Larangan Mudik, Pengusaha Bus Minta Pengawasan Diperketat

Reporter

Calon penumpang bersiap menaiki bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Ahad, 29 Maret 2020. Kementerian Perhubungan mengimbau agar warga membatalkan niatnya pulang kampung, untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Calon penumpang bersiap menaiki bus Antar Kota Antar Provinsi di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Ahad, 29 Maret 2020. Kementerian Perhubungan mengimbau agar warga membatalkan niatnya pulang kampung, untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Simpang siur kabar soal larangan mudik akhirnya terjawab, Presiden Joko Widodo resmi melarang masyarakat untuk pulang kampung atau mudik pada musim lebaran tahun ini. Kebijakan ini akan berdampak ke sejumlah sektor bisnis, termasuk perusahaan angkutan umum, seperti Bus Antar Kota Antar Provinsi atau Bus AKAP.

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, mengatakan bahwa pemerintah terkesan memberikan arahan ke masyarakat untuk tidak menggunakan kendaraan umum atau moda transportasi yang jelas. Sementara di lapangan, tidak ada pengawasan untuk kendaraan biasa yang ia tengarai berkedok mobil pribadi.

"Pengawasan di lapangan tidak ketat," ujar Sani saat dihubungi Tempo, Selasa, 21 April 2020.

Situasi ini membuat perusahaan otobus makin terhimpit. Apalagi sebelumnya ada pembatasan angkutan penumpang bus menjadi 50 persen dari total kursi, plus tarif yang naik.

"Anehnya pemerintah tidak bisa melakukan pengawasan tegas di lapangan. Justru yang terjadi, orang beralih ke angkutan ilegal seperti MPV yang menjadi angkutan umum," ujarnya.

Pertanyaannya, kata dia, apakah pemerintah berani melakukan pengawasan tegas. Sehingga kebijakan itu agar bisa berlaku merata. "Sikap kami bisa saja akan pragmatis dan oportunis sekaligus. Kalau memang gak ada orang yang mudik, ya, kami pragmatis. Tapi kalau ada yang mau melakukan perjalanan di saat itu juga kami menjadi oportunis," ucapnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja mengumumkan larangan mudik hari ini. Langkah itu ditempuh sebagai bagian dari upaya pemerintah memimimalisir penyebaran virus corona yang korbannya terus bertambah sejak diumumkan awal Maret lalu.

"Hari ini, saya mengambil keputusan besar. Dalam rapat hari ini saya sampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh karena itu, persiapan mengenai semua ini harap dipersiapkan," kata Jokowi via telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 21 April 2020.








Jokowi Disebut Sudah Kantongi Nama Kepala BNPT Baru

9 menit lalu

Menkopolhukam Mahfud MD saat memberikan tanggapan atas penolakan terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Jokowi Disebut Sudah Kantongi Nama Kepala BNPT Baru

Jokowi dikabarkan telah menerima sejumlah nama yang akan menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT.


Bea Cukai dan Bareskrim Polri Sita 7 Ribu Bal Pakaian Bekas Impor Senilai Rp 80 Miliar

34 menit lalu

7.363 bal pakaian bekas asal impor senilai lebih dari Rp 80 miliar disita oleh Bea Cukai di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kawasan Industri Jababeka III, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Bea Cukai dan Bareskrim Polri Sita 7 Ribu Bal Pakaian Bekas Impor Senilai Rp 80 Miliar

Tim gabungan Bea Cukai dan Bareskrim Polri telah melakukan operasi sita pakaian bekas impor pada 20-25 Maret 2023.


Alasan Heru Budi Tunjuk Pengamat Jadi Komisaris LRT Jakarta, Singgung Proyek yang Ditetapkan Jokowi

1 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau hasil pengerjaan kabel optik di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Sabtu, 18 Maret 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Alasan Heru Budi Tunjuk Pengamat Jadi Komisaris LRT Jakarta, Singgung Proyek yang Ditetapkan Jokowi

Pj Gubernur DKI Heru Budi mengungkap alasannya menunjuk pengamat menjadi Komisaris LRT Jakarta. Dia menyinggung proyek yang ditetapkan Presiden Jokowi


Jokowi Ajak Pejabat Negara Tunaikan Zakat Lewat Baznas

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa 12 April 2022. Presiden Jokowi pun berharap dana zakat yang dihimpun Baznas dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19 serta mengentaskan kemiskinan di Tanah Air secara menyeluruh. FOTO//Biro Pers Sekretariat Presiden-Kris/aww
Jokowi Ajak Pejabat Negara Tunaikan Zakat Lewat Baznas

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus berikhtiar sekuat tenaga untuk mengurangi angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.


Ini Bocoran Pertanyaan Benny K. Harman yang Bakal Dicecar ke Mahfud MD Besok

7 jam lalu

Anggota DPR, Benny K. Harman. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ini Bocoran Pertanyaan Benny K. Harman yang Bakal Dicecar ke Mahfud MD Besok

Anggota Komisi Hukum DPR Benny K. Harman telah menyiapkan berbagai pertanyaan untuk Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat besok.


Naiknya Kepuasan Terhadap Jokowi Disebut Penyebab Elektabilitas Anies Baswedan Merosot

8 jam lalu

Anies Baswedan disambut oleh ratusan kader PKS saat mengikuti arak-arakan dari kawasan Ragunan menuju kantor DPP PKS Jakarta Selatan, Kamis, 23 Februari 2023. Kedatangan Anies ke DPP PKS untuk menghadiri Deklarasi Bakal Calon Presiden yang didukung oleh PKS. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Naiknya Kepuasan Terhadap Jokowi Disebut Penyebab Elektabilitas Anies Baswedan Merosot

Hasil survei terakhir membuat posisi Anies Baswedan disalip oleh elektabilitas Prabowo Subianto yang kini bertengger di posisi kedua.


Survei Indikator: Pendukung Ganjar Pranowo Mulai Digerogoti Prabowo

10 jam lalu

Menjelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi mempertemukan dua kandidat capres, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, di pematang sawah di Kebumen, Jateng, Kamis, 9 Maret lalu. Duet baru yang direstui Jokowi?
Survei Indikator: Pendukung Ganjar Pranowo Mulai Digerogoti Prabowo

Dalam survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami stagnasi. Mulai digerogoti Prabowo.


Dari Sri Mulyani hingga Wishnutama, Siapa Saja Panitia Seleksi Dewan Komisioner OJK?

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Dari Sri Mulyani hingga Wishnutama, Siapa Saja Panitia Seleksi Dewan Komisioner OJK?

Presiden Jokowi menunjuk sembilan orang sebagai panitia seleksi Dewan Komisioner OJK. Selain Sri Mulyani yang masuk daftar, siapa saja lainnya?


Terkini: Asosiasi UMKM Kritik Larangan Buka Puasa Bersama, Jokowi Buka Keran Impor Beras 2 Juta Ton

22 jam lalu

Pengunjung berbuka puasa di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023. Sebagian warga ibukota memanfaatkan momentum Ramadan dengan mengadakan acara buka bersama untuk mempererat silaturahmi. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Terkini: Asosiasi UMKM Kritik Larangan Buka Puasa Bersama, Jokowi Buka Keran Impor Beras 2 Juta Ton

Berita bisnis terkini: Asosiasi UMKM kritik larangan buka puasa bersama, Jokowi buka keran impor beras 2 juta ton.


Desa Golo Mori NTT Jadi Lokasi KTT ASEAN ke-42, Ini Profil Desa yang Belum Teraliri Listrik PLN

22 jam lalu

Jalan penghubung Golo Mori. Cuplikan YouTube/Sekretariat Presiden
Desa Golo Mori NTT Jadi Lokasi KTT ASEAN ke-42, Ini Profil Desa yang Belum Teraliri Listrik PLN

Desa Golo Mori di NTT menjadi vanue KTT ASEAN ke-42. Namun ternyata masyarakat desa ini belum menikmati penerangan listrik dari PLN.