TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) RI dalam sesi tanya jawab di situs resminya pada Jumat, 15 September 2023, mengungkapkan soal hukum parkir mobil di jalan depan rumah secara sembarangan. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa parkir sembarangan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya hukumnya adalah haram.

Berdasarkan penjelasan Kemenag yang mengutip Syekh Zakariya al Anshori dalam kitab Manhaj Thullab, bahwa jalanan umum tidak boleh dijadikan sesuatu (termasuk parkir) yang bisa mengganggu pengguna jalan raya. Hal itu dikarenakan akan mempersulit pengguna jalan raya yang mengaksesnya.

Oleh sebab itu, dalam memarkirkan mobil di bahu jalan atau halaman rumah tetangga, sebaiknya mendapatkan izin dari orang yang punya lahan tersebut.

Kutipan yang diambil dari Syekh Zakariya adalah ”Jalanan umum tidak boleh dimanfaatkan untuk dibangun sebuah gedung, atau tanaman. Demikian pula dilarang menggunakannya (dengan model apapun), ketika bisa mengganggu para pengguna jalan. (Syekh Zakariyya Al-Anshary, Manhaj al-Thullab, Juz 3 Halaman 359)."

Kesimpulannya, Kemenag mengatakan bahwa hukum mermarkir mobil di jalan depan rumah yang dapat mengganggu pengguna jalan, maka hukumnya adalah haram. Pemilik mobil setidaknya harus memperhatikan kenyamanan publik dan ketika parkir setidaknya harus di lahan sendiri.

Kemenag juga mengungkapkan larangan parkir sembarangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa memarkir mobil di depan rumah yang bisa mengganggu pengguna jalan hukumnya dilarang, terlebih jika sudah ada larangan tegas terkait larangan parkir mobil di jalan umum.

Pada Pasal 38 PP Nomor 34 tersebut, dikatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Selain itu, larangan parkir sembarangan juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Dalam Pasal 104 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.

Kemudian di ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan di ruang milik jalan. Lalu di ayat 3, setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.

Adapun sanksi bagi pelaku parkir sembarangan ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ), dengan besaran denda maksimal Rp 500 ribu. Denda ini diberikan oleh kepolisian dengan menerapkan penilangan slip biru, sehingga pelanggar harus membayarkan dendanya melalui Bank BRI.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga akan melakukan penderekan bagi kendaraan yang parkir di badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas, dengan biaya penderekan menjadi tanggung jawab pelanggar. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, biaya penderekan dan penyimpanan kendaraan ini dikenakan sebesar Rp 500 ribu per hari dan per kendaraan.

Pilihan Editor: Lokasi Parkir dengan Tarif Tertinggi untuk Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi di Jakarta

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto