Revisi Perpajakan Sedan Tak Masuk Mobil Mewah Tuntas Maret 2018

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan pernyataan perihal kemungkinan dirinya akan rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Golkar (Istman /Tempo)

    Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan pernyataan perihal kemungkinan dirinya akan rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Golkar (Istman /Tempo)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian menjanjikan revisi perpajakan industri otomotif yang kini sedang digodok akan rampung pada kuartal I tahun ini, atau Maret 2018. Hal ini terkait sedan akan dimasukkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

    "Mungkin kuartal I ini bisa diselesaikan. Draftnya sudah dikirim dari tahun kemarin," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangan resmi, Minggu 11 Februari 2018.

    Baca: Mobil Sedan Tak Lagi Dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah

    Sebelumnya, Kemenperin telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai revisi perpajakan agar sedan tidak dimasukkan lagi ke dalam kategori kendaraan mewah.

    "Kami ingin revisi struktur perpajakan industri otomotif, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kami berharap untuk sedan tidak lagi jadi barang mewah," ucapnya.

    Menurutnya, jika tarif PPnBM sedan bisa diturunkan dan setara dengan produk mobil jenis lain, harga jualnya akan lebih terjangkau untuk pasar Indonesia.

    Selain itu, produsen otomotif nasional akan semakin banyak memproduksi jenis sedan untuk kebutuhan pasar ekspor. "Salah satu sasarannya adalah Australia, karena pabrik mobilnya di sana sudah banyak tutup. Nah, ini kesempatan yang bagus bagi Indonesia untuk masuk di pasar Australia," paparnya.

    Baca: Aston Martin Bekas Mobil Balap 1961 Laku Hampir Rp 282 Miliar

    Hal tersebut dilakukan guna memperbaiki sejumlah regulasi untuk semakin menggenjot ekspor otomotif Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.