TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Noviar Rahmad mengatakan regulasi yang mengatur pengawalan pejabat saat ini tak memungkinkan dilakukan hanya bermodal kendaraan berkapasitas mesin rendah. Hal itu diungkap Noviar pasca viralnya dua unit Kawasaki Ninja ZX-25R sebagai kendaraan dinas Satpol PP DIY dua hari terakhir.
"Dalam Permendagri nomor 17 tahun 2019 salah satu tugas Satpol PP melakukan pengawalan pejabat, dan itu tidak boleh dilakukan di depan (mobil pejabat), tapi harus di belakangnya," kata Noviar kepada Tempo Selasa 21 Desember 2021.
Noviar pun mengungkap sisi pengawalan kendaraan pejabat di depan dan di belakang yang selama ini dilakukan satuannya.
"Kalau pengawalan itu bisa dilakukan di depan kendaraan pejabat, kita bisa lebih mengatur kecepatan kendaraan anggota apapun jenisnya yang dipakai (meski kapasitas mesinnya kecil). Tapi kalau aturannya harus di belakang, tentu kita yang dibelakang harus menyesuaikan kecepatan dengan kendaraan yang di depan," kata dia.
"Kalau kendaraan pejabat yang di depan itu mempunyai kecepatan yang tinggi, mau tak mau yang di belakang harus tinggi pula untuk mengimbanginya," kata Noviar.
Mobil pejabat DIY yang perlu dikawal, kata Noviar, khususnya mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menurut Noviar selama ini memakai Toyota Camry 3.000 cc saat berpergian ke daerah daerah.
"Sebelum pengadaan kendaraan ini kami saat melakukan pengawalan menggunakan motor pribadi anggota yang kapasitas mesinnya hanya 100-125 cc, sering tak terkejar," kata dia.
Noviar membeberkan sebelum mendapatkan Kawasaki Ninja ZX-25R, pihaknya sebenarnya sudah mencari cari kendaraan berbagai merek dengan kapasitas mesin sama.
"Kami sempat minta Honda CBR 250 cc, tapi ternyata stok kosong karena pas akhir tahun, akhirnya dapat ZX-25R ini," kata dia.
PRIBADI WICAKSONO
Baca juga: Kawasaki Ninja ZX-25R Jadi Motor Dinas Satpol PP Yogyakarta
