TEMPO.CO, Jakarta - Dengan disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Dengan regulasi tersebut secara tidak langsung mewajibkan para produsen untuk menyiapkan produk lisrtiknya.
Namun bukan hanya para produsen, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, saat memberikan sambutan dalam pembukaan Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019 di Balai Kartini, Jakarta, bahwa para pejabat negara juga akan segera diwajibkan menggunakan kendaraan listrik.
Hal tersebut kata Luhut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo sebelum Perpres mobil listrik diterbitkan.
"Pak Menristek bilang, Pak Luhut kalau sudah bisa nanti menteri pada waktunya atau apa pakai motor listrik atau mobil listrik. Saya bilang, saya sudah sampaikan kepada pak Presiden 6 bulan lalu," ujarnya Rabu 4 September 2019.
Namun tentu hal tersebut menunggu kesiapan kendaraan listriknya. Ditargetkan paling cepat 2022 para menteri wajib pakai kendaraan listrik, baik itu roda dua maupun roda empat.
"Kalau ini sudah matang, mungkin 2021-2022 itu semua pengadaan barang yang untuk sepeda motor dan mobil, kalau daerahnya sudah siap, kita wajibkan (para menteri) menggunakan motor dan mobil listrik," tutur Luhut.
Hal tersebut ditegaskan Luhut bukan sekedar wacana. Karena Pemerintah sudah membicarakan terkait penggunaan kendaraan listrik untuk para menteri, yang dihadiri oleh instansi pemerintah terkait.
"Kemarin sudah rapat, dari kepolisian sudah hadir, semua kementerian hadir, kami sepakat bahwa kami akan dorong ini (wajib menggunakan kendaraan listrik)," ujarnya.
