TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan Industri Kecil-Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Indonesia meminta Kementerian Perindustrian melibatkan 122 perusahaan kecil anggotanya dalam peta jalan mobil listrik. Kepastian tersebut dibutuhkan di tengah merebaknya kabar bahwa program mobil listrik akan mematikan industri pendukung otomotif nasional.

Ketua Dewan Pengawas PIKKO Indonesia Wan Fauzi mengatakan, selama ini, anggota PIKKO memasok sekitar 30 persen kebutuhan komponen agen pemegang merek (APM). Sedangkan 70 persen selebihnya sudah dipasok dari vendor-vendor yang selama ini memiliki kontrak dengan APM.

Baca: Mobil Listrik Bisa Memacu Pertumbuhan Industri Komponen

"UKM (usaha kecil dan menengah) seperti kami ini hanya memasok 30 persen dari kebutuhan industri otomotif nasional. Kami, harapannya, ingin menjadi pemasok Tier 1 dari APM tersebut," kata Wan Fauzi dalam focus group discussion bertajuk "Senjakala Industri Komponen Otomotif dalam Menghadapi Era Mobil Listrik di Indonesia" di The Hook, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018.

Menurutnya, kepastian kontrak pasok tersebut akan menjamin investasi yang dikeluarkan anggota PIKKO untuk mesin produksi komponen baru.

"Kami kan hanya membuat komponen yang dipesan oleh APM. Karena, mobil listrik ini berbeda kebutuhan komponennya dengan mobil konvensional. Tadinya butuh komponen untuk dudukan mesin, lalu diganti untuk dudukan baterai," ujarnya.

Baca: Pabrik Mobil di Indonesia Punya Kapasitas Produksi 2,25 Juta Unit

Hingga saat ini, Wan Fauzi mengaku PIKKO belum diundang Kementerian Perindustrian untuk membahas masalah tersebut. Selain itu, APM belum mengkomunikasikan rencana kebutuhan komponen mobil listrik yang akan mereka produksi.

"Kami butuh kepastian anggota PIKKO dilibatkan oleh Kemenperin untuk komponen. Karena, kalau kebutuhan dari APM-nya berubah, kan kita harus investasi. Nah, investasi ini bagaimana kami bisa mendapat insentif," ucapnya.

Ia menambahkan, industri kecil pembuat komponen otomotif di Indonesia sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri. Menurutnya, sekitar 80 persen bahan baku komponen masih diimpor karena tidak tersedia di dalam negeri.

"Kalau impor, tentu tidak dalam jumlah kecil, artinya harus dalam kuantitas yang banyak. Nah, spec (spesifikasi) yang dikeluarkan APM untuk komponennya tersebut tidak dijual di lokal. Jadi kami juga perlu bantuan dari pemerintah," tuturnya.

Baca: Ini Penyebab Regulasi Soal Mobil Listrik Belum Tuntas

Wan Fauzi mencontohkan, insentif yang dibutuhkan salah satunya dalam bentuk keringanan bunga kredit perbankan. Menurutnya, pelaku industri komponen otomotif di Malaysia bisa memperoleh bunga bank hanya 5-6 persen untuk modal membeli bahan baku. Sedangkan perbankan nasional masih memungut bunga 12 persen, yang makin memberatkan kegiatan produksi komponen dalam negeri.

"Kami bisa dapat margin 3-5 persen dari kegiatan bisnis ini saja sudah untung. Kalau nantinya malah tidak dilibatkan dalam mobil listrik ini, saya khawatir anggota PIKKO akan banyak yang beralih membuat komponen industri lain," katanya.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika memastikan keputusan pemerintah untuk memulai produksi mobil listrik di dalam negeri tidak akan mematikan industri pendukung otomotif.

Menurutnya, proyek mobil listrik justru menjadi peluang, yang seharusnya bisa dimanfaatkan PIKKO dan semua perusahaan kecil yang bernaung di bawahnya. Putu mencatat, untuk mobil plug-in hybrid, yang pertama kali akan digenjot produksinya di Indonesia, justru membutuhkan komponen yang lebih banyak dibanding mobil konvensional.

"Kalau untuk full mobil listrik memang komponennya hanya sekitar 20-an ribu per satu unit. Sementara dalam peta jalan mobil listrik kan pemerintah menerapkannya bertahap, mulai dari plug-in hybrid dulu butuh 37 ribu komponen. Jadi kekhawatiran reduksi kebutuhan komponen belum ada," ujarnya.