Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Atasi Kemacetan Jakarta, Jam Kerja Akan Dibagi Pukul 8 dan 10 Pagi

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen. ANTARA FOTO/Fauzan
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen. ANTARA FOTO/Fauzan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengkaji pengaturan pembagian jam kerja menjadi dua opsi, yakni pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.

"Sepertinya layak untuk dimatangkan dan dikaji ulang sebagai salah satu alternatif solusi mengurai kemacetan di DKI," kata Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ismail, dikutip dari laman Tempo.co hari ini, Jumat, 12 Mei 2023.

Ismail mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan interval dua jam antara jam kerja pertama dan kedua ini bisa efektif mengurai kemacetan. Sebab, jika interval waktu terlalu dekat, maka ditakutkan kemacetan masih akan tetap terjadi di beberapa ruas jalan.

"Prinsipnya itu karena sebagai alternatif solusi, maka ini sah-sah saja," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan tingkat kemacetan Jakarta mengalami kenaikan di posisi 29 dunia. Peringkat kemacetan Jakarta tersebut tercatat pada Februari 2022 dan meningkat cukup drastis.

"Kami pernah jadi kota tingkat kemacetannya ke-3, kemudian turun ke-7, turun ke-11, turun ke-31. Kemarin (2021) menjadi urutan 46, sekarang di Februari naik jadi 29. Artinya ini perlu perhatian serius," kata Syafrin, dikutip dari situs berita Antara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Syafrin menjelaskan tingkat kepadatan lalu lintas di DKI Jakarta saat ini mencapai 53 persen. Dirinya berharap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bisa memberikan perhatian serius terhadap kemacetan Jakarta.

Pada 17 Mei 2023, Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar diskusi untuk membahas pembagian jam masuk kerja karena kemacetan Jakarta yang meningkat. Forum ini akan memberikan lebih jelas mengenai pengaturan jam kerja untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota.

DICKY KURNIAWAN | ANTARA

Pilihan Editor: Jadwal Moto3 Prancis: Mario Aji Punya Pengalaman Bagus, Bisa Raih Poin?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Cuaca Jakarta Hari Ini Diprediksi Cerah Berawan hingga Berawan Tebal

18 jam lalu

Ilustrasi Cuaca Cerah Berawan. Tempo/Fardi Bestari
Cuaca Jakarta Hari Ini Diprediksi Cerah Berawan hingga Berawan Tebal

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca Jakarta akan dilanda berawan pada siang hari, Jumat, 9 Juni 2023.


Cara Heru Budi Atasi Polusi Udara Jakarta: Tambah RTH, Tanam Pohon dan Bus Listrik

1 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Cara Heru Budi Atasi Polusi Udara Jakarta: Tambah RTH, Tanam Pohon dan Bus Listrik

Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya serius membenahi polusi udara Jakarta.


Khawatir Menambah Kemacetan, Pembangunan Velodrome-Manggarai LRT Diminta Dikaji Lengkap

2 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kedua kiri) bersama Menteri Agraria, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-ryong (kedua kanan), Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto (kanan) dan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin (kiri) tiba di Stasiun Light Rail Transit (LRT) Stasiun Velodrome di Jakarta, Jumat 17 Maret 2023. Kunjungan Menteri Won Hee-ryong tersebut untuk mengikuti lelang konstruksi proyek lanjutan LRT fase 1B dengan rute Velodrome-Manggarai dengan panjang lintasan 6,3 kilometer yang akan dimulai pada pertengahan tahun ini. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Khawatir Menambah Kemacetan, Pembangunan Velodrome-Manggarai LRT Diminta Dikaji Lengkap

Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta meminta PT LRT Jakarta mengkaji secara komprehensif pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase 1B rute Velodrome-Manggarai.


Biaya Beli Bus Listrik Mahal, Transjakarta Minta Insentif Lebih dari Pemprov DKI

2 hari lalu

Rapat Komisi B DPRD DKI dengan jajaran direksi PT Transjakarta dan pemerintah DKI di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 6 Desember 2021. TEMPO/Lani Diana
Biaya Beli Bus Listrik Mahal, Transjakarta Minta Insentif Lebih dari Pemprov DKI

Bos PT Transjakarta blak-blakan mahalnya membeli bus listrik. Dia pun meminta Pemprov DKI memberikan insentif lebih untuk pengadaan bus listrik.


Pemprov DKI-Kemlu RI Koordinasi Buka Trotoar di Depan Kedubes AS

2 hari lalu

Kedutaan Besar Amerika serikat, Jakarta. shutterstock.com
Pemprov DKI-Kemlu RI Koordinasi Buka Trotoar di Depan Kedubes AS

Penutupan trotoar di depan Kedubes AS dengan beton dan kawat besi diprotes para pejalan kaki


Dishub DKI Jakarta Harap Pembahasan Pembagian Jam Masuk Kerja Baru Rampung Bulan Ini

2 hari lalu

Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen. ANTARA FOTO/Fauzan
Dishub DKI Jakarta Harap Pembahasan Pembagian Jam Masuk Kerja Baru Rampung Bulan Ini

Pemprov DKI merangkul sejumlah pihak swasta dan asosiasi pengusaha untuk membahas rencana pembagian jam masuk kerja itu.


Ruko Bermasalah di Pluit Jakarta Utara Duduki Lahan Milik Jakpro Tanpa Izin

2 hari lalu

Petugas membongkar lantai ruko di Jalan Niaga, Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 24 Mei 2023. Pemkot Jakut sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi teknis (rekomtek) yang menyatakan ruko-ruko tersebut bersalah karena mengokupasi fasilitas umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ruko Bermasalah di Pluit Jakarta Utara Duduki Lahan Milik Jakpro Tanpa Izin

Jakpro menyatakan ruko yang bermasalah di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, karena berdiri di atas saluran air menggunakan lahan milik BUMD itu.


Membanggakan, Ketua RT di Tugu Utara Jakarta Raih Kalpataru, Kampung Kumuh Jadi Asri

2 hari lalu

Kalpataru. TEMPO/Fully Syafi
Membanggakan, Ketua RT di Tugu Utara Jakarta Raih Kalpataru, Kampung Kumuh Jadi Asri

Ketua RT 07 Kelurahan Tugu Utara mendapatkan penghargaan Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan tahun 2023 di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup.


Thomas Lembong Bongkar Proyek Bermasalah & Konflik Internal Ancol, Heru Budi: Tanya Ancol

3 hari lalu

Thomas Trikasih Lembong. FOTO/Instagram
Thomas Lembong Bongkar Proyek Bermasalah & Konflik Internal Ancol, Heru Budi: Tanya Ancol

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan permasalah yang tengah terjadi di tubuh perusahaan Ancol menjadi urusannya.


Aset DKI Diduga Diduduki Swasta dan Perorangan, Politikus Gerindra: Banyak yang Bermain

3 hari lalu

Kondisi ruko di Blok Z4 Utara RT11/RW03 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang langgar Batas GSB dan serobot Area Prasarana Umum, saluran air dan bahu jalan lebih dari 4 meter. Sumber Foto: Istimewa
Aset DKI Diduga Diduduki Swasta dan Perorangan, Politikus Gerindra: Banyak yang Bermain

DPRD DKI Jakarta mengakui pernah mengusulkan kepada pimpinan legislatif untuk membentuk panitia khusus atau pansus pengawasan aset DKI.