Mobil Tua di Atas 10 Tahun Dilarang di Jakarta, Ini Kata Pengamat

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan mobil klasik tersusun di pameran Otoblitz Classic di Balai Kartini, Jakarta. Pameran yang mengusung Tema share The Classic Spirit dengan menampilkan bebagai jenis kendaraan mobil tua yang melibatkan PPMKI (perhimpunan Penggemar Mobil Tua), IMI (ikatan motor Indonesia) dan pabrikan ATPM berlangsung 23 Desember hingga 26 Desember 2010. TEMPO/Dasril Roszandi

    Ratusan mobil klasik tersusun di pameran Otoblitz Classic di Balai Kartini, Jakarta. Pameran yang mengusung Tema share The Classic Spirit dengan menampilkan bebagai jenis kendaraan mobil tua yang melibatkan PPMKI (perhimpunan Penggemar Mobil Tua), IMI (ikatan motor Indonesia) dan pabrikan ATPM berlangsung 23 Desember hingga 26 Desember 2010. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta akan memberlakukan aturan mobil tua berumur di atas 10 tahun dilarang beroperasi mulai 2025. Ketentuan itu tertuang dalam instruksi Gubernur Anies Baswedan nomor 66/2019.

    "Memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai
    pada tahun 2019 dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi
    berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang dapat beroperasi di wilayah
    DKI Jakarta pada tahun 2025," demikian tertulis dan instruksi gubernur, yang ditandatangi Anis Baswedan pada 1 Agustus 2019.

    Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai larangan bagi mobil-mobil pribadi berusia l10 tahun di Jakarta yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menjadi masalah jika dampak yang ditimbulkan hanya bersifat parsial.

    "Kami apresiasi ada instruksi gubernur itu. Namun tentunya kita harus berpikir lebih besar lagi bukan hanya soal polusi, tapi bagaimana kebijakan bisa membuat polusi udara turun, kemacetan berkurang, mobil bisa lancar, hemat bahan bakar, dan warganya bisa lebih sehat. Kalau dampaknya hanya parsial malah menjadi masalah," ujar Djoko saat dihubungi Antara di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2019.

    Djoko menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melihat akar masalahnya yakni masyarakat tidak mau menggunakan angkutan umum karena jumlahnya kurang.

    Kurang dalam arti jangan hanya bicara untuk Jakarta saja, tapi juga untuk wilayah lebih luas yakni Jabodetabek karena orang-orang yang bekerja di Jakarta itu merupakan masyarakat Jabodetabek, kata Djoko.

    "Bagaimana kita membuat angkutan publik se-Jabodetabek bagus, sama dengan angkutan publik yang ada di Jakarta. Dengan demikian masyarakat yang bermukim di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi kalau mau ke Jakarta menggunakan transportasi publik, bukan kendaraan pribadi," kata Djoko.

    Berita lain terkait larangan mobil tua beroperasi di Jakarta, bisa Anda simak di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.