK

11 jam lalu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. TEMPO/Intan Setiawanty
Soal Penyitaan HP Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kasus Harun Masiku, Ini Kata Ketua KPK

Pimpinan KPK terus menginstruksikan penyidik untuk mencari keberadaan Harun Masiku.