TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo memberikan tanggapannya terkait insentif bagi mobil hybrid. Dia menilai bahwa insentif tersebut masih belum dibutuhkan.
"Belum perlu," kata Ganjar saat mengunjungi pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis, 22 Februari 2024.
Menurut Ganjar, insentif tersebut tidak tepat sasaran karena dinikmati mereka yang mampu secara ekonomi. Meski demikian, Ganjar mendukung insentif mobil elektrifikasi jika tujuannya adalah untuk mempercepat era elektrifikasi. Namun Ganjar mengatakan bahwa insentif harus ada batasan waktunya.
"Kalau itu mendorong industri ini berkembang boleh-boleh saja, tinggal kita batasi berapa lama waktu yang diperlukan, kalau tidak, maka transisinya tidak mungkin," tutur dia.
"Transformasi yang diperlukan perlu insentif. Yang menikmati memang relatif orang-orang yang relatif mampu, kalau spiritnya itu transisi, itu baik. Jadi itu salah satu pilihan."
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan pernyataan yang senada. Menurut dia, insentif mobil hybrid ini tidak terlalu penting dan belum mendesak untuk diberikan ketimbang insentif mobil listrik.
"Menurut saya tidak terlalu penting, karena masih pakai bensin," kata Moeldoko saat mengunjungi pameran Indonesia International Motor Show 2024, dikutip dari situs berita Antara.
Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah lebih mengarah untuk memberikan insentif bagi kendaraan listrik murni. Sebab, dia menilai mobil listrik ini dapat membantu negara untuk mencapai target nol emisi pada tahun 2060.
Tidak hanya itu, Moeldoko yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) ini juga menilai bahwa kendaraan listrik murni dapat mengurangi beban pemerintah dalam impor bahan bakar minyak (BBM).
"Lebih baik (beri insentif) di kendaraan listrik, karena dampaknya nyata. Kendaraan listrik itu ada dua dampak positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara, yang pertama masalah lingkungan, yang kedua masalah besaran impor BBM kita itu sangat-sangat besar," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah mengkaji rencana pemberian insentif untuk mobil hibrida, yang mencakup pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).
"Kami sedang kaji. Hitung-hitungan ada tapi kami musti rapatin dulu," ujar Airlangga di Jakarta beberapa waktu lalu.
Pilihan Editor: Suzuki Beri Klarifikasi Harga Jimny 5 Pintu Jadi Gorengan Oknum Sales di IIMS 2024
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto
