Ini Bocoran Harga Suzuki Jimny 5 Pintu Terbaru

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Render Suzuki Jimny 5 pintu. Sumber: Koneca.ru

    Render Suzuki Jimny 5 pintu. Sumber: Koneca.ru

    TEMPO.CO, JakartaSuzuki Jimny model lima pintu dilaporkan akan dirakit secara lokal dan menjadi varian baru yang masuk ke pasar India. Perusahaan Jepang yang berkolaborasi dengan BUMN India bermaksud memperkenalkan model ini di India sebagai negara pertama dan menjual model tiga pintu di sana, Autocar India melaporkan mengutip sumber dari internal. Suzuki juga berniat untuk mengekspor Jimny lima pintu ke negara lain.

    Jimny lima pintu memiliki jarak sumbu roda yang lebih panjang daripada model tiga pintu untuk menciptakan lebih banyak ruang di kabin dan menjadikan mengakses baris kedua sebagai proses yang lebih mudah. Model baru ini akan identik dengan model yang ada hanya berbeda soal dimensi.

    SUV imut ini akan menggunakan mesin 1,5 liter yang menghasilkan 105 tenaga kuda. Untuk memberikan kemampuan off-road, ada penggerak empat roda dan transfer case dengan roda gigi low range. Jimny lima pintu akan dijual pada harga mulai dari satu juta rupee atau Rp 217 juta, menurut Autocar India.

    Suzuki dilaporkan berencana untuk menghapus Jimny dari pasar Eropa karena model tersebut tidak memenuhi aturan emisi yang ketat di kawasan itu. Sebaliknya, perusahaan akan mengubah kendaraan menjadi kendaraan komersial tanpa kursi belakang sehingga SUV kecil itu tidak harus mematuhi peraturan ini. Model itu bisa kembali ke pasar konsumen nanti dengan mesin yang berbeda.

    Jimny yang dijual di Jepang, hadir dengan mesin berkapasitas 660 cc tiga silinder turbocharged yang menghasilkan 63 tenaga kuda dan torsi 71 pound-feet. Pembeli dapat memilih transmisi manual lima kecepatan atau gearbox otomatis empat kecepatan.

    MOTOR1


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.