Begini Proses Penindakan Tilang Elektronik Dilakukan

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memantau arus lalu lintas kendaraan yang terekam oleh kamera pengawas atau CCTV di Bandar Lampung, Lampung, Senin 1 Maret 2021. Polresta Bandar Lampung akan memberlakukan tilang elektronik mulai 17 Maret 2021 dengan memasang kamera pengawas di beberapa titik jalan protokol di Kota Bandar Lampung. ANTARA FOTO/Ardiansyah

    Petugas memantau arus lalu lintas kendaraan yang terekam oleh kamera pengawas atau CCTV di Bandar Lampung, Lampung, Senin 1 Maret 2021. Polresta Bandar Lampung akan memberlakukan tilang elektronik mulai 17 Maret 2021 dengan memasang kamera pengawas di beberapa titik jalan protokol di Kota Bandar Lampung. ANTARA FOTO/Ardiansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Korlantas Polri meluncurkan sistem tilang elektronik atau E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di 12 polda pada 23 Maret 2021 lalu.

    Pelanggar lalu lintas akan terekam oleh kamera yang mampu mendeteksi nomor polisi mobil. Sehingga tilang elektronik berlaku secara nasional untuk meningkatkan disiplin berkendara di jalan raya.

    Lalu bagaimana proses prosedur penindakannya? 

    Dikutip laman resmi Korlantas Polri dari situs E-TLE Polda Metro Jaya, ada enam tahapan mekanisme tilang elektronik, berikut detailnya:

    1. Kamera E-TLE secara otomatis akan menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor. Dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke back office E-TLE.

    2. Petugas mengidentifikasi Data Kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan.

    3. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat kendaraan bermotor atau email atas pelanggaran yang terjadi. Setelah mendapatkan surat konfirmasi, pemilik wajib mengonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi saat terjadi pelanggaran. Jika kendaraan yang tertangkap kamera E-TLE bukan miliknya, maka harus segera dikonfirmasi.

    4. Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Pelanggar memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi.

    5. Setelah dikonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA (BRI Virtual Account) untuk setiap pelanggaran yang terverifikas sebagai penegakkan hukum.

    6. Kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir STNK sementara. Baik itu ketika telah pindah alamat, telah dijual, maupun kegagalan membayar denda.

    Nah, Anda jangan sampai melanggar lalu lintas agar terhindar dari tilang elektronik. 

    Baca juga: Tilang Elektronik Mulai Beraksi, Ini Besaran Denda Tiap Pelanggarannya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.