Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dapat Keringanan Bea Masuk, Harga Mobil AMMDes Akan Turun?

Reporter

image-gnews
Modifikasi AMMDes mejeng dalam gelaran Indonesia Modification Expo (IMX) 2018 pada Sabtu, 17 November 2018 di Balai Kartini, Jakarta. TEMPO/Wisnu Andebar
Modifikasi AMMDes mejeng dalam gelaran Indonesia Modification Expo (IMX) 2018 pada Sabtu, 17 November 2018 di Balai Kartini, Jakarta. TEMPO/Wisnu Andebar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menanggung sebagian bea masuk untuk industri kendaraan bermotor, temasuk alat mekanis multiguna perdesaan atau Ammdes disambut positif PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (KMWI).

 

Langkah pemerintah untuk menambah anggaran itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 12/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020.

Dalam beleid tersebut, anggaran untuk sektor pembuatan komponen kendaraan bermotor, termasuk Ammdes, meningkat menjadi Rp131,32 miliar dari anggaran tahun sebelumnya yakni Rp101 miliar.

Upaya pemerintah itu disambut positif oleh KMWI, anak perusahaan PT Astra Otoparts Tbk (AUTO), selaku produsen Ammdes yang pada tahun lalu menggelontorkan dana investasi sebesar Rp200 miliar.

"Dengan adanya insentif tersebut, pasti akan sangat banyak membantu kami sebagai pelaku industri untuk mengimprovisasi production cost kami," kata Presiden Direktur KMWI Reza Treistanto, saat dihubungi Bisnis, Kamis 27 Februari 2020.

Kendati demikian, Reza tidak buru-buru mengatakan bahwa akan ada penyesuaian harga terhadap Ammdes. Menurutnya, penyesuaian harga tidak selalu dipengaruhi oleh insentif tetapi juga oleh banyak faktor. Saat ini harga Ammdes di kisaran Rp 70 jutaan.

Dia berharap, kehadiran insentif itu mampu menggenjot produksi Ammdes sehingga dapat diterima secara luas oleh masyarakat pedesaan. Ammdes saat ini diproduksi di pabrik KMWI di Citeureup dengan kapasitas terpasang mencapai 3.000 unit per tahun.

"Saat ini produksi mencapai 3.000 unit dan siap diperbesar apabila permintaannya telah melebihi kapasitas terpasang," tuturnya.

Kehadiran Ammdes bertujuan membantu aktivitas yang berkaitan dengan perekonomian desa. Kendaraan ini diklaim mengandung 70 persen komponen lokal dan sekitar 184 komponennya diproduksi industri kecil menengah.

“Ammdes merupakan alat mekanis yang dapat diterapkan dengan beragam aplikasi sesuai dengan kebutuhan di desa,” ujar Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Putu Juli Ardika.

BISNIS

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Bakal Naikkan Insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Sediakan Dana Rp1,2 Triliun

8 hari lalu

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berbeda dengan Jaminan Hari Tua (JHT).
Pemerintah Bakal Naikkan Insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Sediakan Dana Rp1,2 Triliun

Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menaikkan insentif program JKP, disesuaikan dengan insentif program Kartu Prakerja.


Kelas Menengah Terancam Miskin, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

9 hari lalu

Ekonom Minta Pemerintahan Prabowo Tunda Kebijakan yang Bebani Kelas Menengah
Kelas Menengah Terancam Miskin, Apa yang Dilakukan Pemerintah?

Jutaan orang yang masuk kelompok kelas menengah terancam miskin. Lantas apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya?


Dua Janji Rano Karno saat Temui Forum Purna-Pejabat Pemprov Jakarta

15 hari lalu

Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, menggelar blusukan pada hari pertama kampanye di Waduk Brigif, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu, 25 September 2024. Dok. Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno
Dua Janji Rano Karno saat Temui Forum Purna-Pejabat Pemprov Jakarta

Rano Karno menjanjikan sejumlah hal saat menemui Forum Purna-Pejabat Pemprov Jakarta


Mas Dhito Naikkan Insentif Juru Parkir Se-Kabupaten Kediri Menjadi Rp1 Juta di 2025

34 hari lalu

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (kedua kiri ) dalam kegiatan pembinaan Juru Parkir (Jukir) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Sabtu, 7 September 2024. Dok. Pemkab Kediri
Mas Dhito Naikkan Insentif Juru Parkir Se-Kabupaten Kediri Menjadi Rp1 Juta di 2025

Kenaikan insentif ini dilakukan untuk memberikan motivasi bagi jukir untuk menertibkan kondisi parkir kendaraan bermotor.


Jokowi Perpanjang Insentif PPN Perumahan, Pengamat: Dampaknya Tidak Signifikan

45 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno sebelum dimulainya rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024. Rapat Terbatas terkait Penanganan Mpox dan Persiapan Penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali. TEMPO/Subekti.
Jokowi Perpanjang Insentif PPN Perumahan, Pengamat: Dampaknya Tidak Signifikan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi setuju perpanjangan insentif PPN perumahan. Pengamat menilai dampaknya tidak signifikan meningkatkan daya beli.


Jokowi Naikkan Insentif Pegawai KPU Sampai 50 Persen, Berikut Bunyi Pasal dan Besaran Insentifnya

50 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Jokowi Naikkan Insentif Pegawai KPU Sampai 50 Persen, Berikut Bunyi Pasal dan Besaran Insentifnya

Jokowi menaikkan insentif pegawai KPU yang dianggap sukses menyelenggarakan Pemilu 2024. Besaran insentif diatur dalam aturan hukum, begini bunyinya.


Terkini: Lion Air Group Sebar 50 Tiket Gratis Setiap Hari; Profil Suswono, Menteri Pertanian Era SBY yang Dampingi Ridwan Kamil

52 hari lalu

Ilustrasi Lion Air Group. Foto: @lionairgroup
Terkini: Lion Air Group Sebar 50 Tiket Gratis Setiap Hari; Profil Suswono, Menteri Pertanian Era SBY yang Dampingi Ridwan Kamil

Maskapai penerbangan Lion Air Group menebar promo dengan memberikan 50 tiket secara cuma-cuma alias gratis setiap harinya.


Tenaga Kerja Asing Diizinkan Kerja di IKN 10 Tahun, Pengamat: Harus Dibatasi, Terlalu Lama

53 hari lalu

Pekerja menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 15 Februari 2024. Pembangunan PLTS tersebut untuk fase pertama sebesar 10 megawatt (MW) dari total kapasitas 50 MW yang akan menyuplai energi terbarukan untuk IKN dan akan beroperasi pada 29 Pebruari 2024. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Tenaga Kerja Asing Diizinkan Kerja di IKN 10 Tahun, Pengamat: Harus Dibatasi, Terlalu Lama

Perizinan pekerja asing bisa bekerja di IKN selama 10 tahun dinilai terlalu lama dan bisa merugikan tenaga kerja lokal.


RAPBN 2025, Jokowi Sebut Belanja Negara Tahun Depan Direncanakan sebesar Rp 3.613,1 Triliun

56 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato terkait Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
RAPBN 2025, Jokowi Sebut Belanja Negara Tahun Depan Direncanakan sebesar Rp 3.613,1 Triliun

Presiden Jokowi mengatakan belanja negara tahun depan direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun.


Pengamat: Janji Insentif Ratusan Juta ke ASN Bukti IKN Tak Menarik Dihuni

11 Agustus 2024

Potret fasilitas rumah dinas Aparatur Sipil Negara Pertahanan Keamanan atau ASN Hankam di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin, 6 Mei 2024. Presiden Jokowi sempat menargetkan perpindahan aparatur sipil negara (ASN) Pertanahanan dan Keamanan (Hankam) ke Ibu Kota Negara (IKN) dimulai pada Juli 2024. TEMPO/Riri Rahayu.
Pengamat: Janji Insentif Ratusan Juta ke ASN Bukti IKN Tak Menarik Dihuni

Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menyebut penambanhan insentif bagi ASN yang bersedia pindah ke IKN menambah gemuk beban anggaran