Menhub Sebut Ibukota Baru Hanya Akan Beroperasi Mobil Listrik

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Peruhubungan Budi Karya menjajal taksi listrik Grab menggunakan unit dari Hyudai Ioniq di Bandara Soekarno-Hattta Senin 27 Januari 2020. TEMPO/Wira Utama

    Menteri Peruhubungan Budi Karya menjajal taksi listrik Grab menggunakan unit dari Hyudai Ioniq di Bandara Soekarno-Hattta Senin 27 Januari 2020. TEMPO/Wira Utama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, bahwa salah satu visi Presiden Joko Widodo di Ibukota baru adalah memastikan semua kendaraan yang lalu-lalang hanya berjenis mobil listrik dan otonom.

    "Presiden selalu mengatakan, kalau yang namanya kendaraan listrik adalah suatu keniscayaan. Bahkan untuk ibukota negara baru nantinya, semua kendaraan harus berupa electric vehicle and autonomous,"ujar Budi disambut tepuk tangan tamu acara peluncuran Taksi Listrik dari Grab Indonesia, di Hall Kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno - Hatta, Senin 27 Januari 2020.

    Untuk itu, Budi berharap masyarakat mulai membiasakan diri menggunakan kendaraan elektrik. Sekalipun diakui juga olehnya bahwa harga mobil bertenaga listrik relatif lebih mahal ketimbang kendaraan dengan mesin konvensional.

    "Memang ada dilema karena dalam jangka panjang, harga sedikit mahal. Tapi harus dipasarkan sehingga harga tahap awal bisa mengintensifkan populasi EV," ujarnya.

    Sebagai solusi mengatasi harga yang cenderung tidak ramah bagi kantong masyarakat Indonesia, Budi berharap kedepannya akan hadir berbagai skema kebijakan yang mampu menarik konsumen. Misalnya saja mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi baterai-baterai sebagai komponen utama kendaraan listrik.

    Kemudian kata dia, mendukung upaya PLN untuk terus menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Lalu aadanya pemberian insentif pajak kepada pengguna kendaraan listrik.

    "Kemenhub juga akan memberikan insentif uji tipe,"kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka Boleh Tetap Bekerja Saat DKI Jakarta Berstatus PSBB

    PSBB di Jakarta dilaksanakan selama empatbelas hari dan dapat diperpanjang. Meski demikian, ada juga beberapa bidang yang mendapat pengecualian.