Kamis, 26 April 2018

Yamaha Corporation Menjual 2,3 Persen Saham di Yamaha Motor

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Yamaha Motor. Sumber:youtube.com

    Ilustrasi Yamaha Motor. Sumber:youtube.com

    TEMPO.CO, Tokyo - Yamaha Corporation menyatakan akan menjual 8 juta saham kepemilikannya di Yamaha Motor Co, yang akan mengurangi porsi kepemilikannya sekitar 2,3 persen hak suaranya dalam penentuan kebijakan di perusahaan otomotif itu.

    Kesepakatan yang dibuka mulai 28 November ini diperkirakan akan ditutup pada tanggal 4 Desember 2017. Yamaha Corporation mengatakan bahwa mereka akan menjual posisinya ke berbagai perusahaan sekuritas yang tidak disebutkan namanya, dan kemungkinan besar juga akan dijual di pasar terbuka.

    Baca: Perang Dua Big Scooter Yamaha Tmax dan Honda X-ADV

    Dengan harga pasar saat ini untuk saham Yamaha Motor, bernilai mendekati ¥ 26 miliar atau sekitar Rp 3.151 triliun, atau ¥ 18 miliar (Rp 2.182 triliun) setelah dikenai pajak.

    Setelah keputusan tersebut, Yamaha Corporation akan melepas pemegang saham terbesar di Yamaha Motor Co. Porsi kepemilikannya sebagai pemegang saham akan turun dari 12,22 persen menjadi 9,93 persen, sebagai hasil divestasi. Pergeseran itu menyebabkan Yamaha Corportion tidak akan menjadi pemegang saham utama.

    Meski demikian, Yamaha Corporation mengatakan bahwa "Perusahaan akan menjaga hubungan kerjasama dengan Yamaha Motor."

    Baca: Mobil Balap Ini Pakai Mesin Superbike Yamaha R1, Simak Speknya

    "Namun, di sisi lain, Yamaha Corporation mengambil keputusan setelah mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, termasuk efisiensi modal. Perseroan telah memutuskan untuk mengurangi kepemilikan saham Yamaha Motor ke tingkat di mana Perusahaan tidak akan termasuk di antara pemegang saham utama," dalam pernyataan resmi Yamaha Corporation.

    ASPHALTANDRUBBER | YAMAHA CORPORATION


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Akan Melarang Bekas Koruptor Jadi Caleg Pemilu 2019

    Di Maret 2018, Komisi Pemilihan Umum berencana menambahkan larangan bekas koruptor menjadi anggota legislatif dalam Peraturan KPU untuk Pemilu 2019.