Undang Produsen Mobil, Pemerintah AS Gelar Diskusi untuk Bahas Krisis Chip

Reporter:
Editor:

Rafif Rahedian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi industri semikonduktor. alianceamericas.com

    Ilustrasi industri semikonduktor. alianceamericas.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Gedung Putih Amerika Serikat akan menggelar pertemuan untuk membahas upaya mengatasi krisis chip yang menimpa industri otomotif dunia. Tidak hanya produsen mobil, Pemerintah AS juga mengundang sejumlah perusahaan teknologi untuk membahas masalah kelangkaan semikonduktor ini.

    Melansir laman Autoblog, Menteri Perdagangan AS dan Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih akan mengundang Daimler AG, serta produsen mobil yang tergabung dalam Detroit Big Three, yakni General Motors, Ford Motor, dan Stellantis.

    Saat ini pihak Gedung Putih tengah meminta informasi terkait krisis chip dan solusi potensial untuk masalah rantai pasokan. Pemerintah juga akan mencari rincian tentang penawaran dan permintaan kendaraan, inventaris, pemesanan, dan segmen pelanggan.

    "Kami memiliki alat lain untuk menyurvei perusahaan dan membutuhkan informasi. Pertama-tama akan dilakukan secara sukarela," kata seorang pejabat administrasi Gedung Putih.

    Setelah data terkait krisis chip sudah terkumpul, pemerintah akan memaksimalkan bantuan teknis dan material ke lokasi-lokasi manufaktur semikonduktor utama dan fasilitas penting lainnya. Hal ini dilakukan agar produksi mobil tetap berjalan.

    Beberapa pekan lalu, perusahaan riset data IHS Markit mengatakan bahwa krisis semikonduktor membuat produksi mobil ringan turun hingga lima juta unit di tahun ini. Beberapa produsen mobil bahkan memperkirakan krisis chip ini akan berlangsung hingga akhir 2022 atau 2023.

    Baca: Produksi Honda Hanya Beroperasi 40 Persen Akibat Krisis Chip

    DICKY KURNIAWAN | AUTOBLOG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Syarat Perjalanan dalam 4 Aturan Baru Mobilitas Masyarakat dari Kemenhub

    Kemenhub menerbitkan 4 Surat Edaran tentang perjalanan orang dalam negeri. Aturan yang mulai berlaku 21 Oktober 2021 menjelaskan berbagai syarat.