Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

Reporter

image-gnews
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah Alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Adapun rencana usulan besaran tarif dalam rencana jalan berbayar di Ibu Kota yaitu sekitar Rp5.000 hingga Rp19.000 untuk sekali melintas. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah Alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Adapun rencana usulan besaran tarif dalam rencana jalan berbayar di Ibu Kota yaitu sekitar Rp5.000 hingga Rp19.000 untuk sekali melintas. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta sampai saat ini belum memperjelas aturan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) di Ibu Kota. Fraksi-fraksi dari partai di pemerintah daerah baru akan bersikap jelas ketika regulasi ERP sudah terbentuk.

Hal tersebut dibenarkan langsung Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Dirinya menjelaskan bahwa pihaknya pasti akan mempertimbangkan keluhan masyarakat terkait penerapan jalan berbayar.

"Kita belum tahu. Kalau bicara ERP, Perda-nya saja belum dibahas. Makanya, kita lihat seperti apa sih ERP itu, apakah itu ujungnya akan membebani rakyat atau tidak, kan kita mesti tahu dulu," kata dia, dikutip Tempo.co dari Antara hari ini, Sabtu, 28 Januari 2023.

"Keluhan masyarakat Jakarta, pasti akan didengar oleh kami. Berikan waktu dulu untuk menelaah aturan yang nanti akan dibahas karena saat ini pembahasan terhadap Perda kaitan ERP itu belum dilakukan," tambah dia.

Lebih lanjut Gembong meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan penerapan sistem jalan berbayar atau ERP ini. Karena, kata dia, aturannya belum dibahas bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif.

Sebelumnya sistem jalan berbayar ini direncanakan memiliki tarif sebesar Rp 2.000 sampai Rp 8.200 untuk sepeda motor. Sedangkan untuk pegemudi mobil biayanya dimulai dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 19.900.

Sementara itu Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan pihaknya bakal menampung semua aspirasi dan keluhan masyarakat terkait sistem ERP, termasuk pengemudi ojek online (ojol).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Itu masih pembahasan, artinya masih tujuh tahapan. Kami masih perlu mendengar kepentingan, mendengar keluhan masyarakat dan tidak serta merta itu langsung diterapkan," kata Heru, masih dilansir Tempo.co dari kantor berita Antara.

"Prosesnya kami ada, kami mendengar aspirasi masyarakat, plus minusnya ada dan tahapannya seperti yang lalu, saya bilang masih ada tujuh tahapan," jelas PJ Gubernur DKI tersebut.

Baca juga: Motor Listrik Militer E-Tactical Sergap Dapat Sertifikasi dari Kemhan

ANTARA

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jakarta Berpotensi Cerah dan Berawan Sepanjang Hari

50 menit lalu

Ilustrasi Cuaca DKI Jakarta yang berawan. Tempo/Tony Hartawan
Jakarta Berpotensi Cerah dan Berawan Sepanjang Hari

Pada pagi hari, seluruh Jakarta berpotensi mengalami cuaca cerah berawan, kecuali Kepulauan Seribu yang berpotensi berawan.


PKB Minta Prabowo Naikkan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD

11 jam lalu

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar memberikan arahan kepada 68 orang calon anggota DPR RI periode 2024-2029 di Kantor DPP PKB di kawasan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin 30 September 2024. ANTARA/Walda Marison
PKB Minta Prabowo Naikkan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD

Cak Imin memastikan rencana Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen akan terwujud melalui kinerja DPRD di daerah.


Mayoritas Jakarta Berawan Sepanjang Hari, Jakarta Selatan Berpotensi Hujan Ringan Siang Hari

1 hari lalu

Ilustrasi - Pejalan kaki menggunakan payung untuk berlindung dari hujan saat melintas di pedestrian MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 5 Desember 2023. (ANTARA FOTO/M RIEZKO BIMA ELKO PRASETYO)
Mayoritas Jakarta Berawan Sepanjang Hari, Jakarta Selatan Berpotensi Hujan Ringan Siang Hari

Pada siang hari, hanya Jakarta Selatan yang berpotensi mengalami hujan ringan.


Rute Indonesia AirAsia Jakarta - Hong Kong Resmi Beroperasi, Dorong Wisatawan Hong Kong ke Indonesia

1 hari lalu

Air Asia. Foto: Air Asia
Rute Indonesia AirAsia Jakarta - Hong Kong Resmi Beroperasi, Dorong Wisatawan Hong Kong ke Indonesia

Indonesia AirAsia merupakan salah satu maskapai low cost yang saat ini meramaikan penerbangan yang menghubungkan langsung Indonesia - Hong Kong


Sederet Konglomerat Pemilik Mal Mewah di Jakarta

1 hari lalu

Ilustrasi suasana sebuah mall
Sederet Konglomerat Pemilik Mal Mewah di Jakarta

Inilah pemilik sejumlah mal mewah di Jakarta


Jakarta Bagikan 98 Penghargaan Bidang Lingkungan, dari Sekolah sampai Jasa Angkut Sampah

2 hari lalu

Dinas Lingkungan Hidup Jakarta menggelar Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan (AMPL) 2024 di Gedung PKK Melati Jaya, Ragunan, Jakarta pada Selasa, 8 Oktober 2024. TEMPO/Defara
Jakarta Bagikan 98 Penghargaan Bidang Lingkungan, dari Sekolah sampai Jasa Angkut Sampah

Dinas Lingkungan Hidup Jakarta membagikan 98 penghargaan atas kepedulian masyarakat Jakarta dalam menjaga lingkungan.


Cuaca Jakarta dan Beberapa Kota Panas Terik di Siang Hari, BMKG: Berlangsung Hingga Beberapa Hari ke Depan

2 hari lalu

Ilustrasi gelombang panas ekstrem.[Khaleej Times/REUTERS]
Cuaca Jakarta dan Beberapa Kota Panas Terik di Siang Hari, BMKG: Berlangsung Hingga Beberapa Hari ke Depan

Cuaca panas dipengaruhi oleh kondisi angin timuran (Monsun Australia) yang membawa udara kering.


Walhi Sebut Pencemaran Udara Hingga Penurunan Air Tanah Seharusnya Menjadi Isu Sentral di Pilkada Jakarta

3 hari lalu

Seorang wanita melintas dengan latar belakang Monas yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat 21 Januarta 2024. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Walhi Sebut Pencemaran Udara Hingga Penurunan Air Tanah Seharusnya Menjadi Isu Sentral di Pilkada Jakarta

Data sangat sering menunjukkan bahwa Jakarta secara kualitas udara menjadi wilayah paling kotor.


Target Ridwan Kamil-Suswono Menanam 3 Juta Pohon di Jakarta, Walhi: Mau Tanam di Mana?

3 hari lalu

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil (kiri) dan Suswono (kanan), menyampaikan visi-misi dalam debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2024. Debat perdana tersebut mengangkat tema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi Kota Global. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Target Ridwan Kamil-Suswono Menanam 3 Juta Pohon di Jakarta, Walhi: Mau Tanam di Mana?

Dalam acara debat pertama kemarin, Suswono kembali menyampaikan program penanaman tiga juta pohon di Jakarta.


Cara Ridwan Kamil Atasi Ketimpangan di Jakarta

3 hari lalu

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil (kiri) dan Suswono (kanan) mengikuti debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2024. Debat perdana tersebut mengangkat tema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi Kota Global. ANTARA/Aprillio Akbar
Cara Ridwan Kamil Atasi Ketimpangan di Jakarta

Ridwan Kamil bakal menyiapkan tiga program untuk mengatasi ketimpangan gender yang terjadi di Jakarta. Salah satunya yakni ada sekolah gratis.