Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Transportasi di IKN Seluruhnya Pakai Kendaraan Listrik, Hybrid Dipertimbangkan

image-gnews
Desain komputerisasi Istana Kepresidenan Indonesia di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur. Desain Istana Kepresidenan untuk ibu kota negara baru tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Instagram/nyoman_nuarta
Desain komputerisasi Istana Kepresidenan Indonesia di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur. Desain Istana Kepresidenan untuk ibu kota negara baru tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Instagram/nyoman_nuarta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Urban Mobility Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Resdiansyah mengatakan bahwa transportasi di IKN akan seluruhnya menggunakan kendaraan listrik pada tahun 2045. Pada tahap awal atau masa transisi, penerapan penggunaan kendaraan listrik ini dilakukan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Kami coba dulu di KIPP yang net zero carbon, tidak ada kendaraan bensin," kata Resdiansyah atau akrab disapa Dian, dikutip dari Tempo.co hari ini, Rabu, 6 Desember 2023.

Setelah diberlakukan tahap awal di KIPP, selanjutnya penggunaan kendaraan listrik di akan diperluas ke kawasan IKN lainnya. Saat ini, Dian mengatakan bahwa Otorita IKN tengah merevisi Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Selain kendaraan listrik, Dian mengatakan bahwa pihaknya juga tengah mempertimbangkan untuk penggunaan kendaraan hybrid di IKN. "Tapi khusus di KIPP itu sepenuhnya kendaraan listrik," ujarnya.

Dia mengungkapkan IKN harus memiliki komitmen kuat agar tercapai 80 persen kendaraan adalah transportasi publik. Semua itu harus dibangun dari nol dan akan memastikan adanya mobilitas yang aktif mulai dari berjalan kaki, bersepeda, dan transportasi publik. 

Di IKN juga, Dian mengatakan akan ada kendaraan mobilitas individual atau micromobility, baik elektrik maupun tidak bermotor, yang punya kecepatan di bawah 25 km per jam. Micromobility ini diperuntukkan bagi perjalanan jarak pendek dan tidak boleh beroperasi di jalan raya.

Micromobility ini bisa digunakan untuk layanan antar makanan, seperti melalui aplikasi Gojek atau Grab. Sebab, di IKN tidak diperbolehkan lagi menggunakan kendaraan bermotor, bahkan tidak akan ada lagi operasional kendaraan roda dua. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ada jalur khusus yang kami buat. Itu rencana kami, tapi itu semua tergantung politik di tahun depan bagaimana," ujar Dian memungkasi.

DICKY KURNIAWAN | MOH KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Tahapan Penggunaan Kendaraan Listrik di IKN Dimulai dari Kawasan Inti

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Astra Otoparts: Infrastruktur Pengisian Daya Perlu Ditambah untuk Pacu Kendaraan Listrik

1 hari lalu

Ilustrasi pengisian daya mobil listrik. shutterstock.com
Astra Otoparts: Infrastruktur Pengisian Daya Perlu Ditambah untuk Pacu Kendaraan Listrik

Presiden Direktur PT Astra Otoparts Tbk. Hamdhani D Salim mengatakan perlunya penambahan infrastruktur pengisian daya berbasis baterai.


Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

1 hari lalu

Sebelum jatuh sakit, ekonom Faisal Basri yang kritis kepada pemerintah ini masih menyuarakan dukungannya kepada para petani di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, yang menolak tambang seng.
Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

Ekonom senior UI Faisal Basri pernah mengkritik tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres.


Presiden Jokowi Berkantor di IKN Mulai Pekan Depan Sampai Pelantikan Prabowo

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengajak para pimpinan lembaga negara untuk mengunjungi sejumlah infrastruktur penting di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser, Kalimantan Timur, Sabtu, 17 Agustus 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Presiden Jokowi Berkantor di IKN Mulai Pekan Depan Sampai Pelantikan Prabowo

Presiden Jokowi akan berkantor di IKN selama 40 hari. Jokowi berada di IKN sampai pelantikan Prabowo sebagai presiden 2024-2029.


Ibu Kota Pindah ke IKN, Heru Budi: Perlu Rp 600 Triliun Bangun Jakarta Menjadi Kota Global

1 hari lalu

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Ibu Kota Pindah ke IKN, Heru Budi: Perlu Rp 600 Triliun Bangun Jakarta Menjadi Kota Global

Heru Budi mengatakan perlu dana Rp 600 triliun untuk membangun Jakarta menjadi kota global setelah ibu kota pindah ke IKN.


Jokowi Bilang Pindah ke IKN Tidak Segampang yang Dibayangkan

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno sebelum dimulainya rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024. Rapat Terbatas terkait Penanganan Mpox dan Persiapan Penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali. TEMPO/Subekti.
Jokowi Bilang Pindah ke IKN Tidak Segampang yang Dibayangkan

Adapun rencana Jokowi berkantor di IKN sebelumnya diungkap kembali oleh Menteri Basuki.


Infrastruktur Utama Ibu Kota Baru IKN Periode 2022-2024 Rampung, Satgas: Puncaknya Selesai 2045

1 hari lalu

Suasana dari Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 31 Agustus 2024. Komisi V DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diusulkan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono senilai Rp20,32 triliun untuk pembangunan IKN pada 2025 untuk bidang bina marga, cipta karya, hingga pembangunan rumah. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Infrastruktur Utama Ibu Kota Baru IKN Periode 2022-2024 Rampung, Satgas: Puncaknya Selesai 2045

Pembangunan infrastruktur utama di Kota Nusantara atau IKN, ibu kota baru Indonesia di Penajam Paser Utara, telah rampung.


Pemerintah Klaim Pembangunan Infrastruktur Utama di IKN Rampung

1 hari lalu

Suasana dari Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 31 Agustus 2024. Komisi V DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diusulkan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono senilai Rp20,32 triliun untuk pembangunan IKN pada 2025 untuk bidang bina marga, cipta karya, hingga pembangunan rumah. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pemerintah Klaim Pembangunan Infrastruktur Utama di IKN Rampung

Infrastruktur utama di IKN yang telah rampung di antaranya istana negara, perkantoran, rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN)


Faisal Basri Pernah Ingatkan Potensi Pembengkakan Biaya Pembangunan IKN

1 hari lalu

Pengamat ekonomi Faisal Basri di kantor redaksi Tempo, Jakarta, 2017. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri Pernah Ingatkan Potensi Pembengkakan Biaya Pembangunan IKN

Faisal Basri mengingatkan pemerintah ihwal potensi pembengkakan biaya pembangunan IKN.


Pemkab Kukar Beberkan Langkah Pembangunan Agar jadi Mitra Staregis IKN

2 hari lalu

Bupati Kukar Edi Damansyah bersama sejumlah pihak terkait saat melakukan panen raya di Kawasan Pertanian Terpadu, beberapa waktu lalu. Foto: Istimewa
Pemkab Kukar Beberkan Langkah Pembangunan Agar jadi Mitra Staregis IKN

Dalam perjalanannya, Kukar akan membangun kawasan pertanian terpadu sebagai persiapan menjadi mitra strategis IKN.


BMKG Buka Formasi Khusus CPNS untuk Lulusan Cumlaude, Ini Syarat dan Kriterianya

2 hari lalu

Ilustrasi gedung BMKG. Shutterstock
BMKG Buka Formasi Khusus CPNS untuk Lulusan Cumlaude, Ini Syarat dan Kriterianya

Hari ini dan besok menjadi kesempatan terakhir pendaftaran seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) BMKG 2024.