Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Larangan Mudik, Pengusaha Bus Minta Pengawasan Diperketat

Reporter

image-gnews
Calon penumpang bersiap menaiki bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Ahad, 29 Maret 2020. Kementerian Perhubungan mengimbau agar warga membatalkan niatnya pulang kampung, untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Calon penumpang bersiap menaiki bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Ahad, 29 Maret 2020. Kementerian Perhubungan mengimbau agar warga membatalkan niatnya pulang kampung, untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Simpang siur kabar soal larangan mudik akhirnya terjawab, Presiden Joko Widodo resmi melarang masyarakat untuk pulang kampung atau mudik pada musim lebaran tahun ini. Kebijakan ini akan berdampak ke sejumlah sektor bisnis, termasuk perusahaan angkutan umum, seperti Bus Antar Kota Antar Provinsi atau Bus AKAP.

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, mengatakan bahwa pemerintah terkesan memberikan arahan ke masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan umum atau moda transportasi yang jelas. Sementara di lapangan, tidak ada pengawasan untuk kendaraan biasa yang ia tengarai berkedok mobil pribadi.

"Pengawasan di lapangan tidak ketat," ujar Sani saat dihubungi Tempo, Selasa, 21 April 2020.

Situasi ini membuat perusahaan otobus makin terhimpit. Apalagi sebelumnya ada pembatasan angkutan penumpang bus menjadi 50 persen dari total kursi, plus tarif yang naik.

"Anehnya pemerintah tidak bisa melakukan pengawasan tegas di lapangan. Justru yang terjadi, orang beralih ke angkutan ilegal seperti MPV yang menjadi angkutan umum," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertanyaannya, kata dia, apakah pemerintah berani melakukan pengawasan tegas. Sehingga kebijakan itu agar bisa berlaku merata. "Sikap kami bisa saja akan pragmatis dan oportunis sekaligus. Kalau memang gak ada orang yang mudik, ya, kami pragmatis. Tapi kalau ada yang mau melakukan perjalanan di saat itu juga kami menjadi oportunis," ucapnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja mengumumkan larangan mudik hari ini. Langkah itu ditempuh sebagai bagian dari upaya pemerintah memimimalisir penyebaran virus corona yang korbannya terus bertambah sejak diumumkan awal Maret lalu.

"Hari ini, saya mengambil keputusan besar. Dalam rapat hari ini saya sampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh karena itu, persiapan mengenai semua ini harap dipersiapkan," kata Jokowi via telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 21 April 2020.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

1 jam lalu

Sekarung bawang putih yang diimpor dari Cina di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. Bawang putih yang ada di pasaran merupakan stok lama sebelum pembatasan impor. Tempo/Tony Hartawan
BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

BPS mencatat nilai impor Cina di Indonesia masih mendominasi sepanjang bulan Juni dan semester pertama 2024. Diperkirakan akan terus berlanjut di masa pemerintahan selanjutnya.


Prabowo Bilang akan Kunjungi Papua Nugini usai Dilantik Jadi Presiden

1 jam lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyapa awak media sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti
Prabowo Bilang akan Kunjungi Papua Nugini usai Dilantik Jadi Presiden

Prabowo mengatakan Jokowi telah membina hubungan baik dengan negara-negara tetangga, termasuk Papua Nugini.


Koalisi Tujuh Partai Politik Dukung Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Apa Alasannya?

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Koalisi Tujuh Partai Politik Dukung Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Apa Alasannya?

Pada Pilkada Sumut 2024, Bobby Nasution mendapatkan dukungan dari koalisi gemuk yang terdiri dari tujuh partai politik. Apa saja?


Media Asing Sorot Jokowi Batal Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat, Termasuk Kurangnya Minat Investor IKN

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Media Asing Sorot Jokowi Batal Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat, Termasuk Kurangnya Minat Investor IKN

Jokowi batal pindah kantor ke IKN dalam waktu dekat mendapat sorotan media asing. Termasuk, apa yang membuat investor IKN kurang minat?


Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

5 jam lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

Terdapat empat pegawai IM57+ Institute yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.


HGU di IKN 190 Tahun, Apa Bedanya dengan Hong Kong yang Disewakan Cina ke Inggris 99 Tahun?

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
HGU di IKN 190 Tahun, Apa Bedanya dengan Hong Kong yang Disewakan Cina ke Inggris 99 Tahun?

Rentang waktu Hak Guna Usaha atau HGU untuk pengelolaan lahan di IKN sampai 95 tahun dan bisa diperpanjang sampai 95 tahun lagi melahirkan kontroversi


Jokowi Pastikan RI Pasok Listrik ke Wutung Wilayah Perbatasan Papua Nugini

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini Jamaes Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Pastikan RI Pasok Listrik ke Wutung Wilayah Perbatasan Papua Nugini

Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia sudah memasok listrik ke Wutung di wilayah perbatasan Papua Nugini.


Jokowi dan PM Papua Nugini Sepakat Pererat Kerja Sama di Lintas Batas

9 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape menyampaikan keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (15/7/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jokowi dan PM Papua Nugini Sepakat Pererat Kerja Sama di Lintas Batas

Jokowi juga mendorong pentingnya melanjutkan pembahasan preferential trade agreement untuk meningkatkan perdagangan RI - Papua Nugini


Jokowi Bertemu James Marape, Sepakati Kerja Sama Bilateral Indonesia-Papua Nugini

9 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape menyampaikan keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (15/7/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jokowi Bertemu James Marape, Sepakati Kerja Sama Bilateral Indonesia-Papua Nugini

Presiden Jokowi bertemu James Marape, menyepakati kerja sama bilateral Indonesia-Papua Nugini.


Kritik Obral HGU dan HGB Ratusan Tahun untuk Investor IKN, Pengamat Politik: Masa Depan IKN Harus Diakui Gelap

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kritik Obral HGU dan HGB Ratusan Tahun untuk Investor IKN, Pengamat Politik: Masa Depan IKN Harus Diakui Gelap

Kebijakan Jokowi memberikan HGU hingga 190 tahun untuk dua siklus dan HGB selama 160 tahun kepada investor IKN menuai kritik dari sejumlah pihak.