TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah perwakilan ojek online (Ojol) menggelar aksi demo penolakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Balai Kota beberapa pekan lalu. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pun angkat bicara terkait penolakan tersebut.
Sebelumnya tersebar sebuah video yang memperlihatkan Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menemui massa ojol di salah satu rumah makan. Namun Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Chaidir tidak menyebutkan bahwa pertemuan itu untuk membahas ERP.
"Enggak bahas ERP. Kami hanya memberikan sosialisasi, edukasi bahwa proses ERP itu belum berjalan," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Chaidir, dikutip dari Tempo.co hari ini, Selasa, 28 Februari 2023.
Dalam pertemuan itu, Chaidir mengatakan Syafrin menyampaikan bahwa proses ERP masih dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta. Jalan berbayar itu akan diatur dalam rancangan peraturan daerah (raperda) pengendalian lalu lintas secara elektronik (PL2SE).
Chaidir juga membenarkan bahwa Dishub DKI Jakarta tengah menunggu rapat paripurna DPRD DKI Jakarta untuk mengembalikan draf Raperda PL2SE. "Mengembalikannya artinya kami nanti menunggu masukan dari segala aspek masyarakat," jelasnya.
Sebelumnya, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengubah pernyataan soal rencana akan menarik Raperda PL2SE dari DPRD DKI. Raperda ini mengatur soal jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
"Jadi, sekali lagi itu bukan penarikan. Kami akan komunikasi dengan dewan (DPRD), karena masih dalam pembahasan di dewan," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 13 Februari 2023.
Di hadapan pengemudi ojek online atau ojol, Syafrin berjanji akan menarik Raperda PL2SE. Janji itu disampaikan ketika pengemudi ojol menggelar demonstrasi di depan gedung Balai Kota Jakarta pada Rabu, 8 Februari 2023.
Waktu itu, menurut Syafrin, Raperda tersebut akan ditarik untuk kemudian dilakukan pengkajian ulang. “Jadi kan akan ditarik. Begitu ditarik, belum dibahas otomatis akan belum diimplementasikan,” ujar dia.
Namun, pernyataan Syafrin saat menemui demo ojol itu diubah. Dia mengatakan tidak ada penarikan Raperda, melainkan mengomunikasikan dan mengkaji lebih dalam terhadap materi jalan berbayar ERP.
DICKY KURNIAWAN | MUTIA YUANTISYA
Pilihan Editor: Jalan Berbayar Gagal Diberlakukan di Liverpool, Bisakah Jakarta Menerapkannya?
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.
