Pajak Mobil Baru, Kemenkeu: Pusat Tidak Bisa Intervensi Pemda

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan mobil baru terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta, 13 Maret 2018. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor kendaraan niaga dapat meningkat dan menembus hingga 35 ribu unit pada 2018 dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 27 ribu unit. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Ratusan mobil baru terparkir di PT Indonesia Kendaraan Terminal atau IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta, 13 Maret 2018. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor kendaraan niaga dapat meningkat dan menembus hingga 35 ribu unit pada 2018 dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 27 ribu unit. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Belum jelas kapan pemotongan pajak mobil baru dan motor menjadi 0 persen bakal dieksekusi. Kemenkeu belum kelar membahas usulan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita itu.

    "Masih dikaji teman-teman BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kemenkeu," kata Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan, menjawab Tempo hari ini, Selasa, 22 September 2020.

    Prastowo belum bisa kapan kebijakan baru tentang pajak pajak mobil baru akan diluncurkan, termasuk kepastian pemotongan pajak. 

    "Saya belum tahu, tergantung hasil kajiannya nanti."

    Dia menjelaskan bahwa komponen pajak kendaraan atau mobil baru cukup banyak, terdiri pajak dari pemerintah pusat dan dari daerah.

    Pajak untuk mobil baru yang dipungut pemerintah pusat adalah PPN (pajak pertambahan nilai), PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah), dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) dalam hal tertentu.

    Adapun pajak dan biaya administrasi yang dikenakan daerah BBN (biaya balik nama) Kendaraan Bermotor dan PKB (pajak kendaraan bermotor).

    Prastowo menegaskan, pemerintah pusat tak bisa mengintervensi pemerintah daerah soal penarikan BBN dan PKB.

    "Enggak bisa, harus daerah. Karena masih mutlak kewenangan daerah," ujar Prastowo.

    Pajak mobil dan biaya administrasi tiap unit mencapai sekitar 40 persen dari harga. 

    PPN mobil baru sebesar 10 persen, PPnBM 10-125 persen (faktual rata-rata 15 persen), BBNKB 12,5 persen, dan PKB 2,5 persen. Artinya 25 persen ke pudat dan 15 persen ke daerah.

    Ketua I Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) Jongkie Sugiarto berpendapat untuk meningkatkan penjualan mobil tidak cukup dengan penghapusan PKM.

    "Biaya administrasi lainnya juga harus dipangkas," ucapnya, akhir pekan lalu.

    Menurut Jongkie, stimulus atau insentif untuk meningkatkan penjualan mobil harus tetap sasaran untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Stimulus yang tepat sasaran berupa pemotongan PPN, PpnBM, BBN, dan PKB.

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru menjadi 0 persen untuk mendorong pertumbuhan sektor otomotif di tengah pandemi Covid-19.

    "Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru nol persen sampai Desember 2020," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, awal pekan lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Sukses yang Harus Diadopsi Pengusaha di Masa Pandemi Covid-19

    Banyak bisnis menderita di 2020 akibat pandemi Covid-19.