TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo mempersoalkan rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar elektronik atau ERP di 25 ruas jalan pada tahun ini.
Bamsoet, sapaan Bambang, meminta Pemprov DKI mengkaji kembali rencana tersebut, terutama mempertimbangkan segala aspek baik positif maupun negatifnya.
Dia menilai pemberlakuan jalan berbayar ERP akan berdampak pada perekonomian masyarakat, yakni menambah beban ekonomi masyarakat.
"Khususnya prekonomian kalangan menengah ke bawah belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19," ujarnya dalam siaran pers hari ini, Rabu, 11 Januari 2023.
Bamsoet, yang juga Ketua Umum IMI, meminta Pemprov DKI menjelaskan kepada masyarakat urgensi pemberlakuan ERP. Kebijakan itu perlu pembenahan infrastruktur jalan serta uji coba bertahap sebelum diterapkan.
Melalui uji coba dapat diketahui pendapat masyarakat dan efektifitas ERP dalam membatasi jumlah kendaraan pribadi demi mengurangi kemacetan lalu lintas secara signifikan di Ibu Kota.
Ketua MPR Bamsoet pun meminta Pemprov DKI memikirkan efek dari pemberlakuan ERP di Jakarta, seperti kebijakan jalan berbayar di daerah lain.
Sosialisasi yang masif juga mesti diarahkan kepada masyarakat luar Jakarta agar kebijakan tidak mendapatkan resistensi dari masyarakat luas.
Baca: Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Akan Diberlakukan
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.
