Ketahui Tugas dan Fungsi Samsat, Hanya untuk Bayar Pajak Kendaraan?

Kantor Samsat wilayah Jakarta Selatan. TEMPO/Aditia Noviasnyah

TEMPO.CO, JakartaBagi setiap pemilik kendaraan bermotor biasa di samsat mengurus pengurusan berbagai keperluan administrasi, seperti pajak tahunan, pembalikan nama kepemilikan, ataupun perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan alias STNK perlu dilakukan secara berkala.

Beberapa keperluan tersebut umumnya dilakukan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat. Walaupun namanya sering didengar, tidak sedikit masyarakat yang mengira Samsat sebagai dinas atau organisasi perangkat daerah mandiri. 

Padahal, merujuk informasi dari Auto 2000, keberadaan Samsat di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, PT Jasa Raharja, dan Dinas Pendapatan Daerah.

Apa Kepanjangan Samsat?

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat merupakan serangkaian kegiatan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regiden Ranmor), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. 

Pada Pasal 24 Ayat (1), Samsat memiliki dua tim pembina dari tingkat nasional dan provinsi. Di tingkat nasional, pembinanya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, di tingkat provinsi, beberapa pembina terkait adalah gubernur, kepala kepolisian daerah, dan kepala cabang badan usaha.

Dalam praktiknya, berdasarkan Pasal 30 Ayat (1), Samsat juga memiliki Tim Pelaksana Kantor Bersama yang terdiri dari unsur kepolisian, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dan unsur badan usaha. 

Apa Saja Tugas dan Fungsi Samsat?

Merujuk laman bapenda.jabarprov.go.id, baik pembina maupun pelaksana memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda.

Tugas pembina Samsat di tingkat nasional, meliputi:

  1. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelayanan, sarana prasarana, sistem informasi, dan sistem pembayaran melalui transaksi elektronik;
  2. Memberikan bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pembina Samsat di tingkat provinsi;
  3. Melaksanakan supervisi, analisis, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Samsat; dan
  4. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Presiden.

Sementara itu, tugas pembina Samsat di tingkat provinsi, yaitu:

  1. Mengawasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dilakukan oleh pelaksana Samsat;
  2. Memberikan usulan terkait penetapan standar pelayanan kepada Pembina Samsat tingkat nasional;
  3. Memberikan bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada Pelaksana Samsat;
  4. Melakukan supervisi, analisis dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Samsat; dan
  5. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Samsat setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pembina Samsat tingkat nasional.

Selain itu, guna melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian atas kinerja Tim Pelaksana Samsat di kantor bersama, maka dilakukan pemantauan, pemberian petunjuk secara tertulis, supervisi, analisis, evaluasi, dan pelaporan secara berkala oleh Tim Koordinator Samsat.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN 

Baca: Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jabodetabek Jumat 2 September 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






15 Tugas Steward dalam Pertandingan Sepak Bola, Siapakah Steward Ini?

1 jam lalu

15 Tugas Steward dalam Pertandingan Sepak Bola, Siapakah Steward Ini?

Steward merupakan lini terdepan dalam mengamankan para pemain dan penonton dalam pertandingan sepak bola. Apa tugasnya?


Tragedi Kanjuruhan, Bagaimana Aturan Penggunaan Gas Air Mata oleh Polisi?

2 jam lalu

Tragedi Kanjuruhan, Bagaimana Aturan Penggunaan Gas Air Mata oleh Polisi?

Penggunaan gas air mata tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.


Penuhi Syarat dan Ketentuan Menerima BSU Tahap 4

14 jam lalu

Penuhi Syarat dan Ketentuan Menerima BSU Tahap 4

Bantuan Subsidi Upah atau BSU merupakan bantuan senilai Rp 600 ribu yang diberikan pemerintah. Ini syarat penerima BSU tahap 4.


Perampokan di Toko Kue Ruben Onsu, 6 Laptop, 5 Ponsel, dan Uang Amblas

18 jam lalu

Perampokan di Toko Kue Ruben Onsu, 6 Laptop, 5 Ponsel, dan Uang Amblas

Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan menerima laporan dari karyawan toko kue Thabenia milik selebritas Ruben Onsu mengenai perampokan di toko itu.


7 Tahun Kematian Akseyna, Ayahanda Sodorkan Motif, Dugaan, dan Terduga Pelaku

21 jam lalu

7 Tahun Kematian Akseyna, Ayahanda Sodorkan Motif, Dugaan, dan Terduga Pelaku

Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas hari ini mengadakan rapat untuk menindaklanjuti kasus kematian mahasiswa Universitas Indonesia Akseyna Ahad Dori.


Mulai Tahun Depan, Mobil dan Motor Patroli Polisi Bakal Pakai Kendaraan Listrik

1 hari lalu

Mulai Tahun Depan, Mobil dan Motor Patroli Polisi Bakal Pakai Kendaraan Listrik

Korlantas Polri mengonfirmasi bahwa mulai tahun depan, seluruh mobil dan motor patroli lalu lintas akan menggunakan kendaraan listrik.


Tahun 2022 Polri Anggarkan Rp 159,8 Miliar untuk Pengadaan Gas Air Mata

1 hari lalu

Tahun 2022 Polri Anggarkan Rp 159,8 Miliar untuk Pengadaan Gas Air Mata

Menggunakan sumber dana APBN 2022, Polri melakukan pengadaan gas air mata senilai Rp 152 miliar. Berikut rinciannya.


Pajak Kendaraan Mati, Polisi Bisa Kasih Sanksi Tilang

1 hari lalu

Pajak Kendaraan Mati, Polisi Bisa Kasih Sanksi Tilang

Soal pajak kendaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana masa berlaku STNK harus diperpanjang setiap tahunnya.


Diresmikan Anies Baswedan, Rusun Polri Menteng Bernilai Rp 200 Miliar Punya 400 Unit Hunian

1 hari lalu

Diresmikan Anies Baswedan, Rusun Polri Menteng Bernilai Rp 200 Miliar Punya 400 Unit Hunian

Rusun Polri Menteng dibangun dengan dana hibah dari tiga tahun anggaran APBD DKI 2020-2022. Diresmikan Anies Baswedan.


Resmikan Rusun Polri Menteng, Anies Baswedan: Hasil Pajak dan Amanat dari Rakyat

1 hari lalu

Resmikan Rusun Polri Menteng, Anies Baswedan: Hasil Pajak dan Amanat dari Rakyat

Anies Baswedan berharap kolaborasi antara Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya akan terus berlanjut.