Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RUU Pajak Emisi Karbon Dibahas, Menyasar Produsen dan Pemilik Kendaraan

image-gnews
Gogoro Smartscooter, kendaraan bermotor sering kali disalahkan ketika isu lingkungan diangkat. Penyebabnya adalah emisi karbon dari gas buangan, namun gogoro menawarkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Dengan tenaga baterai Panasonic Lithium Ion 18650 dan terdapat 30 sensor yang akan memberi tahu pengguna jika salah satu bagian dari kendaraan terdapat bagian yang rusak. 6 Januari 2015. Popsci.com
Gogoro Smartscooter, kendaraan bermotor sering kali disalahkan ketika isu lingkungan diangkat. Penyebabnya adalah emisi karbon dari gas buangan, namun gogoro menawarkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Dengan tenaga baterai Panasonic Lithium Ion 18650 dan terdapat 30 sensor yang akan memberi tahu pengguna jika salah satu bagian dari kendaraan terdapat bagian yang rusak. 6 Januari 2015. Popsci.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menggodok aturan mengenai pengenaan pajak emisi karbon di Indonesia. Regulasi ini tertuang dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan UMUM dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang rencana mulai berlaku tahun depan.

Dalam draft revisi RUU KUP, disebutkan subjek pajak emisi arbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Kemudian pada Pasal 44G ayat 5 dicantumkan bahwa tarif pajak emisi karbon terendah ditetapkan Rp 75 per kilogram karbondioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan pajak emisi karbon ini akan dijalankan bersamaan dengan rencana dunia internasional menuju green environment yang lebih sehat dan sustainable.

"RUU KUP akan segera dibahas dalam rapat-rapat panja di DPR. Disana kita akan expand mengenai cukai, termasuk soal pengenaan pajak karbon," kata Yos dalam webinar Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu, 7 Juli 2021.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan RUU KUP, penerimaan dari tarif pajak emisi karbon akan dialokasikan pemerintah untuk mengendalikan perubahan iklim.

Ketentuan mengenai subjek pajak emisi karbon, tata cara perhitungan, pemungutan pembayaran/penyetoran, pelaporan, mekanisme pengenaan pajak karbon, dan alokasi penerimaan pajak karbon akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Baca:

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

15 jam lalu

Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina di jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. ReforMiner Institute mencatat pelemahan nilai tukar rupiah dan peningkatan harga minyak Indonesia (ICP) berpotensi memberi dampak negatif terhadap kondisi fiskal Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

Daftar mobil dan motor yang terancam tak bisa isi pertalite karena pembatasan BBM bersubsidi


Pemerintah Keir Starmer Dapat Warisan Ekonomi Inggris yang Terburuk Sejak Perang Dunia II

2 hari lalu

Pedagang menunjukkan kondisi daging kepada pembeli di Pasar Smithfield, London, Inggris, 19 November 2021. Tak seperti pasar pada umumnya yang beroperasi setengah atau sepanjang hari, pasar daging ini hanya buka pada pukul 12 tengah malam hingga pukul 7 pagi. REUTERS/Hannah McKay
Pemerintah Keir Starmer Dapat Warisan Ekonomi Inggris yang Terburuk Sejak Perang Dunia II

Pemerintahan Inggris yang baru mendapat warisan perekonomian Inggris terburuk sejak perang dunia II.


Mengenal Wantimpres yang Diusulkan DPR Ganti Nama Jadi Dewan Pertimbangan Agung

3 hari lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mengenal Wantimpres yang Diusulkan DPR Ganti Nama Jadi Dewan Pertimbangan Agung

Salah satu yang diusulkan dalam RUU itu adalah perubahan nama Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).


Kanwil DJP Jakarta Barat Catat Penerimaan Pajak Sebesar Rp 31,65 Triliun per Semester I 2024

3 hari lalu

Kanwil DJP Jakarta Barat. Istimewa
Kanwil DJP Jakarta Barat Catat Penerimaan Pajak Sebesar Rp 31,65 Triliun per Semester I 2024

Jumlah penerimaan pajak tersebut setara 48,82 persen dari target APBN 2024


Luhut dan Jokowi Gaungkan Bentuk Family Office, Ini Sorotan Berbagai Pihak

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan), didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), berjalan menuju ruangan pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. ANTARA/MediaOOC2018/Prasetia Fauzani
Luhut dan Jokowi Gaungkan Bentuk Family Office, Ini Sorotan Berbagai Pihak

Sejumlah pihak menanggapi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga yang diusulkan Luhut Binsar Pandjaitan.


Akhir Pekan Rupiah Ditutup Menguat, Analis Prediksi Senin Depan Bergerak Fluktuatif

7 hari lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Akhir Pekan Rupiah Ditutup Menguat, Analis Prediksi Senin Depan Bergerak Fluktuatif

Rupiah sempat menguat 55 poin di level Rp16.277 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.330.


Pemuda Disiksa dan Disekap Hampir 3 Bulan di Duren Sawit Jaktim karena Masalah Jual-Beli Mobil

7 hari lalu

Ilustrasi penyiksaan buruh migran. shutterstock.com
Pemuda Disiksa dan Disekap Hampir 3 Bulan di Duren Sawit Jaktim karena Masalah Jual-Beli Mobil

Seorang pemuda diduga mengalami penyiksaan dan penyekapan selama hampir 3 bulan oleh 30 orang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.


YouTuber di Jepang Dikecam karena Merekam Anaknya yang Terkunci dalam Mobil Sendirian

8 hari lalu

Ilustrasi bayi di dalam mobil. (USATODAY)
YouTuber di Jepang Dikecam karena Merekam Anaknya yang Terkunci dalam Mobil Sendirian

Bukannya segera menolong, seorang YouTuber di Jepang menuai kecaman karena merekam anaknya yang tak sengaja terkunci dalam mobil yang panas.


Jokowi Tanya Menkes, Kenapa Alat Kesehatan dan Harga Obat Mahal?

9 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023. Rapat tersebut membahas strategi dan langkah strategis yang diambil dalam pencegahan dan penanganan dampak polusi udara terhadap kesehatan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Tanya Menkes, Kenapa Alat Kesehatan dan Harga Obat Mahal?

Jokowi pertanyakan ke Menkes Budi Gunadi Sadikin, soal harga obat yang lebih mahal di banding negara lain. Apa sebabnya?