Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Fakta Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Kendaraan Dinas Pemerintah

image-gnews
Sebuah kendaraan listrik sedang mengisi daya di SPKLU Gambir, Jakarta, 19 Juli 2022. TEMPO/Wawan Priyanto
Sebuah kendaraan listrik sedang mengisi daya di SPKLU Gambir, Jakarta, 19 Juli 2022. TEMPO/Wawan Priyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022. Melalui Inpres tersebut, Jokowi meminta agar kendaraan dinas pemerintah pusat hingga pemerintah daerah diganti menggunalan kendaraan berbasis listrik.

Diperkirakan, kendaraan operasional seluruh pemerintahan, dari pusat hingga daerah, membutuhkan sekitar 132 ribu unit mobil listrik. Selain itu, ada beberapa fakta-fakta lain terkait penggunaan kendaraan dinas listrik ini.

Berikut adalah 5 fakta penggunaan kendaraan dinas listrik, dilansir dari Tempo.co hari ini, Jumat, 23 September 2022.

1. Jadi Kendaraan Resmi

Setelah diterbitkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2022 pada 13 September 2022, maka kendaraan listrik secara resmi menjadi kendaraan dinas pemerintah. 

Untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan setiap menteri hingga kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan regulasi terkait penggunaan kendaraan listrik tersebut. Selain itu, Jokowi juga meminta untuk adanya penyusunan alokasi anggaran untuk pengadaan mobil listrik ini.

2. Sudah Diundangkan

Pemerintah sendiri telah menerbitkan regulasi mengenai penggunaan kendaraan listrik di Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019. Beleid tersebut mengatur tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, ada tiga aspek penting dari Perpres tersebut, yakni aspek lingkungan dan konservasi, efisiensi dan ketahanan energi, serta aspek peningkatan kapasitas industri dan kemampuan daya saing.

3. Jadi Kendaraan Wajib Pegawai Pemerintah

Pada Juli 2022, Moeldoko mengungkapkan bahwa mobil listrik akan jadi kendaraan dinas wajib pemerintahan, TNI, dan Polri. Langkah ini dilakukan untuk mendukung percepatan elektrifikasi di Tanah Air.

"Nanti di lingkungan pemerintahan diwajibkan menggunakan mobil listrik," kata Moeldoko usai konferensi pers PEVS 2022 di Jakarta, Senin, 11 Juli 2022.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Dibutuhkan 132 Ribu Unit hingga 2030

Disitat dari laman Dephub.go.id, hingga tahun 2030, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan kebutuhan kendaraan listrik untuk kendaraan operasional pemerintah mencapai sekitar 132 ribu unit, utamanya mobil listrik.

Jumlah tersebut didapat berdasarkan hasil penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Transformasi  KBLBB sebagai Kendaraan Operasional Pemerintahan dan Transportasi Umum yang dilakukan kemenhub. 

"Kami rencanakan penerapan penggunaan KBLBB sebagai kendaraan operasional pemerintahan, akan dilakukan di tiga kota percontohan di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali," ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara dalam Webinar 'Membangun Masyarakat eMobility' pada Kamis, 27 Mei 2021.

5. Dana Kendaraan Listrik untuk Pegawai Pemerintah

Soal anggaran atau biaya sewa dan pengadaan mobil listrik untuk pejabat negara ini baik tingkat pusat dan daerah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini tengah menyusun standar kebutuhannya. "Kami sedang periksa kebutuhan standar untuk mobil listrik," kata Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, Kamis, 15 September 2022.

Khusus untuk anggaran pengadaan atau sewa mobil listrik pejabat negara tahun depan telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2023.

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa biaya satuan pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon 1 sebesar Rp 735,34 juta per unit. Sementara untuk pejabat daerah, biaya tertinggi ditetapkan di Sulawesi Tenggara sebesar Rp 702,27 juta dan paling rendah di Riau, yakni sebesar Rp 567,63 juta.

Lalu untuk sewa kendaraan operasional roda empat pejabat eselon I ditetapkan Rp 17,66 juta per bulan. Untuk pemerintah daerah, sewa tertinggi di Kepulauan Riau, Sulawersi Utara, dan Gorontalo dengan nominal Rp 15 juta, sementara untuk sewa terendah ada di Bangka Belitung dengan nilai Rp 12,75 juta.

Baca juga: Penggunaan Mobil Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Dilakukan Bertahap, Ini Acuannya

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar Kerabat Presiden Jokowi Jadi Petinggi Perusahaan Pelat Merah atau BUMN, Akuntabilitasnya?

10 jam lalu

Presiden Jokowi (kanan) didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kiri) saat menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina dalam laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Daftar Kerabat Presiden Jokowi Jadi Petinggi Perusahaan Pelat Merah atau BUMN, Akuntabilitasnya?

Belakangan bagi-bagi jabatan di lingkar kerabat Jokowi pada sejumlah posisi di BUMN rupanya tak henti pada dua keponakannya.


Ipar Jokowi Sigit Widyawan Duduki Kursi Komisaris Independen BNI, Ini Tugas Komisaris Menurut Undang-undang

19 jam lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Ipar Jokowi Sigit Widyawan Duduki Kursi Komisaris Independen BNI, Ini Tugas Komisaris Menurut Undang-undang

Tugas Komisaris Independen seperti yang dijabat Sigit Widyawan di sebuah perusahaan diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas


Kepala BRIN Ungkap Tantangan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

1 hari lalu

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. (Foto: IEMS)
Kepala BRIN Ungkap Tantangan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Kepala BRIN menilai ekosistem kendaraan listrik di dunia, termasuk Indonesia, masih belum matang karena keterbatasan teknologi.


Terpopuler: Ada Ipar Jokowi di Komisaris BNI, Dana Tapera Disebut Bukan untuk IKN

1 hari lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Terpopuler: Ada Ipar Jokowi di Komisaris BNI, Dana Tapera Disebut Bukan untuk IKN

Berita terpopuler: Ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Sigit Widyawan, menjadi komisaris di BNI. BP Tapera bantah dana Tapera untuk bangun IKN.


Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

3 hari lalu

Sapi jenis PO dengan berat hampir satu ton milik peternak dari Kelurahan Wonolelo, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibeli Presiden Jokowi untuk hewan kurban Idul Adha 1445/2024. ANTARA/Hery Sidik
Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

Berita terkini: Presiden Jokowi membeli sapi milik polisi di Bantul Rp 100 juta. Deretan masalah pembangunan IKN berdasarkan temuan BPK.


Sapi Milik Polisi Bantul Dibeli Jokowi Rp 100 Juta untuk Idul Adha

3 hari lalu

Sapi jenis PO dengan berat hampir satu ton milik peternak dari Kelurahan Wonolelo, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibeli Presiden Jokowi untuk hewan kurban Idul Adha 1445/2024. ANTARA/Hery Sidik
Sapi Milik Polisi Bantul Dibeli Jokowi Rp 100 Juta untuk Idul Adha

Presiden Jokowi membeli sapi seharga Rp 100 juta untuk disembelih pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah dari peternak sapi di wilayah Yogyakarta


Terpopuler: FNKSDA Kritik Sikap PBNU Terima Izin Tambang, Profile Menantu Anwar Usman di Pertamina

3 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
Terpopuler: FNKSDA Kritik Sikap PBNU Terima Izin Tambang, Profile Menantu Anwar Usman di Pertamina

Berita terpopuler: FNKSDA kritik sikap PBNU yang terima konsesi tambang. Profil menantu Anwar Usman yang jadi petinggi Pertamina.


AMAN: Langkah Jokowi Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Berpotensi Meningkatkan Konflik Horizontal

4 hari lalu

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara  atau AMAN.
AMAN: Langkah Jokowi Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Berpotensi Meningkatkan Konflik Horizontal

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai langkah Presiden Jokowi bagi-bagi izin tambang untuk Ormas keagamaan meningkatkan konflik horizontal.


Pimpinannya Mundur, Ini Segudang Masalah IKN yang Belum Selesai

5 hari lalu

Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pimpinannya Mundur, Ini Segudang Masalah IKN yang Belum Selesai

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mundur. Meninggalkan segudang persoalan yang belum selesai di IKN.


TKN Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Tetap Jalan: Ada Gibran Anak Jokowi

5 hari lalu

Petinggi IKN Undur Diri
TKN Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Tetap Jalan: Ada Gibran Anak Jokowi

Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan.