Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut Wacanakan Kenaikkan Pajak Motor Bensin, Pengamat Bilang Begini

image-gnews
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan keterangan pers saat kegiatan media briefing di Nusa Dua, Badung, Jumat, 22 Desember 2023. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan keterangan pers saat kegiatan media briefing di Nusa Dua, Badung, Jumat, 22 Desember 2023. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengomentari soal wacana pemerintah menaikkan pajak motor bermesin bensin. Menurut Yannes ada dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut.

Dia menyebut, menaikkan pajak motor bensin memiliki beberapa sisi positif. Pertama, langkah ini dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dengan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, terutama di kota-kota besar.

Selain itu, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor, khususnya yang menggunakan bahan bakar fosil, dapat berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca dan membantu dalam upaya mengatasi perubahan iklim.

"Kebijakan ini juga dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk beralih ke transportasi umum, yang pada gilirannya dapat mendorong investasi dan pengembangan sistem transportasi umum yang lebih baik," kata Yannes saat dihubungi Tempo hari ini, Senin, 22 Januari 2024.

"Selain manfaat lingkungan, peningkatan pajak motor bensin juga dapat menghasilkan pendapatan tambahan untuk pemerintah, yang semoga benar-benar digunakan untuk investasi dalam infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik," ucapnya menambahkan. 

Kendati demikian, menaikkan pajak motor bensin juga dinilai dapat memberikan dampak yang memberatkan masyarakat, terkhusus kalangan menengah ke bawah yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk kehidupan sehari-harinya. Hal itu, kata dia, juga dapat meningkatkan biaya transportasi secara signifikan.

"Selain itu, di beberapa daerah, transportasi umum mungkin tidak sebaik di kota-kota besar seperti misalnya Jakarta, dan masyarakat bisa jadi memiliki keterbatasan akses ke alternatif transportasi yang layak," ujar Yannes.

"Bahayanya, kenaikan pajak selalu berpotensi memicu resistensi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama jika mereka merasa bahwa langkah ini tidak diimbangi dengan peningkatan layanan transportasi umum yang memadai. Di samping itu, bisa jadi membuat potensi baru inflasi jika tidak diterapkan secara bijak," kata Yannes memungkasi.

Belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana untuk menaikkan pajak motor konvensional. Pajak ini nantinya akan dialokasikan untuk transportasi publik.

"Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional, sehingga nantinya itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat," kata Luhut dalam video sambutannya dalam acara Grand Launching BYD di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Luhut menilai kebijakan menaikkan pajak motor bensin dapat mendukung upaya mengurangi polusi udara. Dia mengatakan bahwa kebijakan ini akan diajukan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Masih Sebatas Wacana

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah menaikkan pajak motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Dia mengatakan bahwa itu hanya salah satu wacana dalam rapat koordinasi lintas kementerian atau lembaga untuk perbaikan kualitas udara di Jabodetabek.

"Pak Menko (Luhut) kemarin bukan bicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangakaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam rakor lintasan K/L beberapa hari lalu," kata Jodi, dikutip dari Antara.

Kenaikkan pajak motor bensin bertujuan agar mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong untuk menggunakan transportasi publik. Dalam rakor tersebut juga dibahas soal diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

"Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yang akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati-hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," ujarnya.

Pilihan Editor: Produsen EV Mulai Beralih ke Baterai LFP, Bagaimana Nasib Cadangan Nikel Indonesia?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PT Vale Indonesia Rombak Manajemen, Anak Buah Luhut jadi Presiden Komisaris

2 hari lalu

Rachmat Kaimuddin. Instagram/mrachmatk
PT Vale Indonesia Rombak Manajemen, Anak Buah Luhut jadi Presiden Komisaris

Anak buah Menko Kemaritiman dan Investasi, Muhammad Rachmat Kaimuddin, didapuk menjadi Presiden Komisaris PT Vale Indonesia Tbk.


Fraksi PKS Menolak Pembagian Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan: Melanggar Undang-undang

2 hari lalu

Jokowi Izinkan Ormas Agama Kelola Tambang
Fraksi PKS Menolak Pembagian Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan: Melanggar Undang-undang

Anggota Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menolak pembagian izin tambang untuk Ormas keagamaan karena melanggar undang-undang


Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

3 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. FOTO/REUTERS/Darren Whiteside dan TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat beda pendapat dengan Bahlil terkait bagi-bagi izin tambang Ormas


HIPMI Akan Usul ke Jokowi Tetapkan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni 2024, Ini Alasannya

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin, 20 Februari 2023. Sebanyak 239 pengusaha muda dilantik menjadi pengurus pusat HIPMI masa bakti 2022-2025. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
HIPMI Akan Usul ke Jokowi Tetapkan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni 2024, Ini Alasannya

Ketua HIPMI Akbar Himawan Buchari menyatakan pihaknya akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mencanangkan Hari Kewirausahaan Nasional.


Luhut Minta Pemberian IUP ke Ormas Diawasi, Bahlil: Tak Ada yang Aneh-aneh

4 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. FOTO/REUTERS/Darren Whiteside dan TEMPO/ Febri Angga Palguna
Luhut Minta Pemberian IUP ke Ormas Diawasi, Bahlil: Tak Ada yang Aneh-aneh

Bahlil Lahadalia merespons permintaan Luhut supaya penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan diawasi.


2.086 Hektare Lahan Belum Dibebaskan untuk IKN, Menteri AHY: Jangan Dihantam Kromo

5 hari lalu

Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY melaporkan 100 hari kerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan laporannya di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
2.086 Hektare Lahan Belum Dibebaskan untuk IKN, Menteri AHY: Jangan Dihantam Kromo

AHY meminta agar pembebasan lahan dengan luas lebih dari dua ribu hektare di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara diselesaikan dengan baik.


Ormas Keagamaan Dikhawatirkan Tak Mampu Kelola Tambang, Bahlil: Freeport Aja Ada Kontraktornya

5 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat merespon soal namanya muncul sebagai kandidat Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Ormas Keagamaan Dikhawatirkan Tak Mampu Kelola Tambang, Bahlil: Freeport Aja Ada Kontraktornya

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan soal pemberian IUP ke ormas keagamaan yang belakangan ini ramai dipersoalkan masyarakat.


Deretan Klaim Para Pejabat soal IKN Akan Berjalan Mulus Usai Ditinggal Kepala Otorita

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Deretan Klaim Para Pejabat soal IKN Akan Berjalan Mulus Usai Ditinggal Kepala Otorita

Mundurnya Bambang dan Dhony menjelang upacara HUT ke-79 RI di IKN Nusantara menuai respons dari publik. Simak deretan pernyataan pejabat berikut ini.


Luhut Sebut Pemberian IUP kepada Ormas Keagamaan bukan Kebijakan Politik

6 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Luhut Sebut Pemberian IUP kepada Ormas Keagamaan bukan Kebijakan Politik

Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan pandangannya terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan


Terpopuler Bisnis: Respons BSI soal PP Muhammadiyah Akan Tarik Dananya, Heboh Kasus 109 Ton Emas Antam

6 hari lalu

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa (24/8/2021).(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.)
Terpopuler Bisnis: Respons BSI soal PP Muhammadiyah Akan Tarik Dananya, Heboh Kasus 109 Ton Emas Antam

BSI terus berkomitmen untuk menjadi lembaga perbankan yang melayani segala lini masyarakat, baik institusi maupun perorangan.