Eksklusif: Tempo Jalan-jalan Naik Mobil Prototipe Esemka Bima

Reporter:
Editor:

Wawan Priyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dwi Budhi Martono yang akrab disapa Totok, 56 tahun, si empunya mobil Esemka Bima Prototipe. Mobil ini hanya ada dua, satu lagi dimiliki seorang guru SMK di Riau. Mobil ini masih cukup baik dan bisa digunakan. 10 September 2019. TEMPO/Dinda Leo Listy

    Dwi Budhi Martono yang akrab disapa Totok, 56 tahun, si empunya mobil Esemka Bima Prototipe. Mobil ini hanya ada dua, satu lagi dimiliki seorang guru SMK di Riau. Mobil ini masih cukup baik dan bisa digunakan. 10 September 2019. TEMPO/Dinda Leo Listy

    Karena PT Esemka hanya memiliki izin produksi dan tidak memiliki izin penjualan, Totok berujar, BPKB sejumlah mobil SUV dan kabin ganda itu kemudian diatasnamakan PT Esemka sebagai kendaraan operasional. 

    Setelah itu baru dijual. Pembelinya tinggal mengurus balik nama BPKB-nya. Jadi mereka tidak membeli produk PT Esemka, tapi membeli bekas aset PT Esemka. Sah-sah saja," ujar Totok.

    Adapun dua prototipe mobil Esemka Bima, yang salah satunya kini digunakan Totok untuk aktivitas sehari-hari, baru dirakit pada 2012 setelah PT Esemka mempertimbangkan mahalnya ongkos perakitan mobil SUV dan kabin ganda.

    Video test drive Esemka Bima terbaru di Pabrik Esemka: 

    Menurut Totok, sebagian mobil Esemka tipe SUV dan kabin ganda generasi pertama itu kini dimiliki oleh sejumlah orang. 

    "Ada banyak (tanpa menyebutkan jumlah pastinya). Pak Insinyur Djoko Kirmanto itu yang pertama kali beli, satu unit SUV Rajawali R2, lebih kecil dari Esemka Rajawali yang pernah dipakai Pak Jokowi. Kalau yang dipakai Pak Jokowi itu kan prototipe pertama," kata Totok.

    Sejumlah guru SMK juga membeli mobil Esemka tipe SUV generasi pertama. "Bu Eni dari SMK Tunas Harapan Pati punya dua unit, Pak Dikin, mantan kepala SMK 2 Wonogiri juga punya satu, Yang dari Jawa Timur juga banyak, seperti Kediri dan Malang," kata Totok.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.