TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden atau capres nomor urut dua, Prabowo Subianto mengatakan akan membuat mobil nasional alias mobnas jika terpilih sebagai presiden. Bukan hanya mobnas, kandidat usungan Koalisi Indonesia Maju atau KIM ini pun akan merealisasikan motor buatan dalam negeri.
“Saya sudah menyatakan kalau kami diberi mandat, maka Indonesia akan punya mobil buatan Indonesia sendiri, motor buatan Indonesia sendiri,” kata Prabowo, dikutip Antara, pada Ahad, 19 November 2023.
Ingat mobil nasional, tentu ingat mobil Esemka di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi, jauh hari sebelum Esemka muncul, sebenarnya cita-cita Indonesia memiliki mobil produksi dalam negeri sudah ada sejak era Sukarno. Angan itu dilanjutkan di era Soeharto, namun gagal karena krisis ekonomi 1997.
Berikut kilas balik upaya membuat mobil nasional atau mobnas buatan dalam negeri.
Mobnas era Sukarno hingga Soeharto
Di era Sukarno, cita-cita memiliki mobnas dirintis dengan mendirikan PT Industri Mobil Indonesia atau Imindo. Perusahaan ini hasil kerja sama pemerintah dan swasta pada 1961. Mereka menargetkan 15.000 kendaraan per tahun berupa sedan dan bus. Ide itu dilanjutkan pada era Orde Baru dengan melarang mobil impor penuh. Kendaraan roda empat dirakit di Indonesia.
Pada awal 1970-an, kebijakan itu dilanjutkan dengan membuat aturan tentang Kendaraan Bermotor Niaga Sederhana atau KBNS. Tujuannya untuk mendorong mobil berkomponen lokal tinggi. PT Garuda Makmur Motor, menyambut kebijakan KBNS dengan mengeluarkan mobil Mini Transportasi Rakyat disingkat Mitra.
Mobil yang namanya kemudian diganti menjadi Mobil Rakyat Indonesia disingkat Morina ini awalnya diluncurkan dalam model truk pada 11 Juni 1976. Komponennya 40 persen lokal dengan harga Rp 1,25 juta untuk masyarakat pedesaan. Morina sayangnya tidak sukses. Produksinya berakhir pada 1980 setelah mencapai 1.000 unit.
Pada 1996, Lewat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996, Soeharto menginstruksikan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal agar segera mewujudkan industri mobnas. Bersamaan dengan itu, ditunjuklah PT Timor Putra Nasional (TPN), juga disebut Timor, sebagai pionirnya.
Timor merupakan perusahaan milik Hutomo Mandala Putra yang lebih dikenal dengan panggilan Tommy Soeharto. Dengan penunjukan tersebut, perusahaan ini dibebaskan dari bea masuk dan pajak. Syaratnya, Timor harus menggunakan komponen lokal sebesar 20 persen pada tahun pertama, 40 persen pada tahun kedua, dan 60 persen pada tahun berikutnya.
Saat pertama beroperasi, Timor menjalin kerja sama dengan Kia Motors untuk mengimpor sepenuhnya mobil Kia yang dirakit di Korea Selatan. Ketika itu Timor hanya bisa mengimpor mobil secara utuh dari Kia. Hal ini lantaran fasilitas perakitan di Indonesia belum memadai. Mobil pertama yang dibuat saat itu adalah Timor S515 dan diluncurkan pada 8 Juli 1996 di Jakarta. Mobil ini merupakan versi rebadge dari Kia Sephia.
Namun kehadiran Timor sempat menimbulkan protes dari kalangan industriawan Jepang. Pemerintah Indonesia dinilai tidak adil dengan produsen mobil asing di Indonesia. Pasalnya, Soeharto menuntut produsen mobil asing untuk menggunakan 60 persen kandungan lokal jika ingin dibebaskan dari pajak impor.
Sementara di sisi lain Timor mengimpor mobil secara utuh dari Korea Selatan dan mendapatkan hak istimewa tersebut. Protes hak istimewa ini lalu dibawa ke World Trade Organization (WTO) oleh Jepang, Amerika Serikat, dan sejumlah negara di Eropa. Alhasil, WTO pun meminta Indonesia untuk mencabut keputusan penghapusan bea masuk dan pajak barang mewah mobil Timor.
Pada 1997, produksi mobil Timor dihentikan akibat krisis moneter di Asia Tenggara. Penghentian ini juga merupakan dampak dari lengsernya Soeharto dari kursi kepemimpinannya. Di sisi lain, Kia Motors juga mengalami kebangkrutan dan dibeli oleh Hyundai pada 1998.
Pada 2000, Kia Motors sempat ingin menghidupkan kembali Timor dengan merestrukturisasi TPN. Kia ingin menanamkan modalnya ke TPN tapi dengan syarat perusahaan harus bersih dari pengaruh Tommy Soeharto. Sayangnya rencana investasi tersebut tidak terealisasi.
Selanjutnya: Mobil Nasional Era Jokowi: Esemka
