Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko Ungkap 4 Penyebab Subsidi Motor Listrik Tidak Laku

image-gnews
Founder PT Mobil Anak Bangsa (MAB) Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko saat meninjau bis listrik MAB tipe MD255-XE2 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 3 Maret 2018. TEMPO/Lani Diana
Founder PT Mobil Anak Bangsa (MAB) Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko saat meninjau bis listrik MAB tipe MD255-XE2 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu, 3 Maret 2018. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Periklindo Moeldoko membenarkan bahwa subsidi motor listrik kurang diminati masyarakat. Hal tersebut membuat lambatnya peredaran motor listrik secara nasional.

"Pembelian sepeda motor, khususnya, sampai saat ini masih lambat. Kemarin, terakhir sampai saya pimpin rapat Jumat lalu itu pertumbuhan itu baru 108 sepeda motor yang terbeli," ujarnya dalam Green Economic Forum 2023 pada Senin lalu, 23 Mei 2023.

Moeldoko yang juga Kepala Staf Kepresidenan tersebut mengaku masih akan mengevaluasi kebijakan subsidi motor listrik.

Menurut dia, setidaknya terdapat empat penyebab program ini masih kurang diminati. Pertamanya permasalah ada pada terlambatnya aturan soal subsidi motor listrik.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023.

Kedua, aplikasi Sisapira yang digunakan memproses pembelian dengan subsidi motor listrik belum tersosialisasi dengan baik. Hal tersebut membuat masyarakat belum paham cara mendapatkan subsidi motor listrik Rp 7 juta tersebut.

"Saya juga sampaikan bahwa ada aplikasi yang namanya Sisapira, itu aplikasi setiap saat kalau kita mau mengecek populasi pertumbuhan sepeda motor ada di situ. Kalau ingin membeli persyaratannya juga ada di situ," katanya.

Ketiga disebabkan motor listrik saat ini belum umum di masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kita belum membicarakan ini di mana-mana sehingga masih pada bingung, masih menunggu, wait and see semuanya," tuturnya.

Moeldoko juga menyebut masalah restitusi yang tejadi pada dealer. Saat ini yang terjadi adalah pembayaran subsidi kepada pengusaha berbentuk restitusi.

"Isunya adalah bahwa apabila saya ingin membeli kendaraan listrik dengan skema itu yang berjalan adalah restitusi. Kalau restitusi diberlakukan, ada pikiran yang berkembang, kalau restitusi nanti akan setahun menagihnya," kata Moeldoko.

Meski begitu, dia menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan telah menggelar rapat untuk membahas masalah restitusi subsidi motor listrik tersebut.

"Untuk restitusi ini bisa atau tidak, kalau bisa sebulan kenapa harus setahun. Ini semuanya sedang dievaluasi. Intinya, kalau bisa semudah-mudahnya kenapa harus sulit. Agar subsidi yang dicanangkan pemerintah terhadap 200.000 kendaraan bermotor ini bisa terselenggara dengan baik," tutur Moeldoko.

PIlihan Editor: Daftar Merek yang Dapat Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

9 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR minta publik tidak membandingkan Tapera dengan kasus Asabri.


Listrik Padam Berhari-hari di Sumatera, Moeldoko: Memang Perlu Penguatan Kapasitas

11 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Listrik Padam Berhari-hari di Sumatera, Moeldoko: Memang Perlu Penguatan Kapasitas

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi pemadaman listrik berhari-hari di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera belakangan ini.


Moeldoko Sebut Tapera Tak Akan Berakhir Seperti Asabri, Ini Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

14 hari lalu

Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Moeldoko Sebut Tapera Tak Akan Berakhir Seperti Asabri, Ini Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Kasus Jiwasraya dan Asabri kembali diperbincangkan seiring pemberlakuan potong gaji 3 persen untuk Tapera. Moeldoko yakin tak akan seperti Asabri.


Moeldoko Ungkap Alasan Tapera Tetap Dilanjutkan Meski Diprotes Pekerja dan Pengusaha

14 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Ungkap Alasan Tapera Tetap Dilanjutkan Meski Diprotes Pekerja dan Pengusaha

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sampaikan alasan pemerintah jalankan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) meski diprotes pekerja dan pengusaha.


Terkini: Kepala Otorita IKN dan Wakilnya yang Mundur Pernah Curhat Gaji Telat 11 Bulan, Basuki Hadimuljono Sebut Banyak Sekali Usulan soal Tapera

15 hari lalu

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono saat wawancara dengan Tempo di Palmerah, Jakarta, Senin 21 Maret 2022. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Kepala Otorita IKN dan Wakilnya yang Mundur Pernah Curhat Gaji Telat 11 Bulan, Basuki Hadimuljono Sebut Banyak Sekali Usulan soal Tapera

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Bambang Susantono dan Wakilnya, Dhony Rahajoe, mengundurkan diri dari jabatannya.


Ramai soal Tapera, Basuki Hadimuljono: Banyak Sekali Usulan

15 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan sambutan saat upacara penutupan World Water Forum ke-10 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat 24 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum 2024/Bayu Pratama
Ramai soal Tapera, Basuki Hadimuljono: Banyak Sekali Usulan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kembali mengomentari ramai kontroversi soal pemotongan gaji pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).


Moeldoko Dukung Penuh Tapera, Sampai Meyakini Tak Berakhir Seperti Kasus Korupsi Asabri

15 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Dukung Penuh Tapera, Sampai Meyakini Tak Berakhir Seperti Kasus Korupsi Asabri

Moeldoko mendukung secara penuh terhadap iuran Tapera bagi seluruh pekerja. Ia sangat yakin tak akan berakhir seperti kasus korupsi Asabri.


Basuki Hadimuljono Ogah Berkomentar soal Polemik Tapera: Penjelasannya Sudah Cukup

15 hari lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Wakil Menteri ATR/BPN ketika ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Senin, 3 Juni 2024. Per hari ini, Basuki ditugaskan Presiden Jokowi menjadi Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Raja Juli menajdi Plt Wakil Kepala Otorita IKN setelah Bambang Susantono dan Doni Rahayu mundur dari jabatannya. TEMPO/Riri Rahayu
Basuki Hadimuljono Ogah Berkomentar soal Polemik Tapera: Penjelasannya Sudah Cukup

Menteri Basuki Hadimuljono enggan suara soal polemik kebijakan pemotongan gaji pekerja untuk Tapera.


Pro dan Kontra Tapera, dari Moeldoko hingga Mahfud Md

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Pro dan Kontra Tapera, dari Moeldoko hingga Mahfud Md

Keputusan Presiden Jokowi untuk memasukkan seluruh pegawai baik PNS atau swasta mengikuti program atau Tapera menuai pro dan kontra.


Ramai-ramai Kritik Kebijakan Pemerintahan Jokowi soal Iuran Tapera

15 hari lalu

Logo Tapera.  Foto : Tapera
Ramai-ramai Kritik Kebijakan Pemerintahan Jokowi soal Iuran Tapera

Sejumlah kalangan merespons kebijakan Pemerintahan Jokowi yang disebut tak bakal menunda Tapera. Apa kata mereka?