Harga Mobil Listrik Akan Lebih Mahal dari Hybrid, Ini Alasannya

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mobil listrik Garuda UNY, karya mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, di Yogyakartra, Senin, 24 Juni 2019. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    Mobil listrik Garuda UNY, karya mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, di Yogyakartra, Senin, 24 Juni 2019. TEMPO/Pribadi Wicaksono

    TEMPO.CO, Jakarta - Meski dengan aturan baru, harga mobil listrik yang mengandalkan baterai kemungkinan tetap lebih mahal dibandingkan model hibrida. Adapun harmonisasi PPnBM membantu membuat harga mobil listrik lebih terjangkau karena harga baterai masih mahal.

    Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto mengatakan, pembahasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sudah selesai dibahas antara kementerian dan lembaga.

    "Kalau di kami sih sudah final, ada beberapa masukan, proposalkan dari Kementerian Perindustrian bagaimana kami mendorong progam low carbon emission vehicle [LCEV]," ujarnya di Jakarta, Senin 5 Agustus 2019.

    Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan harmonisasi PPnBM. Merujuk usulan PPnBM pemerintah di DPR, tidak ada lagi kategori sedan atau Sport Utility Vehicle (SUV) dan lainnya.

    Kementerian Perindustrian dalam peta jalan industri otomotif juga mendorong program LCEV alias program kendaraan rendah emisi. Program itu menjadi salah satu yang diatur dalam peraturan menteri terkait harmonisasi PPnBM.

    Harjanto menjelaskan, untuk mobil listrik baterai harga akan lebih mahal karena terutama harga baterai. Semakin besar baterai, semakin mahal juga harga kendaraan.

    "Ya kalau semakin besar baterainya semakin mahal," katanya.

    Kementerian Perindustrian mendefenisikan mobil listrik tidak hanya battery electric vehicle/BEV, melainkan juga hibrida (hybrid electric vehicle/HEV), hibrida colokan (plug-in hybrid electric vehicle/PHEV) serta full cell.

    Harjanto mengatakan, PPnBM baru jika diterbitkan sekarang, akan berlaku 2 tahun ke depan. Sanksi dan penghargaan akan diberikan 2 tahun kemudian, sedangkan pada periode transisi itu industri diharapkan sudah siap untuk membangun fasilitas produksi yang sesuai dengan LCEV.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.